EKONOMI BINIS – Layar Indonesia

Revitalisasi Pasar Diminta Sesuai Spesifikasi Oleh Bupati Kediri

EKONOMI BINIS·October 13, 2022October 13, 2022

LayarIndonesia.com,Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta agar setiap pekerjaan proyek pembangunan termasuk revitalisasi pasar tradisional di kabupaten ini harus sesuai dengan spesifikasi.

“Saya minta semua pekerjaan yang saat ini berjalan benar-benar diperhatikan kualitasnya,” kata Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kediri, Rabu.

Ia meminta agar instansi terkait selalu mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan. Material yang digunakan pun harus sesuai dengan spesifikasi dan harus berjalan sesuai dengan target waktu.

“Material yang digunakan harus sesuai spesifikasi yang ditentukan,” kata dia.

Pemkab Kediri menggenjot beberapa pekerjaan proyek, misalnya revitalisasi pasar tradisional. Salah satunya adalah Pasar Wates, Kabupaten Kediri.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih mengatakan hingga pekan ke-17 pengerjaan Pasar Wates, Kabupaten Kediri, saat ini pengerjaannya telah mencapai 61,5 persen dengan deviasi waktu positif 8,6 persen.

Ia menambahkan, pembangunan Pasar Wates, Kabupaten Kediri itu dimulai Juni 2022. Hingga kini pekerjaan tengah berjalan antara lain finishing kantor pasar, kamar mandi, dan mushalla, termasuk pemasangan keramik di los pasar.

“Untuk atap los, rangka sudah dipasang semua tinggal menunggu material atap. Targetnya Oktober akhir sudah dikerjakan,” kata dia.

Pihaknya juga intensif memantau dan mengevaluasi pengerjaan pembangunan. Setiap pekerjaan dilakukan pengecekan kualitasnya. Begitu ada pekerjaan yang dinilai tidak sesuai perencanaan tetap diminta untuk dibongkar.

“Secara rutin monitoring dan evaluasi tetap dilakukan, kalau ada yang tidak sesuai langsung bisa diketahui,” kata Tutik.

Ia juga menambahkan, selama revitalisasi Pasar Wates, Kabupaten Kediri itu, para pedagang berjualan di tempat penampungan pedagang sementara (TPPS).

Para pedagang berharap pembangunan pasar bisa segera selesai, sehingga lebih nyaman berjualan.

Paryudi, salah seorang pedagang yang berjualan bahan pokok mengatakan sebelum revitalisasi ini, kondisi pasar sering banjir karena atap bocor, sehingga membuat aktivitas di pasar pun juga kurang nyaman. Jalan bagi pembeli sering becek.

“Melihat pembangunan bangunan pasar yang sekarang tentunya lebih bagus dan mudah-mudahan nantinya pembeli bisa lebih ramai,” kata Paryudi. Ant

Berbagai Program EBT Digencarkan Gubernur Jawa Timur Sesuai RUED Guna Capai Target

EKONOMI BINIS·October 5, 2022October 5, 2022

LayarIndonesia.com,Surabaya, Jatim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah gencar melakukan berbagai program pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), yang telah dirumuskan dalam rencana umum energi daerah (RUED) guna mencapai target emisi nol persen Indonesia pada 2060.

“Salah satunya pemberian insentif sebesar 90 persen pajak kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hingga pemasangan PLTS berbasis rooftop (atap) di banyak titik,” katanya melalui keterangan tertulis di Surabaya, Jatim, Rabu.

Gubernur Khofifah mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang RUED, Surat Edaran Nomor 671/630/124.5/2022 tentang Implementasi Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada Gedung Pemerintah dan Swasta, serta Surat Edaran Nomor 671/851/124.3/2022 tentang Imbauan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Jawa Timur.

Dia juga berharap lewat program PLTS atap tersebut bisa meluaskan rasio elektrifikasi sampai tahap light for all. Sementara, rasio elektrifikasi di Jatim saat ini tercatat telah mencapai 100 persen.

Khofifah menyebut Jatim kini memilik 573 unit PLTS atap yang akan terus dimaksimalkan, terutama pada basis-basis komunitas masyarakat seperti daerah-daerah sentra nelayan, tempat pelelangan ikan (TPI) dan daerah-daerah yang mempunyai kekuatan ekonomi besar, tetapi belum bisa terakses oleh listrik yang mencukupi.

