2022 – Page 58 – Layar Indonesia

Gubernur Khofifah : Penyerahan SK Hutan Sosial tingkatkan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan alam

EKONOMI BINIS·February 3, 2022February 8, 2022

Layarindonesia.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di kawasan setempat.

“Tidak hanya dampak ekonomi, seperti kesejahteraan masyarakat, tapi juga berkontribusi dalam keseimbangan alam,” ujar Khofifah usai mengikuti penyerahan SK Hutan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari pemerintah pusat di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang telah menyerahkan SK tersebut karena sangat berarti bagi para petani di Jatim.

Kepada masyarakat penerima SK yang terdiri dari kelompok tani hutan, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), Khofifah mengingatkan agar SK itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

“Sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di Jatim,” ucap Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut.

Khofifah juga mengatakan program Perhutanan Sosial merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya yang terjadi di perdesaan dan di lingkungan sekitar hutan.

Menurut dia, dengan pemberian akses legal berupa persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, maka masyarakat sekitar hutan bisa memanfaatkan dan mendapatkan fasilitas pembangunan lainnya dari sektor-sektor lain.

Sementara itu, pada penyerahan SK Hutan Sosial, Jatim menerima 59 SK dengan luas 35.879,38 hektare bagi 26.072 kepala keluarga di 10 kabupaten, yakni Blitar, Bojonegoro, Kediri, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Trenggalek, dan Tulungagung.

Sebelumnya, Jatim juga telah menerima SK Perhutanan Sosial sebanyak 288 seluas 140.271,06 hektare bagi 94.918 kepala keluarga.

Dengan demikian, di Jatim sudah diterbitkan SK Hutan Sosial di 19 kabupaten/kota seluas 176.150,44 hektare atau sebesar 3,59 persen dari total capaian Nasional.

Kemudian, jumlah SK sebanyak 347 unit atau sebesar 4,64 persen dari total capaian Nasional bagi 120.990 kepala keluarga atau sebesar 11,53 persen dari total capaian Nasional. (atr)

Sri Mulyani : Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kumpulkan PPh Rp903 miliar

EKONOMI BINIS·February 2, 2022February 8, 2022

Layarindonesia.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berjalan sejak 1-31 Januari 2022 berhasil mengumpulkan pajak penghasilan (PPh) final senilai Rp903 miliar.

“Ini dari nilai harta yang dilaporkan sebesar Rp8,047 triliun dari 9.276 wajib pajak,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu.

Ia pun menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak mengenai kegiatan program pengungkapan sukarela.

Dengan demikian, program tersebut bisa segera dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak yang memang masih memerlukan.

“Program ini terbatas hanya sampai akhir Juni 2022, jadi tinggal lima bulan lagi,” ucap dia.

Tak hanya sosialisasi, Menkeu menuturkan kegiatan edukasi program pengungkapan sukarela juga akan terus ditingkatkan.

Pada saat yang sama, diharapkan pula kepatuhan membayar pajak bisa terus ditingkatkan oleh seluruh wajib pajak di Indonesia, baik perorangan maupun korporasi melalui program PPS.

Wajib pajak orang pribadi dapat melaporkan hartanya secara sukarela melalui aplikasi pengungkapan dan pembayaran https://pajak.go.id/pps 24 jam dalam 7 hari sejak tanggal 1 Januari 2022, dan masyarakat umum bisa memantau perkembangan PPS melalui portal ini.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan wajib pajak yang mengalami kesulitan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan helpdesk PPS yang tersedia di seluruh unit vertikal DJP.

Apabila wajib pajak kesulitan namun tidak bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, DJP menyediakan saluran-saluran non-tatap muka, yaitu helpdesk online melalui Whatsapp dengan nomor 081156-15008 dan Kring Pajak 1500-008 pada Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

Semua saluran informasi DJP lainnya yang telah ada selama ini tetap dapat dimanfaatkan, seperti live chat www.pajak.go.id, email melalui informasi@pajak.go.id, dan twitter @kring_pajak. (atr)

Koordinator DFW: G20 bisa jadi ajang Indonesia ajak berantas pencurian ikan global

EKONOMI BINIS·February 1, 2022February 2, 2022

Layarindonesia.com, Jakarta – Indonesia yang menjabat sebagai Presidensi G20 pada 2022 ini, perlu menjadikan hal tersebut sebagai ajang untuk mengajak negara-negara lainnya dalam memberantas aktivitas pencurian ikan secara global, kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan.

