https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 2 – Layar Indonesia

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Membahas Raperda Dana Abadi Pendidikan Di Bali Oleh DPRD Bersama Pemkab Bojonegoro

Membahas Raperda Dana Abadi Pendidikan Di Bali Oleh DPRD Bersama Pemkab Bojonegoro

LayarIndonesia.com,Bojonegoro– Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan dilakukan antara Pemkab Bojonegoro bersama DPRD Bojonegoro di Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, Senin (22/8/2022).

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, pembahasan Raperda Dana Abadi telah antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro sudah ada kesepakatan, meski terpaksa berhenti karena ada gempa

Bupati mengucapkan terimakasih pada semua pimpinan dan anggota dewan karena dengan kerjasama yang baik, raperda Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan ini rampung. “Alhamdulillah raperda rumusan sudah selesai, semoga berkah,” ujarnya.

Bupati Anna menceritakan suasana rapat saat gempat terjadi. Bupati sempat mengamankan diri di bawah meja kemudian turun lewat tangga darurat setelah gempa reda. “Rapat pembahasan dilanjutkan di loby hotel,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Dana Abadi, Sutikno menuturkan 9 fraksi menyetujui isi dari Raperda Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan. Untuk proses selanjutnya, draf raperda akan diserahkan ke Gubernur Jatim untuk dievaluasi.

“Kami berharap, setelah pembahasan Raperda ini selesai dan disahkan menjadi perda bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro,” terangnya.

Dalam rapat FGD pembahasan Raperda Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah itu dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, pimpinan dan anggota DPRD, berserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro terkait.

FGD pembahasan Raperda Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan ini digelar di Bali selama tiga hari, mulai Minggu hingga Selasa (21-23 Agustus 2022). Pembahasan lanjutan sesuai jadwal akan digelar kembali pada Rabu, 24 Agustus 2022 dengan agenda publik hearing.

Publik hearing akan dilakukan di ruang Paripurna DPRD Bojonegoro antara Pimpinan DPRD dan Pansus bersama Forum Rektor Bojonegoro, Akademisi, Dewan Pendidikan Bojonegoro, tokoh masyarakat/tokoh agama, kepala desa dan perangkat desa. Brj

Pelantikan Partai Nasdem Kabupaten Kediri Dibikin ‘Ambyar’ Dengan Menyanyikan Lagu Ojo Dibandingke

Pelantikan Partai Nasdem Kabupaten Kediri Dibikin ‘Ambyar’ Dengan Menyanyikan Lagu Ojo Dibandingke

LayarIndonesia.com’Kediri – Setelah mengguncang Istana Mereka saat upacara HUT Kemerdekaan ke-77 RI pada 17 Agustus 2022 lalu, lagu Ojo Dibandingke kembali membuat heboh. Lagu karya Abah Lala yang sempat dinyanyikan Farel Prayoga di hadapan Presiden Jokowi itu membikin ‘ambyar’ kader Partai NasDem Kabupaten Kediri.

Hal itu terjadi saat acara Pengukuhan DPC dan Pelantikan DPRt Partai NasDem di Balai Desa Puhsarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Pelantikan kader di Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan, Grogol dan Tarokan dihibur oleh live musik Corner Akustik dengan membawakan lagu Ojo Dibandingke.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, Drs, H. Lutfi Mahmudiono, ini menjadi kegiatan terakhir dari rangkaian Pengukuhan DPC dan Pelantikan DPRt di enam titik, mulai bulan Juli sampai Agustus.

“Alhamdulillah, enam titik kegiatan yang direncanakan ini telah berjalan dengan lancar dan sukses, serta selalu penuh keakraban dan suka ria. Bahkan pada hari terakhir ini kebetulan ada sumbangan live music dari Kader NasDem Kecamatan Grogol, sehingga menambah semaraknya suasana siang ini,” katanya.

Dirinya mengaku tidak menyangka kalau saat dinyanyikan lagu Ojo Dibandingke, ternyata para peserta di dalam gedung itu larut ikut bernyanyi, dan langsung berdiri, sambil bergoyang.

“Kagetnya lagi, saat lampu gedung dimatikan oleh panitia, semuanya spontan menyalakan flash handphone masing-masing kemudian dilambaikan bersama-sama. Ini sungguh di luar dugaan saya, apalagi ketika liriknya diganti dengan jargon Ora NasDem Ora Marem, semua peserta terlihat sangat senang sekali,” tuturnya.