Saat menghadiri pameran kelistrikan “PJB Connect 2022” di Surabaya pada Selasa (4/10/2022) malam, Khofifah menginformasikan bahwa Jatim sudah menjalankan pemberian insentif pajak kendaraan bermotor berbasis listrik hingga 90 persen bagi pengguna kendaraan listrik. Terdata kendaraan listrik yang digunakan masyarakat di wilayah Jatim mencapai 1.546 unit.

Khofifah berharap forum PJB Connect yang merupakan pameran kelistrikan terbesar di Indonesia bisa memberikan rekomendasi strategis kepada Menteri Keuangan untuk memberikan insentif dari tingkat pusat untuk kendaraan yang lebih besar, misalnya insentif pajak.

“Supaya orang beralih ke kendaraan berbasis listrik itu bisa lebih cepat lagi,” ujar dia.

Mantan Menteri Sosial itu menyatakan dukungannya terhadap amanah Presiden RI Joko Widodo yang mendorong penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik agar lebih ramah lingkungan dan hemat biaya penggunaan serta perawatannya.

“Seiring dengan hal tersebut yang juga kami sedang dorong adalah memperbanyak stasiun pengisian kelistrikan umum. Supaya masyarakat lebih nyaman ketika memiliki kendaraan listrik karena stasiun pengisian baterainya juga sudah terfasilitasi secara sistematis,” kata dia.

Lebih jauh, gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga sedang mengampanyekan penanaman pohon mangrove, sebagai bagian penguatan yang dapat mempercepat tercapainya emisi nol persen.

“Mangrove ini produksi oksigennya lima kali lipat lebih banyak daripada tanaman di darat. Ini sedekah oksigen, sehingga insya Allah menjadi ibadah dan amal kebaikan kita,” kata dia.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan sesuai kesepakatan UN Climate Change Conference, COP 26 di Glasgow pada 2021, Indonesia berkomitmen menjaga suhu tidak naik 1,5 derajat Celsius, serta mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi 2030 dalam nationally determined contribution (NDC) tiap negara.

“Usaha penurunan emisi ini kami lakukan dengan penggunaan energi terbarukan, melaksanakan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih,” kata dia. Ant

Tarif Angkutan Penyeberangan Jauh Dari Harapan Hingga Tak Cukup Jamin Keselamatan

EKONOMI BINIS·September 29, 2022September 29, 2022

Madura9.com,Surabaya – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengatakan, penetapan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan sebesar 11 persen, sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 184 Tahun 2022 tidak sesuai dengan usulan Gapasdap.

“Sebenarnya, usulan Gapasdap menaikkan tarif akibat adanya kenaikan BBM adalah hanya sebesar 7-10 persen, akan tetapi yang besar adalah adanya kekurangan pada saat penetapan tarif sebelumnya yang dihitung mulai tahun 2018, dimana kekurangan tersebut mencapai 35,4 persen. Yang sebenarnya sesuai ketentuan harus dilakukan evaluasi atau penyesuaian setiap 6 bulan, tetapi hal ini tidak dilakukan. Sehingga, tidak cukup untuk menjamin keselamatan pelayaran dan juga standar pelayanan minimum. Apalagi ditambah dengan pengaruh kenaikan BBM sebesar 32 persen yang berdampak kekurangan sebesar 7-10 persen. Harusnya, kenaikan tarif sebesar 43 persen,” tegas Khoiri, Kamis (29/9/2022).

Menurut Khoiri, pihaknya heran, di satu sisi Menteri Perhubungan adalah penanggungjawab keselamatan transportasi, akan tetapi mengapa menetapkan tarif yang bertolak belakang dengan keselamatan.

“Dan, ini seakan-akan kami dijebak pada penilaian publik tentang rendahnya jaminan keselamatan transportasi penyeberangan ataupun standar pelayanan minimum yang kurang,” katanya.

“Kami sebagai asosiasi pengusaha angkutan penyeberangan tidak bisa menerima tuntutan untuk keselamatan dari pemerintah. Sehingga, keselamatan bukan menjadi tanggung jawab operator/pengusaha lagi, tetapi merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan karena kondisi pentarifan yang sangat minim,” imbuhnya.

