https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

PARLEMEN JATIM – Layar Indonesia

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Wacana Mengelola Aset Lahan Tidur Oleh Di Surabaya Pihakk Swasta Disambut Baik Komisi B DPRD

Wacana Mengelola Aset Lahan Tidur Oleh Di Surabaya Pihakk Swasta Disambut Baik Komisi B DPRD

LayarIndonesia.com,Surabaya – Komisi B DPRD Kota Surabaya menyambut baik adanya wacana pihak swasta yang akan mengelola aset pemerintah kota setempat berupa lahan tidur atau yang selama ini tidak digunakan.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Riswanto di Surabaya, Jatim, Senin, mengatakan Pemkot berniat menggandeng Kantor Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk mengelolanya.

“Kami menyambut baik rencana itu, apalagi pemanfaatan aset lahan tidur itu nantinya untuk pemberdayaan kelompok MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” ujarnya.

Bahkan, kata dia, nantinya yang mengerjakan itu semua dari warga MBR sehingga sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Surabaya.

Meski demikian, Riswanto mengingatkan patut diperhatikan dari rencana ini adalah dasar aturannya dulu yakni pertama soal aset, yang harus dilihat dulu landasan hukumnya.

“Kalau memungkinkan baru sistem kerja samanya seperti apa. Ini yang lagi dijajaki Kadin, Hipmi dan pemkot, dengan duduk bersama untuk menyiapkan kerangka kerja samanya,” ucap dia.

Menurut Riswanto, pola kerja sama yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan adalah dengan sistem sewa karena sistem ini lebih mudah.

“Pemkot lebih gampang mengawasi dan menghitungnya. Kalau dengan sewa, Hipmi dan Kadin tinggal mengajukan permohonan sewa ke pemkot,” katanya.

“Kalau sudah cocok dengan harganya, dilanjutkan dengan perjanjian sewa. Biasanya jangka waktu sewa yaitu lima tahun, kemudian bisa diperbarui,”  tambah Riswanto.

Dari pemetaan, lanjut dia, Pemkot Surabaya mempunyai empat sampai lima aset yang berpotensi untuk dikerjakan.

“Tapi, Hipmi dan Kadin baru menyanggupi satu aset yaitu di Kelurahan Jeruk. Dengan luas lahan 3,5 hektare. Rencananya akan digunakan beberapa core bisnis di antaranya urban farming,” tutur dia. Ant

 

 

Wakil Ketua DPRD Jatim Libatkan PW RMINU Jatim dalam Proses Pembentukan Perda Pesantren

Wakil Ketua DPRD Jatim Libatkan PW RMINU Jatim dalam Proses Pembentukan Perda Pesantren

Layar Indonesia,Surabaya-Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar turut melibatkan Pimpinan Wilayah (PW) Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Jatim dalam proses pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) atas tindak lanjut disahkannya Perda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren.

Keterlibatan RMINU pada pembentukan Pergub ini sangat penting, sebab RMINU yang merupakan asosiasi pesantren NU yang mengetahui apa permasalahan apa yang terjadi di pesantren-pesantren. Dengan harapan Pergub tersebut tidak bertentangan atau melenceng dari apa yang menjadi kebutuhan pensantren. Oleh karenanya sangat mungkin Pergub ini akan sesuai dengan ekspektasi awal yang menginginkan pondok pesantren maju.

“Kita ingin RMINU dilibatkan dalam pembuatan Pergub, agar apa yang menjadi keluhan di pesantren dijawab dan ada solusi. Karena aturan teknisnya ada di Pergub,” kata Anik Maslachah setelah menerima audiensi dari RMINU Jatim di ruangan Banmus DPRD Jatim, Kamis (16/06/2022).

Sekretaris DPW PKB Jatim ini mengungkapkan, pembentukan Pergub dari Perda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren ini begitu esensial. Sebab, Pergub inilah yang nantinya mengatur terkait teknis pelaksanaan dari pada Perda tersebut.

“Kaitannya dengan peluang dan data mulai dari persyaratan hingga sistem yang dilakukan seperti apa. Agar supaya tidak terjadi kerancuan, agar supaya perda ini menjawab kebutuhan dari pesantren yang tergabung dalam RMINU,” ungkapnya.

