https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Layar Indonesia

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Pandangan Umum Fraksi Rancangan APBD 2023 Di Tanggapi Bupati Lamongan

Pandangan Umum Fraksi Rancangan APBD 2023 Di Tanggapi Bupati Lamongan

LayarIndonesia.com,Lamongan– Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.

Jawaban tersebut disampaikan Bupati Yuhronur dalam Rapat Paripurna, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (7/11/2022), setelah pada lusa sebelumnya disampaikan berbagai pandangan, masukan dan saran dari ketujuh Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan.

Bupati yang akrab disapa Pak YES ini mengungkapkan, berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi itu sebagai upaya pencermatan terhadap berbagai ragam permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu-isu pelayanan publik.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi, Pak YES menyebut, dalam penyediaan infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan maupun pembangunan kolam retensi, pemberian pelayanan bidang pendidikan khususnya optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan di era digitalisasi.

“Lalu upaya peningkatan pelayanan kesehatan, layanan lalu lintas bantuan sosial tunai, upaya peningkatan penyediaan pupuk, hingga upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi perhatian fraksi-fraksi dalam pandangan umumnya,” kata Pak YES.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Lamongan ini menjelaskan, guna menangani permasalah tersebut, Pemkab Lamongan telah berupaya melakukan penyediaan infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan secara konsisten dan akan terus memperhatikan penanganan jalan secara bertahap, sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan memperhatikan kesesuaian konstruksi dan kondisi geografis, pun demikian dengan lokasi pembangunan Kolam Retensi yakni di Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan,” ungkapnya.

Kemudian dalam bidang pendidikan, khususnya optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan di era digitalisasi, tutur Pak YES, Pemkab Lamongan telah mempersiapkan sarana penunjang untuk seluruh satuan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

Menurutnya, optimalisasi sarana penunjang pendidikan berbasis digital ini selain untuk proses pembelajaran pada seluruh satuan pendidikan, juga untuk pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer.

Mengingat kebijakan Kemendikbud Ristek untuk pengelolaan pendidikan pada semua jenjang pendidikan sudah berbasis digital, begitu juga untuk peningkatan kompetensi guru yang diakses melalui platform merdeka mengajar yang semuanya menggunakan sarana penunjang berbasis digital.

Lalu menanggapi upaya peningkatan layanan kesehatan yang dilakukan RSUD Ngimbang, Pak YES menjelaskan bahwa hal itu telah dilakukan dengan melakukan penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan.

“Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah penambahan layanan C.T. Scan, penambahan Jadwal Poli Spesialis serta penambahan instalasi baru,” imbuhnya.

Sedangkan dalam bidang perhubungan, Pemkab Lamongan juga telah mengalokasikan anggaran untuk penambahan traffic light, warning light, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, CCTV, penerangan jalan umum dan palang pintu kereta api yang diharapkan dapat memberi perlindungan kepada masyarakat. Continue reading →

Kolaborasi Pembersihan Bambu di Tiang Penyangga Jembatan Lama ditinjau Wali Kota Kediri

Kolaborasi Pembersihan Bambu di Tiang Penyangga Jembatan Lama ditinjau Wali Kota Kediri

LayarIndonesia.com,Kediri– Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meninjau pembersihan bambu yang tersangkut di tiang penyangga Jembatan Lama Kota Kediri, Jumat (21/10/2022).

Pembersihan bambu yang tersangkut dari beberapa waktu lalu itu harus segera dilakukan karena mempertimbangkan faktor keamanan jembatan lama. Ini mengingat konstruksi jembatan lama sudah sangat tua.

“Saat ini saya berada di jembatan lama, karena kemarin ada bambu yang sangat banyak nyangkut di jembatan. Alhamdulillah sekarang DLHKP, BPBD, DPUPR, dan Brimob kerja sama untuk membersihkan bambu ini,” terangnya.