Khoiri menjelaskan, tarif angkutan penyeberangan yang melakukan perhitungan adalah pemerintah, sehingga ketika terjadi kekurangan dalam penetapannya seolah-olah ada unsur kesengajaan atau tidak paham terhadap transportasi dimana keselamatan merupakan prioritas utama yang harus dijamin. “Bila terjadi kecelakaan, maka menteri yang harus bertanggung jawab. Keselamatan janganlah dipolitisasi, karena keselamatan nilainya mutlak,” tukasnya.

Selain berpengaruh pada faktor keselamatan, kurangnya tarif juga dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan karyawan yang selama ini sudah terganggu dalam pembayaran gajinya. Dengan gaji yang tidak cukup, akan menyebabkan konsentrasi kerja karyawan berkurang dan akhirnya akan berpengaruh pada keselamatan pelayaran.

Selama ini sudah banyak perusahaan yang tidak mampu membayar gaji tepat waktu dan bahkan beberapa perusahaan besar sudah gulung tikar. Gapasdap memiliki tanggung jawab untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif dan keselamatan nyawa publik, serta barang publik tetap terjaga.

“Di sini dapat dikatakan bahwa menteri menganggap keselamatan tidak penting, padahal keselamatan nyawa publik tidak ternilai harganya dan menjadi kewajiban pemerintah sesuai Undang-undang untuk menjamin keselamatan jiwa dari setiap rakyatnya” tutur Khoiri.

Khoiri kembali menjelaskan, pemberlakuan KM 184 tahun 2022 di atas membatalkan KM 172 tahun 2022 mengenai penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2022 yang seharusnya berlaku tiga hari setelahnya. Namun, SK tersebut ‘layu sebelum berkembang’. Yaitu, tidak pernah berlaku tanpa adanya kejelasan dan juga tidak ada pencabutan walaupun telah melewati batas waktu pemberlakuannya yaitu tanggal 19 September 2022.

“Sebagai perbandingan, untuk kenaikan tarif yang terjadi pada moda transportasi yang merupakan pasar dari angkutan penyeberangan, yaitu Organda sudah mengalami kenaikan antara 35-45 persen dan Aptrindo 40 persen, sebelum terjadinya kenaikan tarif angkutan penyeberangan.

“Mengapa hal ini tidak ada kontrol dari pemerintah? Ini berarti telah terjadi diskriminasi dimana moda transportasi laut tidak diperhatikan oleh Kemenhub, padahal jargon Presiden Jokowi adalah maritim,” pungkas Khoiri. Brj

Pembangunan Infrastruktur Surabaya Di Minta Komisi C Untuk Di Percepat

EKONOMI BINIS·September 26, 2022September 27, 2022

Layarindonesia.com,Surabaya – Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta adanya percepatan proyek pembangunan infrastruktur yang masih belum sepenuhnya optimal jelang akhir 2022.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar di Surabaya, Senin, mengatakan, hingga saat ini, seluruh pengerjaan infrastruktur seperti jalan maupun drainase di Surabaya, baru berjalan sekitar 49,5 persen.

“Kalau seperti sekarang, saya pesimis pengerjaan tersebut tuntas tahun ini. Sekarang sudah akhir September. Padahal infrastruktur ini ditunggu masyarakat. Misalnya pengerjaan yang urgen adalah drainase, karena akan musim hujan,” ujar dia.

Menurut Sukadar, seharusnya ada perubahan kebijakan oleh Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), berkaitan dengan sistem proyek pengerjaan untuk percepatan proyek.

“Komisi C berharap di tahun berikutnya, proses pengerjaan bisa diawali ketika penetapan APBD. Kan sudah tahu angkanya kemudian dikebut. Proses lelang dimulai bulan Mei. Start pengerjaan bulan April sehingga diperkirakan sampai Desember tuntas pengerjaan itu,” kata Cak Kadar, sapaan akrabnya.

Ia mengatakan lambannya kebijakan berimbas pada tidak selesainya pengerjaan infrastruktur hingga habis tahun APBD. Sehingga ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang harus di kembalikan ke Kas Daerah.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengakui sejumlah proyek infrastruktur di Kota Surabaya menjelang akhir kuartal ketiga tahun 2022 masih lambat atau baru mencapai 49,5 persen.