“Kalau Pergubnya sudah keluar, evaluasi Menteri Perdagangan RI sudah keluar menjadi final, secara otomatis ada kewajiban Pemprov memberikan hak anggaran di situ,” lanjutnya.

Terkait masalah anggaran pelaksanaan pengembangan pesantren, politisi asal Sidoarjo ini menuturkan tidak perlu dianggarkan secara bulat. Cukup pada pola pembagian pada program yang sudah dianggarkan pada dinas-dinas terkait. Sehingga lima amanah perda tersebut, yakni penguatan ekonomi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana berjalan sesuai harapan.

“Anggaran untuk pesantren itu tidak harus glondongan. Yang terpenting kita fokus pada pemberdayaan masyarakat yang lima itu,” tuturnya.(NUo)

Demokrat Jatim Sosialisasikan Pasangan Karsa Sampai Ke Desa

Demokrat Jatim Sosialisasikan Pasangan Karsa Sampai Ke Desa

Bintang Pos, Surabaya – Pasangan bakal Cagub dan Cawagub incumbent, Soekarwo -Saifullah Yusuf (KarSa) masih mendominasi Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Proximity, elektabilitas pasangan KarSa masih tak tertandingi, yaitu berada di kisaran 62,5 persen, jauh di atas para calon kompetitornya, pasangan incumbent masih dipercaya masyarakat Jawa Timur untuk kembali memimpin pada periode 2014-2019. Continue reading →

Sekarang Pengurusan Akta Kelahiran Gratis

Sekarang Pengurusan Akta Kelahiran Gratis

Bintang Pos, Surabaya – Permasalahan yang muncul seputar biaya administrasi yang dikenakan terhadap masyarakat saat mengurus akta kelahiran menjadi perhatian banyak golongan, satu diantaranya Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).

Bagi mereka yang memiliki anak dan belum memiliki akta kelahiran, diberlakukan denda sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu. Hal ini tentunya menjadi beban ekonomi masyarakat miskin di Indonesia. Continue reading →

Tambahan Alokasi Anggaran Dana Mamin Buat Panti di Jatim

Tambahan Alokasi Anggaran Dana Mamin Buat Panti di Jatim

Surabaya – Keberhasilan Pembangunan di bidang kesehatan berpengaruh kepada meningkatnya kualitas hidup bagi penduduk Indonesia yang berdampak kepada meningkatnya usia harapan hidup bagi masyarakat. Konsekuensi dari meningkatnya jumlah lanjut usia berdampak kepada semakin kompleknya permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya pergeseran nilai sosial budaya masyarakat yang cenderung kepada kurangnya dihargai, dihormati serta semakin tersisih dari lingkungan sosialnya. Continue reading →
Caleg Gerindra, Nasdem dan PDIP Bermasalah

Caleg Gerindra, Nasdem dan PDIP Bermasalah

SURABAYA- Sinyalemen adanya calon legislatif (Caleg) yang tercatat dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) di Jawa Timur, mulai terbukti. Hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, ada tiga caleg dari tiga partai politik (Parpol) bermasalah yang dilaporkan masyarakat. Tiga caleg itu berasal dari Partai Gerindra, Partai Nasdem dan PDI Perjuangan. Continue reading →

Jatim Tingkatkan Komunikasi Demi Keamanan dan Stabilitas

Jatim Tingkatkan Komunikasi Demi Keamanan dan Stabilitas

Surabaya –  Ingatan masyarakat Jatim tentang kasus Sampang yang menimpa warga Siah dan Sunni masih belum hilang. Peristiwa tersebut juga menyita perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian meminta beberapa menteri untuk turun ke Jatim dalam menyelesaikan konflik antar keluarga tersebut. Sekarang Pemerintah Jatim kembali direpotkan dengan kasus narkoba yang melibatkan hampir 500 juta pelajar. Dan hal ini tentunya sangat menguras seluruh tenaga dan pikiran semua pihak, khususnya di jajaran pemerintahan. Untuk mewujudkan Jatim kondusif, maka komunikasi dan keselarasan pandangan perlu dilakukan karena selama ini Jatim dijadikan sebagai barometer, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga politik. Continue reading →