Lebih lanjut, Abu Bakar mengatakan pembersihan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran, banyaknya bambu yang tersangkut di tiang penyangga bisa menyebabkan jembatan lama roboh. Sehingga beberapa pihak berkolaborasi untuk membersihkan.

“Jembatan lama ini merupakan jembatan dengan konstruksi besi tertua di dunia sehingga harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” pesannya.

Saat meninjau pembersihan dari atas Jembatan Lama, Wali Kota Kediri berharap kegiatan ini berjalan lancar dan tidak ada kendala, sehingga jembatan lama tetap kokoh berdiri.

Hadir pula dalam tinjauan ini diantaranya Kepala DLHKP Kota Kediri Anang Kurniawan, Kepala Dinas PUPR Endang Kartika Sari, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Indun Munawaroh, serta Satuan Kompi 1 Batalyon C Pelopor Brimob Kediri. Ant

 

 

TNI-Polri diperintah Presiden RI untuk mendukung penanganan krisis pangan

TNI-Polri diperintah Presiden RI untuk mendukung penanganan krisis pangan

LayarIndonesia.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani krisis pangan, energi, dan finansial.

“Saya minta ke jajaran TNI dan jajaran Polri untuk bersinergi menyukseskan berbagai agenda nasional ini. Dukung agenda-agenda nasional dalam penanganan krisis pangan, krisis energi dan krisis finansial,” kata Presiden Jokowi saat memberikan amanat dalam peringatan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Jokowi juga meminta agar jajaran TNI dan Polri membantu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan mengendalikan inflasi.

Jajaran TNI dan Polri, kata Jokowi, juga harus menjaga pertahanan dan keamanan agar masyarakat bisa berkarya optimal dalam menghadapi berbagai macam tantangan.

Saat ini, kata Presiden, Indonesia mendapat kepercayaan untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada dunia, bukan hanya menangani krisis di dalam negeri.

Indonesia pada 2022 menjadi Presidensi G20 dan anggota Champions Global Crisis Response Group. Selanjutnya pada 2023, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN.

“Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kepimpinan Indonesia di G20 bisa menghasilkan aksi dan solusi yang konkret agar krisis dunia tidak berlanjut dan membangun dunia yang lebih mampu menghadapi tantangan ke depan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengucapkan selamat HUT ke-77 kepada TNI.

“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar TNI yang terus menjaga kedaulatan bangsa, menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Jokowi.

Dalam Upacara HUT ke-77 TNI, Jokowi juga dijadwalkan melakukan panggilan video untuk menyapa prajurit TNI yang bertugas di empat lokasi, yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kalimantan Barat, pengamanan terluar Sangihe-Talaud di Sulawesi Utara, petugas PLBN Sota di Merauke, Papua, serta PLBN Motaain Engelberhus Klau di Nusa Tenggara Timur.

Perayaan HUT TNI ini juga diwarnai oleh demonstrasi atraksi pesawat dari TNI Angkatan Udara (AU), seperti “fly pass” pesawat F16, helikopter yang membawa bendera raksasa Merah Putih dan bendera trimatra, serta pertunjukan akrobat pesawat Jupiter.

TNI juga akan menggelar “defile” puluhan kendaraan tempur dan alat sistem persenjataan utama (alutsista). Ant

Kepemimpinan AHY Dan Emil Dinilai Kader Demokrat Hingga Sebagian Besar Kalangan Milenial Menyukainya

Kepemimpinan AHY Dan Emil Dinilai Kader Demokrat Hingga Sebagian Besar Kalangan Milenial Menyukainya

LayarIndonesia.com,Surabaya – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik di kalangan anak muda yang menunjukkan sebagian besar milenial dan generasi Z menyukai Partai Demokrat.

Selengkapnya, hasil survei CSIS menyebut sebanyak 82 persen responden milenial menyukai Demokrat, 79 persen Gerindra, 75,9 persen Golkar dan 75,8 persen Perindo.