“Isu lain (dalam G20) adalah penanggulangan IUUF (penangkapan ikan ilegal atau pencurian ikan), Indonesia perlu mengambil peran dan menjadi ‘role model’ (panutan) internasional dalam penanggulangan IUUF,” kata Moh Abdi Suhufan kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, ujar dia, kepemimpinan Indonesia dalam G20 pada saat ini perlu lebih kuat lagi dalam mengajak negara-negara lain yang tergabung dalam perhimpunan tersebut untuk memberantas pencurian ikan.

Ia mengemukakan, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengawal dan memastikan implementasi Regional Plan of Action (RPOA) IUUF yang merupakan kerangka kerja bersama negara-negara yang terlibat.

Mengenai pembentukan task force atau gugus tugas terkait pemberantasan pencurian ikan, Abdi menyebut bahwa hal itu dapat menjadi salah satu dari opsi strategis sebagai bentuk komitmen negara-negara tersebut.

Selain itu, ujar dia, RI juga perlu mendorong isu dan agenda lokal pesisir dan laut contohnya pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, di mana Indonesia masih menghadapi kendala sehingga banyak kawasan konservasi laut belum efektif dikelola.

“Indonesia perlu menawarkan formula pengelolaan kawasan konservasi yang efektif,” katanya.

Abdi berpendapat bahwa saat ini masih ada gap antara kawasan konservasi yang dikelola KKP dan daerah sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bagaimana melakukan desentralisasi pengelolaan kawasan konservasi di Tanah Air.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif The Prakarsa dan Sherpa C20 Indonesia (mitra resmi G20 dari organisasi masyarakat sipil) Ah Maftuchan menyatakan, langkah yang ditawarkan pemerintah RI dalam agenda prioritas G20 dinilai sudah tepat.

Seperti diketahui, tiga prioritas utama yang diajukan Indonesia adalah reformasi sistem kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.

“Menurut saya tawaran Indonesia sudah tepat, karena mencerminkan kondisi riil di domestik dan di beberapa negara berkembang baik yang anggota G20 maupun tidak,” kata Ah Maftuchan kepada Antara di Jakarta, Sabtu (29/1).

Ia mengemukakan, dari tiga hal tersebut, prioritas nomor kedua adalah yang paling spesifik terkait ekonomi di mana Indonesia mengajukan desain ulang tata kelola ekonomi dunia melalui teknologi digital yang bertumpu pada penguatan UMKM, ekonomi kreatif dan partisipasi penyandang disabilitas-pemuda-perempuan di dalam pasar kerja.

“Yang perlu Indonesia lakukan adalah memastikan agar beberapa prioritas tersebut dapat diturunkan ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional dan terukur serta dapat disetujui sebagai konsensus di G20,” katanya dan menambahkan, prioritas-prioritas tersebut mencerminkan kondisi dan tantangan global saat ini. (atr)

Rais Am Secara Resmi Mengukuhkan Pengurus PBNU 2022-2027

NASIONAL·January 31, 2022February 2, 2022

Layarindonesia.com, Balikpapan – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar secara resmi mengukuhkan kepengurusan PBNU masa khidmah 2022-2027. Prosesi pengukuhan ini dilakukan di Balikpapan Sport and Convention Center (Dome), Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).

Pengukuhan ini mengambil tema “Menyongsong 100 Tahun Nahdlatul Ulama: Merawat Jagat, Membangun Peradaban”. Kiai Miftach mengawali pengukuhan tersebut dengan membacakan ayat tentang amanah, yakni Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 58 dan sebuah hadis.