Ia meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) setempat mengebut sejumlah proyek infrastruktur yang progresnya masih lambat tersebut. Ant

Limbah Produksi Tahu Diatasi Tim Uniska Kediri Lewat Pembangunan IPAL

EKONOMI BINIS·September 26, 2022September 27, 2022

layarindonesiacom,Kediri– Tim Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kampung Tahu Tinalan, Kota Kediri. Fasilitas IPAL dengan model biodigester ini diharapkan dapat mengatasi masalah limbah cair tahu yang selama ini menjadi momok bagi perajin tahu.

Ketua Tim Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Uniska Kediri, Srikalimah mengatakan, pembangunan IPAL kepada perajin tahu di Tinalan sebagai wujud pengabdian Uniska Kediri kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, tim kita lolos hibah skema Program Kemitraan Masyarakat dari Kemendikbud-Ristek tahun 2022 ini. Diharapkan dengan program PKM ini dapat mengurai permasalahan di lapangan yang selama ini menjadi masalah para perajin tahu pada umumnya,” ujar Ketua PKM Uniska Srikalimah, SE.,MM, pada Senin (26/9/20222).

Setiap industri perlu memiliki perhatian khusus pada pelestarian lingkungan. Mengingat aktivitas industri seyogyanya tidak mencemari lingkungan secara sporadis dan berkelanjutan.

Sayangnnya, hal tersebut masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di sentra industri kampung tahu Kota Kediri.

‘MAR Asli Kediri’ yang merupakan bagian dari sentra industri ‘Kampoeng Tahu Tinalan’ memiliki perhatian besar pada penjagaan lingkungan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Eny Siswanto, selaku pemilik industri tahu ‘MAR Asli Kediri’ kepada Tim PKM Uniska Kediri, unit pengolahan limbah yang telah dibangun, dinilai tidak efektif karena hanya berupa proses penyaringan saja.

Sehingga masih terdapat gangguan pada warga sekitar terkait bau cuka tahu yang cukup menyengat dan pH limbah hasil penyaringan pada unit pengolahan limbah tersebut masih asam.

Berdasarkan pengamatan Tim PKM Uniska Kediri, terdapat permasalahan besar yang dihadapi oleh mayoritas perajin tahu. Lebih khusus ‘MAR Asli Kediri’.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra, tambah Srikalimah, maka limbah cair yang dihasilkan oleh para perajin tahu tidak memenuhi Baku Mutu limbah cair Industri Produk Makanan menurut Kep.Men.LH. No. Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri.

Selain itu keterbatasan biaya, lahan dan ruang sehingga kurang memenuhi kecukupan ruang untuk IPAL dengan model biodigester, serta wawasan manajemen usaha dan manajemen produksi apabila dikaitkan dengan pengelolaan limbah cair industri tahu.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Tim PKM Uniska Kediri menawarkan solusi dengan mengajukan proposal ke Kemendikbud – Ristek dengan judul Implementasi Green Economy Sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Terintegrasi Industri Tahu Kediri.

Implementasi konsep green economy tersebut yaitu dengan perancangan sistem IPAL dengan model sistem semi-kontinyu dengan sensor parameter limbah cair tahu yang diterapkan pada lahan dan ruang terbatas.

Kemudian apabila pilot project IPAL ini berhasil maka dapat dijadikan referensi bagi perajin lain untuk dapat mengurai permasalahan yang sama.

Darii segi biaya pemasangan IPAL ini cukup ekonomis untuk pengelolaan dan pengawasan parameter limbah secara rutin dengan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

PKM Uniska ini dapat terlaksana dengan tim yang terdiri dari multi disiplin ilmu. Ketua PKM Srikalimah dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dengan anggota Yanu Shalahuddin dari Prodi Elektro Fakultas Teknik dan Rizky Arief Shobirin dari Prodi Kimia Fakultas Pertanian dan dibantu oleh lima mahasiswa dari masing-masing prodi.

Sementara itu, untuk pembangunan IPAL oleh Tim KPM Uniska Kediri sudah mendapat izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri. Sehingga, proses pembangunan IPAL saat ini sedang berjalan. Brj

Petani Millenial Sukses Membudidaya Melon Fujisawa Dengan Sistem Pertanian Organik

EKONOMI BINIS·September 15, 2022September 15, 2022

LayarIndonesia.com,Lamongan – Sejumlah petani millenial di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan sukses membudidayakan tanaman Melon Fujisawa melalui sistem pertanian organik.