Hasil survei CSIS juga mengungkap, dari 93,5 persen anak muda yang kenal PDIP, hanya 68,2 persen responden yang menyukai partai berlambang banteng itu.

Bendahara DPD Demokrat Jatim Agung Mulyono mengomentari, hasil suvei itu menjadi pemompa semangat kader untuk bertarung lebih keras menghadapi Pemilu 2024.

Menurut dia, tingginya kesukaan generasi milenial terhadap Demokrat menunjukkan keberhasilan partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut menyalurkan spirit dan energi positif bagi anak muda.

“Kepemimpinan Mas AHY dan hal-hal positif yang telah dilakukannya menjadi inspirasi bagi generasi milenial untuk menatap hidup lebih baik lagi,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menjelaskan, AHY mampu menjadi ikon baru bagi anak muda sehingga menaikkan citra partai berlambang “mercy” tersebut di kalangan milenial.

“Kerja keras dan semangat Mas AHY yang selalu berusaha hadir di tengah masyarakat dan menyuarakan isu-isu perubahan ke arah lebih baik selaras dengan semangat generasi muda. Ini yang akan diteruskan kader untuk bergerak ke bawah mengawal aspirasi masyarakat,” kata alumnus Kedokteran Unair itu.

Anggota DPRD Jatim dari Dapil Banyuwangi-Bondowoso dan Situbondo ini menandaskan, selain figur AHY, daya tarik Demokrat bagi generasi milenial adalah kepemimpinan Emil Elestianto Dardak di DPD Demokrat Jatim.

Menurut dia, elektabilitas Partai Demokrat naik signifikan karena Emil mampu menjembatani aspirasi generasi muda dan menjadi inspirasi.

“Duet Ketum AHY dan Ketua DPD Jatim Emil Dardak yang sama-sama milenial akan menjadi magnet tersendiri dengan harapan akan mendongkrak perolehan kursi pada Pemilu 2024,” ujar dia. Ant

 

 

Program Dan Anggaran Pemilu 2024 Diselaraskan Oleh KPU Jatim

Program Dan Anggaran Pemilu 2024 Diselaraskan Oleh KPU Jatim

LayarIndonesia..com,Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelaraskan program dan anggaran tahapan Pemilu 2024 untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 bersama 38 KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya.

“Kami gelar rapat koordinasi sinkronisasi di Jombang, 20 – 21 September, yang diharapkan terbangun sinergi antar satuan kerja,” kata Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim Miftahur Rozaq, melalui keterangan tertulis di Surabaya, Rabu.

Dalam rapat koordinasi tersebut, setiap divisi dan sekretaris menyampaikan beberapa rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Masing-masing adalah Divisi Hukum dan Pengawasan yang dipimpin Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat oleh Komisioner Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Data dan Informasi oleh Komisioner Nurul Amalia, Divisi Teknis Penyelenggara oleh Komisioner Insan Qoriawan.

Selain itu Divisi Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini. Bertindak memandu diskusi Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Jatim Nurita Paramita.

Ketua KPU Jatim Choirul Anam memastikan selanjutnya akan menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi tata kelola keuangan.

“Kami masih banyak menemukan kendala terkait pengelolaan keuangan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun pola kerja yang selama ini dilakukan. Untuk itu perlu digelar rakor agar tim keuangan di semua satuan kerja berjalan dengan baik,” ujarnya.

Anam mendorong seluruh satuan kerja di kabupaten/kota menerapkan metode “Cash Management System” (CMS) karena kini eranya digitalisasi, bukan lagi manual yang ditemukan banyak kekurangan.

Selain metode pengelolaan, juga disarankan bagi para staf sekretariat yang telah mempunyai sertifikat menjadi bendahara untuk dimutasi di beberapa daerah yang masih mengalami masalah SDM, terutama tim keuangan.

Anam menandaskan, KPU secara kelembagaan bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU.

“Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Jatim agar mampu menjadi komandan yang baik untuk satuan kerja masing-masing. KPU RI dan KPU Jatim bisa menjadi pedoman dari setiap keputusan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota,” tuturnya. Ant

 

 

Pemkot Kediri Menyediakan SIASAT Untuk Menghadapi Harga BBM Yang Melambung Tinggi Dan Inflasi

Pemkot Kediri Menyediakan SIASAT Untuk Menghadapi Harga BBM Yang Melambung Tinggi Dan Inflasi

LayarIndonesia.com,Kediri -Pemerimtah Kota Kediri menyediakan layanan Siaga Inflasi Aman Terkendali (SIASAT). Portal web ini memiliki berbagai layanan siaga inflasi. Masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah dan cepat.

“Tinggal masuk saja ke siasat.kedirikota.go.id . Nanti di situ banyak layanan yang bisa diakses sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sangat mudah sekali,” ujar Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Kamis (15/9/2022) di Balai Kota Kediri.

Layanan pertama yang dapat diakses adalah pendaftaran wirausaha baru. Adanya program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja. Tentu nantinya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tak hanya wirausaha baru, dalam SIASAT juga menyediakan layanan permodalan. Yakni melalui Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (KURNIA). Pinjaman modal ini memiliki suku bunga 2% per tahun dengan masa pinjaman selama 3 tahun.

“Di sini sudah disediakan bagaimana alur dari program KURNIA, simulai pinjaman dan angsurannya hingga syarat pengajuannya. Bagi koperasi dan usaha mikro yang membutuhkan permodalan bisa mengajukan melalui program ini,” ungkapnya.

Selanjutnya layanan jadwal operasi pasar. Hal ini sebagai upaya menjamin ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Pemerintah Kota Kediri bersama TPID menggelar operasi pasar dengan sasaran masyarakat umum di Kota Kediri. Ada pula layanan info harga komoditi.

Harga komoditas yang tersedia pada platform SIASAT ini merupakan pergerakan harga harian di tingkat konsumen yang digali secara langsung di Pasar Bandar, Pasar Setono Betek dan Pasar Pahing. Ketiganya merupakan simpul-simpul perdagangan terbesar di Kota Kediri.

“Jadwal operasi pasar dan pergerakan harga bisa dilihat di sini. Kita menjamin ketersediaan barang dan keterjangkauan harganya,” ujarnya.

Masyarakat bisa melakulan pengecekan bantuan sosial melalui layanan cek bansos. Secara mandiri masyarakat bisa melakukan pengecekan hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kemudian layanan registrasi tukang ojek. Dimana Pemerintah Kota Kediri memberikan bantuan sosial kepada tukang ojek.

“Jadi di sini transparan masyarakat bisa mengecek sendiri bantuan sosial apa yang diterimanya. Jaring pengaman sosial memang kita siapkan untuk meredam gejolak dari kenaikan harga BBM ini,” pungkasnya.

Abdullah Abu Bakar menambahkan apabila ada hal yang belum dipahami oleh msyarakat maka masyarakat dapat menghubungi call center.

Melalui whatsapp di nomor 08113787119 atau melalui telepon di nomor (0354) 2894000. Masyarakat dapat juga bertanya atau membuat aduan melalui akun media sosial resmi Pemerintah Kota Kediri di @pemkotkediri dan @harmonikediri. Brj

 

 

Busyro Muqoddas Menekankan Pentingnya Memerangi Korupsi Di Sekolah Kepemimpinan Politik Muhammadiyah Jember

Busyro Muqoddas Menekankan Pentingnya Memerangi Korupsi Di Sekolah Kepemimpinan Politik Muhammadiyah Jember

LayarIndonesia.com,Jember, Jawa Timur – Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menekankan pentingnya memerangi korupsi yang disampaikan dalam kegiatan Sekolah Kepemimpinan Politik dan Kebangsaan di Gedung Ahmad Zainuri Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, Sabtu.