Setelah melakukan pengukuhan 26 DPC dan 344 DPRt di Kabupaten Kediri, pihaknya, semakin optimis bahwa Partai NasDem akan berhasil meraih target pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kalau dilihat dari kesolidan struktur di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan pada enam titik tersebut, Tanda-tanda kemenangan Partai NasDem semakin hari semakin terlihat jelas. Insya Allah Pemilu 2024 nanti Partai NasDem benar-benar bisa meriah target untuk menjadi nomor satu,” ucapnya.

Masih menurutnya, seusai dilaksanakan pelantikan seperti kegiatan di lima titik sebelumnya, pihanya juga melakukan pendidikan politik dan orientasi kepartaian yang disampaikan oleh dirinya bersama pengurus DPD lainnya, yakni Ketua OKK, Khusnul Arif, S.Sos, dan Ketua Bappilu, Antox Prapungka Jaya, SE., MM.

“Pada pendidikan politik ini kami selalu mengadakan kuis berhadiah uang tunai kepada DPRt yang bisa menjawab beberapa pertanyaan. Selain itu, kami juga selalu mengadakan lomba foto, baik perorangan, maupun grup, serta lomba video yel-yel Partai NasDem secara grup, dengan hadiah uang tunai sebesar setengah juta rupiah setiap titik kegiatan,” tutupnya. Brj

Temukan 400 Berkas Keanggotaan Parpol Yang Tidak Memenuhi Syarat Oleh Kabupaten Madiun

Temukan 400 Berkas Keanggotaan Parpol Yang Tidak Memenuhi Syarat Oleh Kabupaten Madiun

LayarIndonesia.com,Madiun – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, Jawa Timur menemukan sebanyak 400 dari 1.000 berkas persyaratan keanggotaan partai politik di daerahnya yang telah dilakukan verifikasi administrasi dalam keadaan tidak memenuhi syarat (TMS).

“Hasil sementara, dari 1.000 berkas terverifikasi, ditemukan sebanyak 400 berkas keanggotaan belum memenuhi syarat keanggotaan parpol peserta Pemilu 2024,” ujar Ketua KPU Kabupaten Madiun Ali Nur Wahyudi di Madiun, Kamis.

Menurut dia, berkas keanggotaan yang TMS tersebut disebabkan karena berbagai alasan seperti keanggotaan ganda di partai politik lain hingga nomor induk kependudukan (NIK) di berkas KTP dengan KK yang tidak sesuai.

Sesuai tahapan, saat ini KPU Kabupaten Madiun sedang melakukan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik di tingkat daerah yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI.

Atas temuan data keanggotaan TMS tersebut, pihak KPU setempat akan mengembalikan ke parpol bersangkutan guna proses perbaikan.

“Nantinya, pihak parpol yang harus memastikan ke KPU bahwa si A ini adalah benar-benar anggotanya yang dikuatkan dengan surat pernyataan dan diunggah kembali oleh partai politik pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol),” ucapnya.

Ali menjelaskan, secara keseluruhan, terdapat sebanyak 25.661 berkas dokumen keanggotaan dari 24 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Madiun yang harus diverifikasi oleh tim verifikator KPU setempat.

Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022, proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik tersebut dilakukan selama 14 hari mulai 16 Agustus 2022 hingga 29 Agustus 2022, setelah itu baru dilakukan proses perbaikan. Ant

HUT ke-77 RI dirayakan Legislator Surabaya bersama eks tokoh ISIS Jatim

HUT ke-77 RI dirayakan Legislator Surabaya bersama eks tokoh ISIS Jatim

LayarIndonesia.com,Surabaya – Legislator Surabaya merayakan HUT ke-77 RI bersama Muhammad Saifudin Umar alias Abu Fida, eks narapida teroris (napiter), yang dulu pernah menjadi tokoh utama dalam deklarasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Jawa Timur.

“Kemarin (17/8), saya ke rumah Abu Fida di rumahnya Jalan Sidotopo Lor, Surabaya. Bersama Abu Fida, saya melakukan tasyakuran dengan nasi tumpeng berbendera merah putih,” kata anggota DPRD Surabaya dari Partai Nasdem Imam Syafi’i, dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, sosok Abu Fida merupakan salah satu tokoh yang memiliki potensi untuk menarik orang-orang yang berjalan ke jalan radikal untuk kembali ke jalan yang normal.