Menurut Kepala Desa Kembangan Mashuda, tanaman buah melon itu dibudidayakan di green house seluas 336 m2, yang dikembangkan oleh petani millenial bekerjasama dengan pusat pengembangan agen hayati Bumdes Sekarwangi desa setempat.

“Di green house ini dapat ditanami sebanyak 752 pohon melon dengan jenis Fujisawa, masing-masing tanaman bisa menghasilkan 2 buah melon dengan berat rata-rata 1,8 kilogram dengan harga Rp25 ribu perkilogram” ujar Mashuda, Kamis (15/9/2022).

Mashuda juga menyebut, usia pertumbuhan melon ini tak jauh beda dengan tanaman melon pada umumnya yakni 75 hari, namun melon ini memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut.

“Meski masih dilakukan pemupukan dengan non organik, namun kadarnya sangat kecil, dari 120 kg hanya diberikan 45 kg saja. Hal ini juga dikarenakan ada fase kritis lahan. Harapan kami tentu sistem pertanian organik ini bisa dikembangkan lebih luas lagi,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Pengembangan Agen Hayati (PPAH) Desa Kembangan, Agus Suryanto mengatakan, selain dirawat oleh kaum milenial, menariknya tanaman ini juga menggunakan sistem pertanian organik.

Para petani di desa ini tanpa mengunakan pupuk kimia dan hanya mengandalkan pupuk buatan seperti limbah kotoran sapi yang difermentasi dengan bahan-bahan alami seperti ekstrak kedelai. “Jadi kita mulai semai hingga tanam dan siap panen ini tidak mengunakan pupuk kimia sedikitpun, tapi hasil pupuk organik seperti limbah rumen atau kotoran sapi yang ada di perutnya,” ungkap Agus.

Mengenai biaya pembuatan green house di atas lahan 336 m2 tersebut, Agus menuturkan, setidaknya dibutuhkan dana lebih dari Rp100 juta. Meski begitu, lanjut Agus, petani bisa panen sampai 3kali dalam setahun, dari umur nol sampai 70 hari. “Jadi satu batang pohon melon ini akan menghasilkan dua buah. Untuk rasanya, melon ini tak kalah nikmatnya dengan melon-melon impor dari luar negeri,” imbuhnya.

Lebih jauh, pihaknya berharap, tanaman Melon Fujisawa yang baru pertama kali di Lamongan ini akan mampu mendorong para petani millenial di daerah lain agar bisa terus berinovasi di bidang pertanian. “Semoga para petani di Lamongan bisa terus mengangkat potensi di lokal masing masing dan bisa meningkatkan gairah perekonomian. Kami juga berharap hal ini bisa dikembangkan di tempat lain. Sehingga juga bisa menjadi destinasi agrowisata baru di Lamongan,” harapnya. Brj

Pekerja Perempuan Pabrik Semen Jember Di Minta Putri Wapres Ma’ruf Amin Untuk Diperhatikan

EKONOMI BINIS·September 9, 2022September 14, 2022

LayarIndonesia.com,Jember– Siti Mamduhah Ma’ruf Amin, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, meminta agar pekerja perempuan Pabrik Semen Singa Merah atau PT Semen Imasco Asiatic di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, diperhatikan.

Hal ini dikemukakan Mamduhah. saat mengunjungi pabrik semen tersebut, Kamis (8/9/2022). Ada 20 persen pekerja perempuan di pabrik semen ini. “Mereka semua bekerja di bagian administrasi dan manajemen. Saya ingin 20 persen pekerja perempuan itu diperhatikan, disesuaikan dengan kondisi fisik perempuan,” katanya.

Perhatian ini perlu, karena menurut Mamduhah, pekerjaan mereka tidak bisa disamakan dengan fisik lelaki, kendati secara intelektual, para perempuan bisa memiliki kemampuan sama atau bahkan lebih dari lelaki.

Maduhah juga berharap PT Imasco bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember, terutama dalam memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengurangi pengangguran. “Kami juga berharap investasi pabrik semen Singa Merah ini mampu mendorong para investor lain di Tiongkok untuk berinvestasi di kabupaten Jember,” katanya didampingi Bupati Jember Hendy Siswanto.