“Mahasiswa dan akademisi sebagai garda terdepan untuk gerakan perlawanan korupsi merupakan satu-satunya pilihan moral pembebasan rakyat dari dampak mematikan kejahatan korupsi dan kebohongan struktural,” kata Busyro.

Menurutnya, teriakan histeris kaum miskin tertindas merupakan dampak langsung dari kejahatan “bandit politik” yang semakin menambah pekak telinga dan gelapnya nurani kelompok “begal” politik.

“Mereka para ‘penikmat jabatan’ negara hasil eksploitasi rakyat yang diperlakukan sebagai ‘sapi perah politik’ pemilu pilkada berbasis suap yang haram itu,” tuturnya.

Busyro menjelaskan praktik korupsi sistemik, terstruktur dan masif merupakan persoalan besar bangsa Indonesia di sektor hilir, kemudian akar penyebab dan sumber utamanya adalah limbah politik sektor hulu di pemerintahan pusat.

“Untuk itu, diperlukan keinsyafan bersama pentingnya komitmen ideologis berbasis etika kebangsaan autentik melawan radikalisme korupsi,” ucap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Busyro mengatakan Muhammadiyah secara historis ideologis memiliki karakter sebagai pelopor gerakan kepemimpinan berwatak tajdid dan kader unggulan perlu menimbang apakah lebih maslahat di parpol/DPR atau memperkuat posisi masyarakat dengan tetap merawat silaturahmi politik.

“Sudahkah perguruan tinggi Muhammadiyah mencetak kader yang teruji kualitas kepemimpinannya, khusyuk ibadahnya, dan berbasis ilmu profesi yang relevan di bidangnya?” ujarnya.

Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Politik dan Kebangsaan Muhammadiyah tersebut dihadiri Bupati Jember Hendy Siswanto yang juga mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Kegiatan itu merupakan penyiapan dini para kader penerus bangsa. Tentu saja hari ini bakal berbeda dengan hari esok,” kata Hendy.

Peserta yang hadir dalam sekolah kepemimpinan tersebut berasal dari seluruh Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah, mulai dari ranting sampai dengan daerah, organisasi ortom, dan seluruh kepala sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Jember. Ant

 

 

Kreativitas Dan Sinergi OPD Jember Dikritik Oleh Komisi B DPRD Jember

Kreativitas Dan Sinergi OPD Jember Dikritik Oleh Komisi B DPRD Jember

LayarIndonesia.com,Jember– Komisi B DPRD Jember, Jawa Timur, mengkritik sinergi organisasi pemerintah daerah (OPD) setempat. OPD diminta membuat kegiatan yang integratif, kreatif, sinergis, dan memiliki dampak luas.

Kritik ini disampaikan Ketua Komisi B Siswono setelah mengevaluasi jalannya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2023 beberapa waktu lalu. “Ternyata masing-masing OPD membuat kegiatan sendiri tanpa terkoneksi dengan OPD lain,” katanya, ditulis Selasa (31/8/2022).

Siswono mencontohkan program untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang digelar Dinas Koperasi-UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “Kalau terintegerasi, adakan satu event atau kegiatan konkret. Jangan digelar di luar kota, adakan di Jember dengan berskala nasional atau internasional, sehingga mendekatkan UMKM dengan pasar. Ini yang harus dilakukan,” katanya.

“Jangan masing-masing OPD melakukan event tersendiri. Ini kembali kepada sekretaris daerah sebagai kepanjangan tangan bupati, titik koordinati kebijakan. Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda untuk melakukan rapat pertemuan rutin seminggu sekali untuk mengetahui progress OPD,” kata Siswono.

“Saya mengatakan kepada Pak Sekda: tolong Anda sebagai salah satu kepercayaan bupati dan mumpuni di birokrasi, lakukan rapat setiap minggu dengan OPD. Progress masing-masing OPD tolong Anda tanyakan. Yang jadi kendala dan hambatan apa, suruh lapor. Kalau memang bupati yang harus mengatasi, Anda lapor ke bupati,” kata Siswono.