Imam mengatakan, Abu Fida pernah berjalan di ideologi radikal selama puluhan tahun. Maka, di momentum HUT Kemerdekaan Ke-77 RI ini, dia mengajak para mantan napiter juga berperan bersama-sama.

“Yang paling penting, orang-orang seperti Abu Fida ini dan mantan napiter lainnya, setelah kembali ke lingkungan masyarakat, jangan malah dikucilkan. Harusnya, kita membersamai mereka, supaya mereka mengisi kemerdekaan ini bersama-sama kita,” kata Imam.

Lebih lanjut, Imam mengatakan saat ini sebagian besar para mantan napiter ini berdagang dan Pemkot Surabaya berupaya untuk memfasilitasi mereka, mulai dari mendaftarkan di aplikasi e-Peken, hingga mendorong pengurusan izin berdagangnya.

“Kalau para mantan napiter ini sudah punya akun e-Peken. Kemudian, mereka mendapat rezeki dari situ, kan nanti tidak mudah tergoda dari aliran-aliran keras itu lagi,” kata dia.

Abu Fida sendiri mengaku bersyukur bisa merayakan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI tahun ini. “Saya kembali ke pikiran-pikiran yang relatif normal, sehingga tidak keras seperti dahulu. Mudah-mudahan pertemanan ini saling menjaga untuk mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia,” kata Abu Fida.

Abu Fida yang baru tahun ini masuk Program Doktoral S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) jurusan Studi Islam ini mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Surabaya telah memfasilitasi para mantan napiter untuk mengembangkan perdagangannya melalui aplikasi Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo atau e-Peken.

“Saya menjual beberapa obat herbal dan beberapa sembako di aplikasi e-Peken,” kata dia.

Abu Fida yang merupakan mantan anggota JI (Jamaah Islamiyah) dan JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) ini merupakan satu di antara 18 eks napiter yang tinggal di Surabaya,  sedangkan di seluruh Jatim ada 150-an eks napiter.

Pada Tahun 2004, Abu Fida ditangkap aparat keamanan karena dituduh pernah menyembunyikan Dr Azhari dan Noordin Mohd Top. Kedua warga Malaysia ini merupakan buronan utama teroris di Tanah Air. Ant

Abu Fida sempat diperiksa secara intensif oleh petugas selama sebulan dari satu hotel ke hotel lainnya. Dia baru dibebaskan setelah media massa ramai memberitakannya. Kabarnya petugas tidak pernah memberikan surat penangkapan dan penahanan guru ngaji itu kepada keluarganya.

Tahun 2014, Abu Fida kembali dibekuk Densus 88 Antiteror usai ceramah dan deklarasi ISIS di salah satu masjid di Solo. Alumni Pesantren Gontor ini divonis 3 tahun (dari tuntutan 4 tahun penjara). Dua tahun dipenjara di Mako Brimob, dan 1 tahun  meringkuk di Lapas Magelang. Ant

Keberhasilan RI Tangani Covid-19 Yang Diakui Dunia Disinggung Puan Saat Sidang Bersama

Keberhasilan RI Tangani Covid-19 Yang Diakui Dunia Disinggung Puan Saat Sidang Bersama

LayarIndonesia.com,Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal keberhasilan Indonesia menangani Covid-19 yang mendapat pengakuan dunia berkat gotong royong semua elemen bangsa.

“Sebagai Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu kita harus selalu bersyukur, karena Bangsa dan Negara kita tetap dapat Bersatu dalam menghadapi situasi yang sulit untuk menghadapi Pandemi Covid-19,” kata Puan dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin. Puan pun memuji peran Pemerintah yang terus menjalankan tugasnya untuk melindungi segenap rakyat dan tumpah darah serta mensejahterahkan rakyat di tengah Pandemi Covid-19.

“Sejak kasus pertama kali Covid-19 di Indonesia diumumkan, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini, kita telah berada selama 29 bulan dalam situasi Pandemi Covid-19. Dan kini kita mulai memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi, yang tetap perlu terus diwaspadai,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga menyebut ideologi Pancasila menjadi penuntun bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif dalam menghadapi Covid-19. Menurutnya, gotong royong yang masif menjadi salah satu kunci utama kekuatan pemulihan sosial dan ekonomi pasca-pandemi bangsa Indonesia.

