Jakarta – Indonesia adalah negara hukum sehingga Republik Indonesia berarti negara yang berasaskan hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan, (machtstaat), yang berarti pemerintahannya mesti berdasarkan konstitusi, tidak memiliki kekuasaan tidak terbatas. Continue reading →
Kupang – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Partai Nasdem, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan memasukkan Enggartiasto Lukita (kader Partai Nasdem) ke kabinet Joko Widodo. Sebab, pria yang akrab disapa Enggar ini dianggap terlibat dalam skandal liquiditas Bank Indonesia dengan terpidana atas nama terpidana Joko S Tjandra. Continue reading →
Jakarta – Pemerintah DKI Jakarta berencana merekrut tim pengacara untuk menangani berbagai kasus hukum. Salah satu kasus yang menjadi fokus tim kuasa hukum adalah sengketa tanah. Continue reading →
Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (2/10/2014) malam, menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah. Continue reading →
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Gede Pasek Suardika menduga tuntutan terdakwa kasus dugaan gratifikasi Hambalang dan proyek lainnya serta pencucian uang, Anas Urbaningrum terlalu dipaksakan. Continue reading →
Jakarta – Karir politik Jero Wacik terhenti sudah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dia harus rela melepaskan jabatannya sebagai Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM). Continue reading →
Jakarta – Ketua Tim Aliansi Advokat Merah Putih (AAMP) Suhardi Somomoeljono menilai pencapresan Jokowi tidak memenuhi persyaratan yang ada, dan telah melanggar undang-undang. Continue reading →
Jakarta – Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, jelang putusan sengketa pemilu presiden (pilpres) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (21/8/2014), TNI menerapkan status siaga satu. Continue reading →
Jakarta – Pengamat politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan apa pun Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hhasil Pemilihan Umum (PHPU) berpotensi rusuh sehingga tepat bila kepolisian mengantisipasi segala situasi. Continue reading →