Siswono minta agar ke depan program-program dibicarakan bersama. “Tidak ego sektoral. Saya melakukan kegiatan, yang penting dana terserap. Jangan seperti itu,” katanya.

Siswono juga mengkritik kurang kreatif dan inovatifnya OPD. “Postur anggaran (program) masing-masing OPD masih monoton, dari tahun ke tahun seperti itu. Mereka hanya pada tataran menghabiskan anggaran untuk hal-hal yang tidak konkret bagi masyarakat,” katanya.

 

“Contohnya pelatihan-pelatihan. Kalau ada pelatihan, seharusnya disertai alat (peralatan kerja). Mereka didampingi dan dipantau terus sampai tingkat pemasarannya seperti apa. Karena ini era teknologi informasi, pemasaran online pun seharusnya mereka dibantu,” kata Siswono.

Siswono berharap agar keinginan bupati, termasuk janji politiknya, dipahami benar dan menjadi satu kesatuan dalam program-progeram OPD. “Jadi satu kesamaan, satu frame,” katanya.

Siswono berharap pola-pola kepentingan pribadi dihindari. “Tapi bagaimana muaranya berorientasi untuk kepentingan masyarakat,” katanya. Brj  

Pemkot Surabaya Diminta Legislator Mengevaluasi Layanan Puskesmas

Pemkot Surabaya Diminta Legislator Mengevaluasi Layanan Puskesmas

LayarIndonesia.com,Surabaya – Legislator meminta Pemerintah Kota Surabaya mengevaluasi pelayanan kesehatan di Puskesmas, menyusul tidak tersedianya oksigen yang siap sedia selama 24 jam untuk pasien di salah satu lokasi.

“Ini untuk menjadi bahan evaluasi supaya tidak menimpa pasien lainnya,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafii dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa.

Imam mengaku prihatin atas kejadian dimana ada bayi berumur 2,5 tahun yang kejang-kejang dibawa orang tuanya ke Puskesmas Keputih Sukolilo untuk mendapat pertolongan pertama pada Minggu (28/8). Namun, saat di puskesmas tersebut, tidak ada oksigen yang buka 24 jam dan juga tidak adanya layanan Instalasi Rawat Darurat (IRD) .

Mendapati hal itu, bapak dan ibu dari bayi tersebut bergegas ke RS Putri yang tidak jauh dari Puskesmas.  Setelah mendapat bantuan pernafasan oksigen melalui hidung, kondisi si bayi pun membaik.

“Anak saya menderita KDS (kejang, demam, sederhana). Kalau tidak segera diberi oksigen bisa merusak syaraf secara permanen,” kata ibu bayi yang juga dokter itu.

Orang tua bayi tersebut kemudian menyampaikan pengalaman pahitnya itu kepada temannya, anggota DPRD Surabaya Imam Syafi’i.

“Oksigen kan wajib ada. Apalagi di IRD,  masak tidak siap oksigen,” kata ibu tiga anak ini sembari membandingkan pelayanan di Puskesmas tempat dinasnya dulu di Gunung Kidul, Yogyakarta.

Senin (29/8) sore, Imam Syafi’i mendatangi Puskesmas Keputih. Politisi Partai Nasdem ini menyampaikan pengaduan masyarakat itu kepada Kepala Puskesmas Drg. Siti Rozaimah.

Imam dan Siti kemudian mengecek ke IRD Puskesmas. Mereka ditemui dr. Maria yang sedang berjaga. Dokter Maria kemudian menunjukkan tabung kecil berisi oksigen, namun tidak ada regulatornya.

“Hari minggu kemarin regulatornya dibawa ambulans Puskesmas bersama emergency kit. Kami dapat tugas P3K di event olah raga di lapangan Mulyorejo,” kata dr. Maria.