“Selama masa Pandemi Covid-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila telah bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia. Secara bergantian, dengan kesadarannya sendiri, warga masyarakat kita saling tolong-menolong. Dan gerakan itu terjadi hampir di seluruh penjuru negeri,” sebut Puan.

Mantan Menko PMK itu menambahkan, Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan cepat dan antisipatif demi keselamatan rakyat dan memastikan jalannya pemerintahan sejak awal Pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Ruang kewenangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Kemudian juga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Penanganan Pandemi Covid-19 yang diproses secara cepat dan cermat di DPR RI sehingga tidak terjadi kekosongan payung hukum untuk menangani pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia. Puan menyebut penanganan Indonesia yang baik menghadapi Pandemi Covid-19 mendapat pengakuan dunia.

“Alhamdulillah, berkat kerja bersama kita semua, gotong royong, Pandemi Covid-19 dapat ditangani dengan baik. Bahkan dalam rilis data Johns Hopkins University terkait penanganan Covid-19 pada tahun 2021, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam menangani Pandemi Covid-19,” ungkapnya.

“Inilah hasil Kerja Bersama kita, gotong royong melawan Pandemi Covid-19,” imbuh Puan.

Lebih lanjut, Puan memberikan apresiasi kepada seluruh anak bangsa yang telah membantu rakyat Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19. Khususnya semua pihak yang berada di garis terdepan penanganan pandemi. “Terimakasih kepada tenaga kesehatan, terimakasih TNI, terimakasih Polri, terimakasih Satgas Covid-19 di pusat dan daerah, serta terimakasih para relawan kemanusiaan,” tutur Puan.

Puan menyebut, kemampuan Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19 semakin membuktikan bahwa kekuatan gotong royong tak hanya sebatas kata-kata semata. Puan terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

“Kerja bersama, saling bantu binantu, hulupis kuntul baris, yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila, merupakan kekuatan nasional kita yang paling utama dalam menjaga kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita,” tegasnya.

Selain Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, Sidang Bersama DPR-DPD yang masih dalam satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR 2022 juga turut dihadiri sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden. Kemudian hadir pula pimpinan lembaga negara, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sidang Bersama DPR-DPD RI pun turut mengundang para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat dan Ketua Umum Partai Politik. Sidang Bersama kali ini merupakan sidang pertama yang dihadiri seluruh anggota DPR RI dan DPD RI sejak Pandemi Covid-19 melanda. Brj

Ganjar Pranowo Didukung Ribuan Anak Muda Gabung Relawan OMG Di Acara Festival Tani

Ganjar Pranowo Didukung Ribuan Anak Muda Gabung Relawan OMG Di Acara Festival Tani

LayarIndonesia.com,Surabaya (ANTARA) – Ribuan anak muda gabungan dari Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan sepakat bergabung dalam jaringan relawan “Orang Muda Ganjar” (OMG) Jawa Timur yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024-2029.

Dalam siaran pers diterima di Surabaya, Senin, Koordinator Wilayah OMG Jatim Agung Wirya Saputra menyampaikan bergabungnya para anak muda ditandai dengan Festival Tani dan UMKM di Lapangan Desa Karangjeruk, Kabupaten Mojokerto, pada Minggu (14/8).

Festival diikuti kalangan petani dan pelaku UMKM dari 15 desa di Kabupaten Mojokerto sebagai ajang untuk menonjolkan hasil tani sekaligus mendukung pengembangan produk UMKM.

“Ini selaras dengan arah kebijakan Pak Ganjar yang selalu berjuang untuk mengembangkan desa, mulai dari saat beliau masih di DPR RI maupun selama menjadi Gubernur,” ujarnya.

Agung menyebut Ganjar sarat dengan jejak kepedulian terhadap desa, misalnya menyusun dan mengegolkan Undang-undang Desa ketika menjadi anggota DPR RI, maupun menggelontorkan dana bantuan senilai Rp1 miliar guna pengembangan desa wisata.

“Jika nantinya Pak Ganjar menjadi presiden, harapan kami beliau bisa lebih optimal membuka ruang untuk masyarakat desa, ataupun tempat menghasilkan produk keren dan inovatif. Jadi ke depannya Indonesia bisa dibangun dari desa,” katanya. Ant

Kota Mojokerto Tak Mengubah Harga Satu Suara Sah

Kota Mojokerto Tak Mengubah Harga Satu Suara Sah

Layarindonesia.com, Mojokerto – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menganggarkan dana bantuan politik (banpol) sebesar Rp8.016 per suara sah. Harga ini tidak mengalami perubahan dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Tidak berubahnya besaran banpol ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Salah satunya, tahun depan anggaran akan banyak terserap untuk kebutuhan persiapan pesta demokrasi serentak di 2024.

Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri dan Organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto, Moch Misbah mengatakan, pihaknya telah merealisasikan pencairan dana banpol sebesar Rp611 juta. Dana hibah tersebut disalurkan untuk sembilan partai politik (parpol) yang memperoleh total 76.298 suara sah pada perhelatan Pemilu 2019.

“Rencananya masih tetap, karena menyesuaikan dengan kekuatan anggaran. Yakni di angka Rp8.016 per suara sah. Rencana kenaikan dana banpol masih sulit terealisasi lantaran tingginya kebutuhan untuk Pilkada 2024. Mengingat, tahap persiapan sudah harus mulai digulirkan tahun depan,” ungkapnya, Jumat (12/8/2022).

Dengan demikian, dana banpol di Kota Mojokerto tidak mengalami perubahan sejak diterapkan selama lima tahun terakhir. Saat ini, pihaknya sudah harus mengalokasikan anggaran pada APBD 2023 untuk pesta demokrasi serentak 2024 tersebut. Bahkan nominalnya juga cukup besar.

“Untuk serangkaian Pilkada 2024 harus disediakan anggaran sebesar Rp12,58 miliar dan itu sudah harus dicicil di tahun 2023 nanti. Di samping untuk persiapan, kebutuhan anggaran tersebut juga diperuntukkan untuk sosialisasi di seluruh kecamatan. Karena kebutuhan anggaran untuk 2023-2024 sangat besar,” katanya.

Sehingga, banpol yang sempat diwacanakan naik masih sulit untuk terealisasi tahun depan. Bahkan, diperkirakan akan tetap bertahan pada saat pilkada dan pemilu serentak 2024 mendatang. Misbah menambahkan, kenaikan dimungkinkan baru bisa dilakukan setelah pilkada serentak.

“Itu pun daerah hanya bersifat mengusulkan. Karena yang menentukan pemprov (Jatim),” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan penyaluran dana banpol tahun 2022, PDI Perjuangan mendapat jatah tertinggi sebesar Rp131,2 juta dari 16.378 suara sah. Berikutnya disusul Partai Golkar yang mendapat Rp92,8 juta dari 11.587 suara, ketiga yakni Partai Demokrat memperoleh Rp90,5 juta dengan 11.294 suara dan PKB mendapat Rp89,1 juta dengan 11.122 suara.

Parpol yang juga mendapat dana bantuan keuangan adalah Partai Gerindra Rp48,7 juta dengan 6.085 suara, PKS Rp37,8 juta dari 4.718 suara, Partai Nasdem Rp28,2 juta dari 3.524 suara, dan PPP Rp24,6 juta dari perolehan 3.074 suara. Seluruh parpol telah merealisasi pencairan pada pada Juni lalu. Brj

 

 

Puti Guntur Soekarno : mengajak generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045

Puti Guntur Soekarno : mengajak generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045

Layarindonesia.com,Surabaya  – Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno mengajak generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui program beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

“Para generasi muda sekarang akan memegang tongkat estafet dari generasi sekarang. Dimana putra-putri yang saat ini sedang belajar di bangku sekolah, Insya Allah di era 2045 kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin  Indonesia,” kata Puti Guntur Soekarno melalui keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa.

Beasiswa PIP yang menjadi program kebijakan Presiden Jokowi dijaring melalui jalur aspirasi anggota DPR RI Komisi X dari PDI Perjuangan Dapil Surabaya-Sidoarjo Puti Guntur Soekarno.

Adapun beasiswa PIP yang diberikan untuk jenjang SD sebesar Rp450 ribu per tahun, jenjang SMP Rp750 ribu per tahun dan jenjang SMA/SMK Rp1 juta per tahun.

Puti Guntur Soekarno sebelumnya ikut menyosialisasikan pencairan beasiswa PIP kepada warga Kecamatan Pakal dan Benowo di depan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Senin (8/8) malam.

Sosialisasi tersebut digelar Ketua Fraksi PDIP Syaifudin Zuhri dengan mengundang 1.200 wali murid yang anaknya akan mendapatkan beasiswa PIP.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Surabaya-Sidoarjo ini mengatakan, dirinya berbahagia bisa bertemu dengan wali murid yang menjadi pendidik pertama bagi anak anaknya.