Setelah itu, seluruh pengurus mengikuti baiat yang diucapkan Kiai Miftach dengan diawali syahadat dan diakhiri hauqalah. Tampak para pengurus di jajaran syuriyah, baik rais aam, wakil rais aam, rais, katib, maupun a’wan mengenakan setelan jas hitam dan berposisi di sebelah kanan panggung.

Sementara pengurus di jajaran tanfidziyah, baik ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, wakil sekrtaris jendral, bendahara umum, dan para bendahara mengenakan setelan kemeja putih dipadu dengan peci dan pantalon hitam.

Mereka berada di sebelah kiri panggung. Sementara pengurus yang di panggung hanya perwakilan saja, Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir, Katib Aam KH Ahmad Said Asrori, Wakil Ketua Umum KH Zulfa Mustofa dan H Nusron Wahid, Ketua Khofifah Indar Parawansa dan Alissa Wahid, Sekretaris Jenderal H Saifullah Yusuf, dan Bendahara Umum Mardani H Maming.

Kegiatan yang bertepatan dengan Harlah Ke-96 NU menurut kalender Masehi ini diawali dengan pembacaan istighasah dan shalawat yang dipimpin oleh A’wan PBNU Habib Ahmad al-Habsyi. Prosesi pengukuhan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, dan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 H Jusuf Kalla. Keduanya mengenakan setelan peci hitam, jas, dan sarung.

Bedanya, Presiden Jokowi mengenakan jas berwarna abu-abu, sedangkan Wapres Kiai Ma’ruf mengenakan jas warna hitam. Hadir juga jajaran Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim; Menteri Ketenagakerjaan Hj Ida Fauziyah. Hadir pula Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani, Kapolri Jend Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Selain itu, prosesi pengukuhan ini juga disaksikan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang hadir secara langsung di tempat acara, perwakilan dari organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan sebagainya. nuo

Sebanyak 4.483 pasien COVID-19 masih jalani rawat inap di Wisma atlet

KESEHATAN·January 31, 2022February 2, 2022

Layarindonesia.com, Jakarta – Sebanyak 4.483 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat hingga saat ini masih menjalani perawatan atau rawat inap.

“Seluruh pasien terkonfirmasi positif dirawat di tower empat, lima dan enam,” kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Kolonel Marinir Aris Mudian melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan jumlah tersebut berkurang 107 pasien dari data sebelumnya yakni 4.590 orang. Secara keseluruhan pasien sembuh di Wisma Atlet telah mencapai 133.896 orang.

Kemudian, pasien yang dibawa rujuk ke rumah sakit lain sebanyak 1.092 orang dan meninggal dunia 596 orang. Rekapitulasi pasien di tower lima dan enam tersebut terhitung mulai 23 Maret 2020 hingga 31 Januari 2022 pukul 08.00 WIB.

Lebih rinci, terdata sebanyak 140.174 orang terdaftar dan 135.584 pasien keluar dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet selama kurun waktu 23 Maret hingga 31 Januari 2022.

Selain itu, Kolonel TNI Aris Mudian juga menyampaikan perkembangan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang jumlah pasien rawat inap sebanyak 53 orang. Rinciannya, 33 pasien laki-laki dan 20 pasien perempuan.

Sejak 12 April 2020 hingga 31 Januari 2022, RSKI Pulau Galang mendata sebanyak 18.408 orang terdaftar dan pasien keluar 18.354 orang serta satu pasien meninggal dunia. (atr)

Gubernur Jatim minta satgas pangan monitor harga minyak goreng

EKONOMI BINIS·January 30, 2022February 2, 2022

Layarindonesia.com, Kediri – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Satuan Tugas Pangan selalu melakukan monitor rantai pasok, mengantisipasi kelangkaan serta memastikan harga minyak goreng yang dijual di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Harus dilihat bagaimana sebetulnya rantai pasok. Jadi, suplai harus bisa dipastikan dari suplier, kemudian suplier harus bisa memastikan dari pabrik produsennya. Saya rasa rantai pasok yang harus diurai. Dengan HET per 1 Februari, mudah-mudahan rantai pasok lebih lancar, sehingga harga di konsumen sesuai dengan HET,” katanya saat di Kediri, Minggu.