Mendapati hal itu, Imam geleng-geleng kepala mendengar cerita ini. “Lantas kalau ada pasien dengan kondisi kritis dan butuh oksigen bagaimana?,” kata Imam menanyakan.

Maria mengatakan, sebetulnya ada dua regulator tabung oksigen di Puskesmas yakni satu di IRD dan satunya lagi di ruang persalinan. Kebetulan pada Minggu siang, regulator di ruang persalinan sedang dipakai ibu yang melahirkan

“Kami sudah lama mengusulkan tambahan regulator ke dinkes. Tapi belum dikasih,” kata Maria.

Sebelumnya Puskesmas Keputih memiliki lima regulator, namun yang tiga rusak setelah sering dipakai saat banyak pasien yang terkena COVID-19 beberapa waktu lalu.

Imam mengaku, sulit diterima akal sehat jika regulator tabung oksigen dipakai gantian di IRD dan ambulans. Apalagi, lanjut dia, harganya tidak mahal hanya ratusan ribu rupiah, tapi keberadaannya sangat vital untuk menyelamatkan nyawa.

Selain itu, sejak tahun 2022, Pemkot Surabaya sudah menetapkan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk menambah pendapatan. Mestinya sebelum jadi BLUD, kata dia, semua sarana dan fasilitas medis dilengkapi dulu.

Menurut Imam, warga memilih mendapat pelayanan kesehatan ke Puskesmas karena dekat dan murah. “Jangan sampai karena murah lalu menomorduakan keselamatan,” kata Imam. Ant

 

 

Wacana Mengelola Aset Lahan Tidur Oleh Di Surabaya Pihakk Swasta Disambut Baik Komisi B DPRD

Wacana Mengelola Aset Lahan Tidur Oleh Di Surabaya Pihakk Swasta Disambut Baik Komisi B DPRD

LayarIndonesia.com,Surabaya – Komisi B DPRD Kota Surabaya menyambut baik adanya wacana pihak swasta yang akan mengelola aset pemerintah kota setempat berupa lahan tidur atau yang selama ini tidak digunakan.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Riswanto di Surabaya, Jatim, Senin, mengatakan Pemkot berniat menggandeng Kantor Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk mengelolanya.

“Kami menyambut baik rencana itu, apalagi pemanfaatan aset lahan tidur itu nantinya untuk pemberdayaan kelompok MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” ujarnya.

Bahkan, kata dia, nantinya yang mengerjakan itu semua dari warga MBR sehingga sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Surabaya.

Meski demikian, Riswanto mengingatkan patut diperhatikan dari rencana ini adalah dasar aturannya dulu yakni pertama soal aset, yang harus dilihat dulu landasan hukumnya.

“Kalau memungkinkan baru sistem kerja samanya seperti apa. Ini yang lagi dijajaki Kadin, Hipmi dan pemkot, dengan duduk bersama untuk menyiapkan kerangka kerja samanya,” ucap dia.

Menurut Riswanto, pola kerja sama yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan adalah dengan sistem sewa karena sistem ini lebih mudah.

“Pemkot lebih gampang mengawasi dan menghitungnya. Kalau dengan sewa, Hipmi dan Kadin tinggal mengajukan permohonan sewa ke pemkot,” katanya.

“Kalau sudah cocok dengan harganya, dilanjutkan dengan perjanjian sewa. Biasanya jangka waktu sewa yaitu lima tahun, kemudian bisa diperbarui,”  tambah Riswanto.

Dari pemetaan, lanjut dia, Pemkot Surabaya mempunyai empat sampai lima aset yang berpotensi untuk dikerjakan.

“Tapi, Hipmi dan Kadin baru menyanggupi satu aset yaitu di Kelurahan Jeruk. Dengan luas lahan 3,5 hektare. Rencananya akan digunakan beberapa core bisnis di antaranya urban farming,” tutur dia. Ant