Cucu Bung Karno itu tahun ini telah menyalurkan 12.500 beasiswa PIP bagi kalangan pelajar SD, SMP, SMA/SMK di Surabaya.

“Kami merasakan terus kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang terus berupaya meningkatkan kemampuan warga masyarakat di antaranya di bidang pendidikan, melalui beasiswa PIP,” kata Puti.

Ketua Fraksi PDIP Syaifudin Zuhri mengatakan, beasiswa PIP ini diberikan kepada pelajar-pelajar yang sangat membutuhkan di kawasan Benowo dan Pakal.

“Kami berterima kasih atas kepedulian Ibu Puti Guntur Soekarno yang dalam kiprah di DPR RI, telah memperjuangkan aspirasi warga masyarakat di Surabaya terutama dalam bidang pendidikan,” kata Syaiffudin Zuhri.

Wakil Wali Kota Armuji menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan di Kota Surabaya yang berkualitas.

“Penting kiranya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama yang kemampuan ekonominya rendah. Seperti pemberian beasiswa pendidikan, termasuk PIP. Sehingga semakin terjadinya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat,” kata Armuji.

Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Whisnu Sakti Buana mengatakan, penyaluran beasiswa PIP merupakan perwujudan komitmen PDI Perjuangan untuk selalu berada di tengah-tengah problem masyarakat.

“Kader-kader PDI Perjuangan senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujar Whisnu.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono menegaskan komitmen partainya untuk melahirkan generasi unggul, generasi hebat, yang akan memimpin Surabaya dan Indonesia di semua bidang di masa depan.

“Generasi penerus yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai akhlak mulia. Para pelajar ini kelak akan menerima tongkat estafet dari generasi sekarang,” kata Adi, yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya. Ant

 

Pengamat menyebut Mangkirnya anggota DPRD suatu bentuk mengingkari amanah rakyat

Pengamat menyebut Mangkirnya anggota DPRD suatu bentuk mengingkari amanah rakyat

LayarIndonesia.com,Jember, Jawa Timur – Pengamat politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menilai ketidakhadiran anggota DPRD Jember dalam rapat paripurna pengesahan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jember tahun 2021 sebagai bentuk mengingkari amanah rakyat.

“Sudah jelas mengingkari amanah rakyat. Bahkan para oknum DPRD yang mangkir memboikot paripurna DPRD itu tergolong sudah melanggar sumpah/janji anggota dewan yang juga diatur dalam tata tertib dewan,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis malam.

Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD Jember batal mengesahkan Perda LPP APBD tahun 2021 karena dalam rapat paripurna tersebut tidak kuorum atau hanya dihadiri 30 orang, padahal sesuai ketentuan yang harus hadir dalam paripurna sebanyak 33 orang dari 50 anggota dewan.

“Oknum legislator itu seolah lupa pada pasal 31 Tatib DPRD Jember tentang Sumpah/Janji Anggota DPRD kepada rakyat yang berdaulat memilih mereka.,” ucap pakar komunikasi politik Unej itu.

Menurutnya seharusnya momentum rapat paripurna juga menjadi sarana edukasi politik dan kedewasaan berdemokrasi yang dapat jadi teladan untuk masyarakat Jember.

“Sebetulnya sederhana saja ketika anggota DPRD merasa ada persoalan dalam program pembangunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh pemerintahan, maka cukup jalankan saja semua fungsi dan hak DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Tetapi, jika yang terjadi malah tragedi pemboikotan yang ternyata malah melanggar Tata Tertib DPRD, sehingga sudah selayaknya para oknum anggota dewan itu mendapatkan sanksi.

Ia menjelaskan sanksi bisa berasal dari Badan Kehormatan DPRD, Fraksi atau Partai yang bersangkutan. Tetapi sanksi yang terberat sebetulnya berasal dari rakyat Jember terutama basis konstituen anggota dewan yang aspirasinya gagal terakomodasi karena gagal-nya pengesahan perda LPP APBD 2021.

“Moralitas oknum DPRD itu tengah dipertaruhkan akibat lebih menonjol-nya arogansi dan egoisme politik. Pemboikotan paripurna oleh oknum DPRD telah mencederai rasa moral dan aspirasi rakyat Jember akibat lebih dominan-nya kepentingan pribadi,” ujarnya.