Gubernur yang memantau operasi pasar minyak goreng murah di Kediri itu juga sudah meminta Satgas Pangan untuk turun melakukan monitor dari seluruh supplier sehingga harga sampai ke konsumen akhir sesuai dengan ketentuan.

Ia menambahkan pemerintah juga telah menetapkan per 1 Februari 2022 harga minyak goreng menggunakan patokan HET. Untuk yang premium harganya Rp14.000 per liter, yang kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan yang curah adalah Rp11.500 per liter.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap dengan penetapan kebijakan HET diharapkan masyarakat tidak perlu berebut sehingga tak menyebabkan kelangkaan stok.

“Sekarang sudah ada keputusan dari Menko Perekonomian, bahwa akan ada HET minyak goreng. Per 1 Februari, dengan kemasan bagus Rp14.000 per liter, sederhana Rp13.500 per liter dan curah Rp11.500 liter. Kami berharap distribusi dari suplier hulunya dari pabrik bisa lancar,” kata dia.

Ia mengatakan kenaikan harga minyak goreng ini karena ada pengaruh kenaikan harga CPO yang juga berimbas ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan intervensi, sehingga daya beli masyarakat tetap bisa mencapai titik kemampuan terbaiknya dan pengendalian inflasi bisa dilakukan dengan baik.

Walaupun saat ini pemerintah sudah menerapkan satu harga untuk minyak goreng, hal itu belum sepenuhnya berlaku di pasar tradisional. Pemerintah memberikan kesempatan agar harga minyak goreng pun di pasar tradisional bisa sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pihaknya pun berharap distribusi dari pabrik bisa lebih lancar, sehingga saat sampai ke konsumen akhir harga pun bisa terjangkau.

“Kami akan terus lakukan monitor di lapangan saat HET diberlakukan 1 Februari, sehingga harga bisa diakses konsumen akhir,” kata dia.

Pemprov Jatim menggelar operasi pasar minyak goreng di Kediri. Ada sekitar 2.000 liter yang disediakan. Setiap warga bisa membeli maksimal 2 liter dengan harga Rp25 ribu.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang turut mendampingi Gubernur Jatim berterimakasih dengan operasi pasar yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. Sebelumnya, di Kediri telah dilakukan operasi pasar minyak goreng kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Kediri sejumlah 12.000 liter.

Ia berharap, dengan operasi pasar lagi yang diselenggarakan di Kediri, harga minyak goreng ke depannya bisa stabil.

“Mudah-mudahan nanti dengan harga eceran tertinggi di Kediri bisa terus turun, semua bisa lancar lalu UMKM yang menjual gorengan, katering, semua juga menjadi lancar,” kata Wali Kota. (atr)

Bupati Abdul Latif Berharap KONI Bangkalan Meraih Prestasi Membanggakan 2022

MADURA·January 29, 2022

LayarIndonesia.com, Bangkalan – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan rapat kerja tahun 2022 keanggotaan yang berlangsung di Hotel Whydam Surabaya, Jumat (28/1/2022). Raker ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron.

Abdul Latif menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat kerja ini dan yakin kegiatan ini merupakan forum yang mempunyai peran penting dalam rangka memberdayakan peran serta para pecinta dan pemerhati bidang olahraga secara optimal di Kabupaten Bangkalan.

Dikatakan Ra Latif , KONI Bangkalan adalah satu-satunya induk organisasi olahraga Indonesia yang bertugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan serta pengembangan olahraga prestasi. Maka parameternya adalah meraih prestasi. Untuk mewujudkannya organisasi ini perlu adanya pengelolaan secara fokus, modern dan profesional. Continue reading →

Bantu ASN miliki rumah, Pemkot Kediri gandeng BP-Tapera

SEPUTAR JATIM·January 29, 2022

Layarindonesia.com, Kediri – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera) menawarkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada para ASN di lingkungan pemerintah kota setempat untuk memiliki rumah.

Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Kediri Nur Muhyar mengemukakan program ini memberikan alternatif bagi ASN untuk memiliki properti berupa hunian pribadi. Program ini juga dibuat untuk membantu masyarakat.