Mamduhah saat ini menjabat Ketua Dewan Pembina Yayasan Dewa Dewi Indonesia. Lembaga nirlaba yang diprakarsai Wakil Presiden Ma’ruf Amin Wakil Presiden ini berdiri sejak 7 Oktober 2019. Lembaga tersebut bergerak dengan beberapa progam utama, yang meliputi bidang pendidikan, bidang seni budaya, bidang infrastruktur, kesehatan, serta bidang ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Hendy menilai pabrik semen Singa Merah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jember. Pemkab Jember akan terus mendukung keberlangsungan pabrik itu agar warga bisa mendapatkan manfaatnya, terutama dalam perekrutan warga sekitar agar menjadi tenaga kerja. Ini akan membantui menurunkan angka pengangguran. Brj

OPD Jember Diperintah Bupati Untuk Membuat Kegiatan Yang Libatkan UMKM

EKONOMI BINIS·September 7, 2022September 7, 2022

LayarIndonesia.com,Jember – Bupati Hendy Siswanto memerintahkan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Kebijakan ini merupakan bagian dari ikhtiar mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga BBM diperkirakan bakal memicu inflasi hingga menyentuh 6,8 persen.

“Ini sungguh berisiko buat kita semua. Tentu dengan analisis ini, bukannya kita mengharapkan itu. Tapi bagaimana kita menyikapi jangan sampai 6,8 persen. Kalau 6,8 persen, daya beli pasti turun. Maksimal 4-5 persen itu mentok. Kalau lebih dari lima persen itu berbahaya, tidak bagus untuk ke depannya,” kata Hendy, ditulis Rabu (7/9/2022).

Hendy mengaku sedih dengan kenaikan harga BBM tersebut. “Saya juga berangkat dari (profesi) pedagang. Saya tahu susahnya, bagaimana teman-teman di bawah ini susah cari duit, dan saya harus melakukan apa,” katanya.

Hendy menginstruksikan kepada jajaran birokrasi membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Semua camat harus mengundang UMKM, bikin event supaya ada perputaran uang, karena kalau tidak ada ini, tidak ada duit,” katanya.

Tanpa ada transaksi keuangan, orang lebih memilih menyimpan uang. “Ini jadi tidak menarik. Ada hari-hari di mana orang berpikir, besok untuk makan, ada atau tidak. Kami yang bertanggungjawab di daerah harus membuat event,” kata Hendy.

Hendy mengingatkan, transaksi UMKM melibatkan uang miliaran rupiah. “Kami sudah pernah menghitung setiap event di alun-alun,” katanya.

“Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus membuat kegiatan-kegiatan di lapangan dan mengikutsertakan masyarakat. Ke depan kita harus berjuang meningkatkan perekonomian,” kata Hendy. Brj

Sertifikasi Kapal Para Nelayan Dikebut Pemkab Banyuwangi

EKONOMI BINIS·August 31, 2022August 31, 2022

Madura9.com,Banyuwangi– Kabupaten Banyuwangi terus kebut sertifikasi kapal nelayan. Saat ini sertifikasi telah mencapai 85 persen dari sekitar 3000 nelayan dengan kapal di bawah 6 gt.

“Sertifikasi ini penting bagi nelayan untuk keamanan saat melaut. Selain itu juga penting karena berkaitan dengan BBM bersubsidi dari pemerintah. Nelayan yang memiliki sertifikat yang berhak mendapat subsidi,” kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi, Banyuwangi, Letkol Marinir Benyamin Ginting.

Ginting menjelaskan nelayan membutuhkan dua dokumen penting. Pertama sertifikat kapal sebagai bukti kepemilikan kapal, dan buku pelaut merah sebagai dokumen pelaut. “Ibaratnya mobil, sertifikasi kapal itu BPKB, dan buku pelaut merah itu SIM. Kita terus dorong agar mereka memiliki dua dokumen penting tersebut. Jadi kalau sudah punya itu semua, melaut aman dan mereka berhak atas BBM bersubsidi,” kata Ginting.

“Saat ini telah 85 persen dari sekitar 3000 nelayan telah mememiliki sertifikat kapal. Sisanya itupun karena nelayan tidak bisa menghadirkan fisik kapalnya. Kami akan terus kebut hingga semua nelayan dengan kapal kecil bisa tersertifikasi,” tambah Ginting.

Ginting mengakui memang ada sedikit kendala terkait waktu nelayan mengurus sertifikasi. Karena pagi hingga siang hari mereka biasanya melaut. Untuk itu, KSOP mendatangi pos-pos nelayan di Banyuwangi seperti di Pantai Grajagan, Muncar, Pancer, dan lainnya.

