Layarindonesia.com, Surabaya – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera mengeluarkan surat keputusan kepengurusan baru DPC PPP Surabaya menyusul adanya verifikasi partai.
“Semenjak muscab (musyawarah cabang) ke-9 DPC PPP Surabaya pada 13 Desember 2021 hingga saat ini belum turun SK dari DPP. Padahal kan sebentar lagi ada verifikasi partai untuk Pemilu 2024,” kata mantan Ketua DPC PPP Surabaya Buchori Imron di Surabaya, Jumat.
Menurut ia, hasil muscab menunjuk tim formatur terdiri dari lima pengurus dari DPP PPP satu orang, DPW Jatim satu orang dan sisanya dari DPC Surabaya. Tim tersebut diberi tugas memilih ketua DPC Surabaya yang baru.
“Formatur sepakat memilih saya kembali untuk memimpin PPP Surabaya. Masalahnya saya sudah dua periode menjabat sebagai ketua DPC PPP Surabaya,” ujarnya.
Anggota DPRD Surabaya ini mengaku tidak masalah jika ditunjuk kembali menjadi Ketua DPC PPP Surabaya, namun terkendala dengan aturan partai bahwa pengurus yang sudah dua kali menjabat sebagai ketua tidak boleh diusulkan lagi.
“Sebetulnya saya bisa memimpin PPP Surabaya lagi jika ada diskresi di DPP. Kebebasan mengambil keputusan dalam situasi saat ini ada di DPP. Sambil menyiapkan juga pengganti yang akan datang,” ujarnya.
Buchori mengatakan kalau sekarang ini dipaksakan dengan menunjuk ketua baru maka dipastikan banyak yang belum siap. Apalagi saat ini ada verifikasi parpol yang harus dilakukan secara cermat dan cepat.
“Kalau dipaksakan menunjuk ketua baru malah tidak kondusif karena terjadi gesekan di tingkat bawah. Selama ini yang dituakan di PPP Surabaya itu saya. Jadi, saya tahu pergolakan kader di tingkat bawah,” katanya.
Untuk itu, Buchori berharap hasil muscab bisa segera ditindaklanjuti oleh DPP PPP dengan mengeluarkan SK kepengurusan baru. “Dengan adanya SK maka pengurus baru bisa segera menyiapkan untuk verifikasi parpol,” katanya. (atr)