“Program ini dibuat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan hunian pribadi. Program ini sudah ada sejak tahun 2016 dan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020,” katanya di Kediri, Jumat.

Salah satu kendala kepemilikan di antaranya adalah masalah dana. Untuk itu, program tersebut sebagai salah satu solusi bagi ASN untuk memiliki hunian pribadi.

Nur Muhyar menambahkan, program ini perlu disosialisasikan. Hingga kini, belum banyak masyarakat yang memahaminya, sehingga dengan sudah paham ke depan mereka bisa mengambil alternatif terkait dengan tabungan perumahan tersebut.

“Banyak informasi yang perlu diketahui agar kita semua dapat memahami manfaatnya. Hal-hal mendasar mengenai Tapera hingga cara mencairkan dananya menjadi beberapa informasi yang penting untuk diketahui keuntungan yang didapatkan sebagai peserta juga perlu untuk dipahami,” kata dia.

Sementara itu,Kepala Divisi Kepesertaan Badan Pengelola (BP) Tapera Wahyudi mengatakan bahwa BP Tapera hadir untuk melengkapi jaminan sosial di Indonesia yang menjadi tabungan perumahan karyawan.

“Program ini hadir dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan khususnya,” kata dia.

Ia juga menjelaskan sejumlah manfaat yang akan didapatkan jika terdaftar sebagai peserta Tapera di antaranya dapat menjadi solusi memiliki rumah dengan biaya yang terjangkau, mendapat dana bantuan untuk renovasi rumah, dan menghapus kesenjangan sosial.

“Pelaksanaan Tapera mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Pembentukan Tapera untuk mengelola tabungan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia mulai dari PNS, TNI/Polri, pekerja swasta hingga pekerja mandiri,” kata dia.

Tapera adalah program baru yang diciptakan oleh pemerintah dengan harapan membantu masyarakat untuk dapat memiliki atau membeli rumah dengan harga yang terjangkau. Secara sistem ini program ini hampir sama seperti iuran asuransi BPJS atau dana kolektif yang berfokus pada properti.

Bagi peserta yang mendaftar pada program ini harus mengeluarkan iuran yang nantinya akan dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera).

Kegiatan sosialisasi itu diselenggarakan di ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri. Hadir dalam acara tersebut sosialisasi bagian administrasi kepegawaian di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. (atr)

Bupati Abdul Latif : Bangkalan Cetak Kades agar SDM berkualitas dan berdaya saing

MADURA·January 28, 2022January 29, 2022

LayarIndonesia.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron membuka acara Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Jumat (28/1/2022). Acara yang dipusatkan di Hotel Mercure Raya Darmo Surabaya ini diikuti sebagian besar para Kepala Desa yang baru beberapa bulan lalu dilantik setelah Pilkades serentak di Kabupaten Bangkalan.

Bupati Bangkalan Abdul Latif dalam sambutannya mengatakan, kegiatan diklat peningkatan kapasitas kepala desa merupakan momen penting bagi para Kepala Desa untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dan lebih memahami kapasitasnya dalam melaksanakan tugasnya.

“Kepala Desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan, dan memahami peranannya dalam upaya menjaga kondusifitas Kamtibmas agar tercipta pemerintahan desa yang efektif, efisien, inovatif dan berkesinambungan,” katanya. Continue reading →

Bupati Abdul Latif Ajak Semua Sektor Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak

MADURA·January 28, 2022January 29, 2022

LayarIndonesia.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memberikan perhatian serius terhadap upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Untuk itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan upaya tersebut.

“Saya ingin semua menaruh perhatian besar terhadap masalah ibu melahirkan yang beresiko tinggi,” jelas Ra Latif saat menghadiri acara penurunan AKI dan AKB, Baksos dan Santunan anak yatim di Kecamatan Kamal, Kamis (27/1/2022). Acara ini digelar oleh Laskar Sabilillah yang dikemas melalui pengobatan massal.

Ra Latif menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan untuk menurunkan angka AKI dan AKB di Kabupaten Bangkalan. Continue reading →