“Karena itu kami jemput bola ke pemukiman nelayan dengan mengambil waktu saat nelayan tidak melaut. Seperti saat ombak tinggi atau saat kondisi dimana nelayan tidak melaut. Kami juga meminta KUB (kelompok usaha besama) nelayan supaya mendata anggotanya yang belum tersertifikasi,” kata Ginting.

Selain itu, menurut Ginting, pihaknya juga bekerjasama dengan BPSDM Semarang, untuk melakukan diklat pada nelayan, seperti yang dilakukan pada 22 hingga 27 Agustus lalu.

Diklat Pemberdayaan Masyarakat Basic Safety Training Kapal Layar Motor tersebut diikuti oleh 110 nelayan yang belum memiliki sertifikasi. Dengan diklat tersebut, nelayan bisa mendapat Surat Kecakapan Kepalautan (SKK) 60 Mil dan Buku Pelaut Merah. “Jadi kami terus kebut agar mereka dapat sertifikasi, agar nelayan tenang saat melaut,” ujarnya.

Sementara Bupati Banyuwangi mengapresiasi langkah-langkah KSOP dalam mempercepat sertifikasi nelayan. “Kami sangat mengapresiasi langkah KSOP dengan mendatangi pos-pos nelayan untuk percepatan sertifikasi. Sinergi seperti inilah yang membuat Banyuwangi bisa seperti ini,’” kata Ipuk.

Ipuk menjelaskan Pemkab Banyuwangi bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim, dan stakeholder terkait termasuk KSOP, telah mendirikan Gerai Pelayanan Publik Terpadu khusus untuk nelayan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo serta di Pantai Muncar. Gerai tersebut untuk mendekatkan dan memudahkan para nelayan mengurus dokumen-dokumen kelengkapan kapalnya.

“Pemkab juga telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan tradisional. Pada tahun ini ada 5.000 nelayan yang mendapatkan fasilitas ini. Harapannya, dapat melindungi dan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan bagi para nelayan sselama bekerja,” pungkas Ipuk. Brj

Larangan Naik KA Jarak Jauh Bagi Penumpang Yang Belum Vaksin Booster

EKONOMI BINIS·August 30, 2022August 30, 2022

LayarIndonesia.com,Jember – Seluruh penumpang kereta api jarak jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster) dan kebijakan tersebut diberlakukan mulai 30 Agustus 202.

“Aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi COVID-19,” kata Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daerah Operasi 9 Azhar Zaki di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan perubahan dalam aturan terbaru ini adalah sebelumnya pelanggan yang belum vaksin booster masih diperbolehkan melengkapi dengan hasil negatif RT-PCR, namun mulai 30 Agustus 2022 hal itu tidak berlaku lagi.

Sedangkan penumpang dengan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi COVID-19 kedua.

“KAI mengingatkan agar penumpang agar segera melakukan vaksin booster. Mulai hari ini, penumpang yang tidak dapat menunjukkan bukti vaksinasi tersebut tidak akan diperkenankan naik kereta,” tuturnya.

Ia mengimbau masyarakat agar memperhatikan persyaratan terbaru itu dengan saksama agar tetap dapat melanjutkan perjalanannya.

“Calon penumpang KA segera lakukan vaksinasi di lokasi yang disediakan KAI ataupun pemerintah agar tetap dapat menggunakan layanan KA jarak jauh,” kata Azhar.

Sementara bagi penumpang WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri hanya wajib vaksin kedua dan bagi penumpang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Penumpang dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes cepat antigen atau RT-PCR, namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan

“Penumpang tetap diwajibkan dalam kondisi sehat dan menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api dan saat berada di stasiun,” ujarnya.

Untuk masa transisi sosialisasi aturan baru itu, lanjutnya, khusus penumpang dengan tiket keberangkatan 30 Agustus hingga September 2022 yang tidak dapat menunjukkan persyaratan vaksinasi dapat membatalkan tiketnya dengan pengembalian bea 100 persen.

“Kami akan terus menyosialisasikan kebijakan itu dengan harapan para penumpang mempersiapkan diri dan memahami kebijakan ini karena KAI terus berupaya untuk menciptakan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan sehat,” kata Azhar. Ant