eri cahyadi – Layar Indonesia

Pemkot Surabaya Luncurkan 12 Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik

SEPUTAR JATIM·February 13, 2022

Layarindonesia.com, Beragam inovasi dikembangkan Pemkot Surabaya. Selama setahun terakhir sedikitnya ada 12 aplikasi layanan publik yang diluncurkan duet pemerintahan Eri Cahyadi-Armudji. Lewat aplikasi itu, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, berbagai inovasi pelayanan publik itu pernah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kini berbagai terobosan tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. ”Tujuan utama kita memudahkan pelayanan ke masyarakat,’’ kata Eri Cahyadi, Jumat (11/2).

Salah satu andalannya adalah e-peken. Itu merupakan aplikasi e-commerce yang dirancang khusus untuk produk-produk UMKM dan toko kelontong. Sebanyak 15 ribu ASN di lingkungan Pemkot Surabaya diminta untuk melakukan transaksi melalui e-peken. Berbagai kebutuhan pokok harian harus dibeli melalui e-peken. ’’Ini terbukti memajukan ekonomi kerakyatan,’’ ujar Eri.

E-peken diluncurkan sejak Juli 2021. Hingga sekarang nilai transaksi bulanan terus naik. Hingga akhir Desember 2021, nilai transaksi di e-peken lebih dari Rp 3 miliar. Sejauh ini pelaku usaha rakyat yang dihimpun berjumlah 250-an toko kelontong dan pelaku UMKM. Saat ini jumlah customer yang aktif melakukan transaksi 3.000-an orang. Jumlah itu akan terus bertambah.

Inovasi lainnya adalah WargaKu. Melalui aplikasi tersebut, setiap warga metropolis bisa berpartisipasi dalam pembangunan kota. Warga dapat memberikan saran, kritik, masukan, hingga pengaduan di aplikasi WargaKu. Berbagai persoalan di lingkungan sekitar bisa dicurahkan. Mulai persoalan banjir hingga jalan rusak dan lain-lain.

Ada juga aplikasi Sayang Warga. Wali Kota Eri Cahyadi baru meluncurkan aplikasi tersebut pada 27 Januari lalu. Aplikasi itu terkait dengan pendataan sejumlah persoalan kesehatan di lingkungan sekitar. Mulai bayi stunting, ibu hamil, hingga temuan gizi buruk. Teknisnya, data akan diisi oleh petugas dari lingkup yang paling bawah di tingkat RT/RW. Sudah ada petugas khusus yang disebut Kader Surabaya. Mereka terdiri atas kader kesehatan, lingkungan, hingga adminduk. Total ada 28.848 orang. Mereka tersebar di semua RT/RW se-Surabaya. ”Semua kader bergerak untuk mendapat data yang pas. Sehingga kebijakan juga bisa tepat sasaran,’’ jelas Eri.

Sejumlah aplikasi juga dikembangkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). Salah satunya aplikasi Kalimasada. Tujuannya adalah untuk memudahkan warga dalam mengurus administrasi kependudukan (adminduk) secara online. Ada empat jenis layanan yang bisa diurus. Yaitu, pengurusan akta kelahiran, akta kematian, pindah masuk, dan pindah keluar Kota Surabaya.

Inovasi lainnya adalah Lontong Kupang dan Lontong Balap. Melalui aplikasi tersebut, warga bisa mengajukan nikah massal secara gratis. Ada juga program Surabaya Single Window (SSW) Alfa. Itu memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan secara online. Di bidang kesehatan, pemkot merancang jaminan kesehatan semesta (JKS). Warga yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit cukup menunjukkan KTP Surabaya (lihat grafis).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Surabaya M. Fikser menyampaikan, semua aplikasi itu sudah berjalan baik. Sesuai dengan harapan Wali Kota Eri Cahyadi. Sebab, setiap aplikasi memiliki aktor yang bertanggung jawab.

Menurut dia, pelaksanaan aplikasi merupakan bagian dari kontrol kinerja atas OPD terkait. Aplikasi dibuat karena ada pengendalian yang ketat. Output dan outcome menjadi perhatian wali kota. ”Bukan berarti setelah aplikasi dibuat lalu selesai begitu saja. Tapi, ada tindak lanjut dengan memanfaatkan aplikasi ini,’’ ujar Fikser.

Input Warga Harus Dibarengi Intervensi Tepat Sasaran

Beragam aplikasi diciptakan pemkot selama pemerintahan Eri-Armudji. Tujuan utamanya memudahkan pelayanan publik. Seberapa jauh efektivitas aplikasi itu dalam memudahkan pelayanan publik yang baik? Berikut wawancara Jawa Pos dengan pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Andri Arianto, Jumat (11/2).

Bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya aplikasi yang dikeluarkan pemkot?

Sebetulnya, semangat ini berangkat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Perpres ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan cepat. Sehingga secara otomatis, baik pusat maupun kabupaten/kota harus menciptakan banyak inovasi dalam pelayanan publik.

Nah, ini sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Dalam 10 tahun terakhir, beragam inovasi dikembangkan pemkot. Termasuk di era pemerintahan Pak Eri dan Pak Armudji ini. Selama setahun terakhir ini saja, banyak sekali inovasi yang dikembangkan. Termasuk melalui aplikasi-aplikasi. Tujuan utamanya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Juga efisiensi dalam pelayanan. Sehingga bisa mengurangi cost, waktu, dan tenaga.

Sejauh ini apakah sudah cukup efektif?

Sangat bergantung pada respons dan gerak cepat dari dinas atau OPD terkait. Setiap ada input dari warga, idealnya harus diikuti dengan intervensi yang cepat dan tepat sasaran. Karena goal inovasi itu penanganan yang cepat dan tepat sasaran.

Bagaimana mengukur keberhasilan setiap aplikasi itu?

Tinggal membandingkan antara tujuan dan outcome yang dihasilkan. Jika outcome sesuai dengan tujuannya, ya jadi berhasil. Semua kan ada indikatornya.

Tapi, secara umum inovasi pemerintahan harus bisa menciptakan reformasi birokrasi yang baik. Digitalisasi harus bisa meningkatkan indeks reformasi birokrasi.

Dalam mengukur pencapaian, harus terus dilakukan evaluasi secara berkala. Kalau tolok ukurnya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, ini sangat baik.

RAGAM APLIKASI BANTU PUBLIK

– E-Peken. Aplikasi e-commerce pemkot yang menjual produk UMKM dan toko kelontong.

– Sayang Warga. Aplikasi untuk mendata persoalan kesehatan di tingkat RT/RW.

– WargaKu. Aplikasi untuk mencurahkan kritik, keluhan, hingga laporan terkait persoalan di lingkungan sekitar.

– SIMBR. Aplikasi untuk mendata MBR di RT/RW.

– Lontong Kupang dan Lontong Balap. Warga bisa mengurus pernikahannya yang belum dilaporkan secara resmi ke KUA dan dispendukcapil.

– Si Bunda. Aplikasi untuk memudahkan komunikasi guru PAUD.

– SSW. Aplikasi bidang perizinan dan investasi.

– Sistem drainase. Aplikasi untuk optimalisasi rumah pompa dalam memonitor genangan air.

– Kalimasada. Aplikasi untuk layanan adminduk melalui ketua RT setempat.

– Swargaloka. Aplikasi bagi warga terkait kebutuhan adminduk. Diakses di YouTube, Instagram, Twitter, dan Spotify.

– Bimasena. Aplikasi untuk mengajukan perbaikan data RT dan RW agar valid dan akurat.

Sumber: Diskominfo Kota Surabaya

(jps)

Komisi A sarankan Eri Cahyadi mutasi pejabat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 20, 2021January 4, 2022

Layarindonesia.com, Surabaya – Komisi A DPRD Kota Surabaya menyarankan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin, memberikan saran kepada wali kota yang akan menjalankan mutasi besar besaran di Pemkot Surabaya dalam waktu dekat ini, menyusul pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada Januari 2022.

“Untuk pejabat yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun, untuk sebaiknya diganti. Sebab dikhawatirkan pejabat yang terlalu lama duduk disuatu jabatan, akan merusak regenerasi dan berpotensi berada di zona nyaman sehingga tidak ada inovasi,” katanya.

Menurut dia, wali kota dipilih lima tahun sekali sehingga tidak elok jika sampai ada pejabat yang duduk dijabatannya hingga lebih dari lima tahun. Proses regenerasi di Pemkot Surabaya harus jalan.

“Proses regenerasi dengan jiwa baru ini ada semangat baru untuk membantu wali kota dan wakil wali kota,” kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.

Meski demikian, lanjut dia, mutasi adalah hak prerogratif wali kota dan wakil wali kota. Menurutnya, tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa ikut campur dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk dari jajaran legislatif.

“Kami di Komisi A DPRD Surabaya tidak pernah diajak komunikasi soal mutasi. Kami juga membatasi diri untuk urusan mutasi ini. Kami menghormati penunjukan wali kota dan wali kota yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memilih pejabat di Pemkot Surabaya. Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan wali kota nantinya,” ujarnya.