Di era kepemimpinan Bupati Hendy tingkat kesejahteraan DPRD Jember mengalami kenaikan signifikan yakni total anggaran belanja DPRD tahun 2022 naik 15,27 persen sebesar Rp66 miliar lebih dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp57 miliar.

Kemudian gaji dan tunjangan DPRD juga meningkat 19,44 persen menjadi Rp31 miliar lebih di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp26 miliar. Hampir semua komponen tunjangan DPRD seperti tunjangan reses tahun 2022 naik 50 persen dari 1,4 miliar menjadi Rp2,2 miliar; kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD naik 47,58 persen.

Selanjutnya anggaran untuk fasilitasi tugas DPRD (18,94 persen) serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (52,53 persen) juga mengalami peningkatan yang signifikan.

“Kebijakan politik anggaran untuk DPRD selama setahun kepemimpinan Bupati Hendy itu membuktikan adanya komunikasi politik yang harmonis dan elegan,” ujarnya. Ant

 

 

Alasan 4 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ponorogo Ditender Ulang Yang Dibiayai PEN

Alasan 4 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ponorogo Ditender Ulang Yang Dibiayai PEN

LayarIndonesia.com,Ponorogo  – Sebanyak 51 paket pekerjaan peningkatan infrastruktur jalan sudah naik lelang pada pertengahan bulan Juli lalu.

Dari jumlah itu, ada 4 paket pekerjaan yang dilakukan tender ulang. Alasan dilakukan tender ulang ini menurut Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Ponorogo Budi Darmawan dikarenakan hasil evaluasi dari kelompok kerja (pokja). Pokja menilai, tidak ada peserta yang lulus dalam evaluasi penawaran.

“Jadwal tender ulang untuk 4 paket pekerjaan ini sudah kami tayangkan sejak 28 Juli lalu. Pemasukan penawaran terakhir pada hari Kamis besok, tanggal 4 Agustus hingga pukul 09.00 WIB,” kata Budi Darmawan, Rabu (3/8/2022).

Keempat paket pekerjaan yang dilakukan tender ulang ini meliputi pekerjaan peningkatan jalan hotmix jalan Bantarangin Desa Somoroto Kecamatan Kauman, pekerjaan hotmix jalan Dukuh Jurug-Kranggan, Desa Jurug Kecamatan Sooko.

Kemudian peningkatan jalan poros Jetis-Klepu Desa Bedoho Kecamatan Sooko dan peningkatan jalan Ngrayun-Jajar Kecamatan Ngrayun.

“Dari keempat paket pekerjaan itu, peningkatan jalan Ngrayun-Jajar itu yang nominalnya cukup besar, yakni mencapai Rp 2 miliar lebih. Sementara untuk ketiga paket pekerjaan lainnya, nominalnya semua dibawah Rp 1 miliar,” ungkap Budi.

Karena nominalnya yang cukup besar, kata Budi peminat untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Ngrayun-Jajar cukup banyak. Per hari Selasa (2/8) kemarin, tercatat sedikitnya ada 40 peserta yang meminatinya. Meski dilakukan tender ulang, pemenang lelang untuk 4 paket pekerjaan itu, jadwal pengumumannya sama dengan 47 paket pekerjaan yang tidak dilakukan tender ulang.

“Untuk peningkatan jalan Ngrayun-Jajar, karena nominalnya juga banyak, peminatnya pun juga cukup banyak. Sedikitnya ada 40-an lebih,” katanya.

Untuk diketahui sebelumnya, tanda-tanda perbaikan jalan rusak di Kabupaten Ponorogo mulai terlihat. Hal itu terungkap dalam https://lpse.ponorogo.go.id/, sejumlah paket peningkatan jalan sudah mulai dilelang sejak hari Senin (18/7) lalu.

“Sedikitnya ada 51 paket pekerjaan yang telah kita lakukan lelang. Dapat dilihat di situs https://lpse.ponorogo.go.id/,” kata Budi Darmawan.

Budi bertekad akan bekerja secara profesional, supaya pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Ponorogo berjalan lancar. Dia pun juga akan menjalankan regulasi tender sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 diubah Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa mayoritas paket pekerjaan adalah peningkatan jalan. Persentasenya pun mencapai 90 persen. Sedangkan sisanya merupakan pemeliharaan jalan. Total pagu dari seluruh paket pekerjaan itu anggarannya dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 155 miliar.

“Kita berkomitmen akan melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkasnya. Brj