Arif Fathoni mengatakan, yang bisa dilakukan legislatif adalah pascadilakukan sumpah dan pelantikan jabatan, pejabat yang ditunjuk wali kota. Apakah mereka bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota, mampu menciptakan inovasi atau tidak. Sebab apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Ia lantas memberikan apresiasi kepada wali kota, yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat di Pemkot Surabaya. Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang, Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya.

“Asesmen ini bisa meminimalisir adanya isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat dalam memilih pejabat yang ditunjuk. Sebab setiap ada mutasi, rasa kekecewaan puas atau tidak puas pasti akan muncul. Isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat pasti akan dimunculkan orang yang merasa kecewa karena tidak ditunjuk menjabat pejabat,” katanya.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kecewa, ia mengingatkan, ASN telah terikat sumpah dan janji untuk selalu loyal terhadap pemerintah.

“Kami ingatkan kembali sumpah setia ASN. Mereka harus siap ditempatkan dimanapun. Apalagi wali kota telah memilih cara ilmiah untuk memilih pejabat yang diinginkan. Jadi tidak alasan untuk kecewa,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Toni, semua pihak harus menghormati keputusan wali kota, termasuk pihak legislatif. Karena tujuan dari mutasi itu adalah agar pelayanan di masyarakat berjalan semakin baik.

“Kami berharap, karena asesmen sudah dilakukan, suka atau tidak suka harus dijalankan asesmennya. Kami tidak punya hak untuk mendorong siapa jadi apa. Kami hanya mengapresiasi langkah wali kota,” katanya. (ant)

Apel Akbar, Pemkot Surabaya Gerakkan 32 Ribu Kader Kesehatan

SEPUTAR JATIM·December 2, 2021December 3, 2021

layarindonesia.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gelar apel akbar kader kesehatan se-Kota Surabaya dalam menghadapi musim pancaroba dan nataru. Sedikitnya 32 ribu kader kesehatan mengikuti apel tersebut.

Dalam menghadapi musim pancaroba dan mewaspadai penyakit menjelang nataru, Wali kota Subaya Eri Cahyadi ingin menggandeng seluruh warga Surabaya. Karena menurutnya kota ini tidak akan bisa sehat, tanpa adanya peran masyarakat untuk lebih mencintai lingkunganya. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader kesehatan untuk bersama-sama mengubah perilaku warga menjadi lebih sehat.

Cak Eri sapaan akrabnya menyampaikan, agar perkampungan di Surabaya terhindar dari jentik nyamuk demam berdarah dengue (DBD). Diharapkan warga bisa menjaga lingkungannya, salah satunya menjaga saluran air supaya lancar dan terhindar dari banjir.

“Lek njogo (kalau menjaga) kampung, ojo sampek (jangan sampai) salurannya itu buntu, biar nggak banjir. Karena itu (saluran) sudah dibangun oleh wali kota sebelumnya, mulai dari zamannya Pak Bambang DH, Bu Risma membangun, ayo dijogo (dijaga) bareng-bareng,” tutur Cak Eri saat memimpin apel akbar di GOR Sepuluh Nopember, Minggu (28/11/2021).

Cak Eri menekankan, upaya menjaga lingkungan di Kota Surabaya tetap bersih, bukan hanya tugas pemkot. Akan tetapi juga peran serta masyarakat, menjaga kota ini agar terhindar dari segala macam bencana.

“Nanti kalau banjir, jarene (katanya) Pak Eri nggak pernah turun? Ya saya lihat dulu warganya, kalau warga nggak ikut turun, ngapain kita harus turun? Tapi kalau warga turun, bersama-sama pemerintah, mau mengubah perilakunya. Kita bisa berterima kasih kepada pemimpin sebelumnya,” tegasnya.

Setelah acara Kewaspadaan Peningkatan Penyakit Menjelang Musim Pancaroba dan Nataru 2021 diresmikan, para kader kesehatan di seluruh Kota Surabaya akan turun langsung ke rumah-rumah warga. Para kader kesehatan tidak sendiri, nantinya akan didampingi oleh camat dan lurah dari masing-masing wilayah.

Cak Eri juga mengingatkan para Camat dan Lurah se-Surabaya, agar turut serta mendampingi para kader kesehatan yang bertugas ke rumah-rumah warga. Karena menurutnya, tugas kader kesehatan adalah tugas Pemkot Surabaya.

“Meriksa jentik nang (di) kamar mandi, dipikir enak jadi kader? Yo enggak, kadang-kadang diseneni (marahi), diusir orang. Nah, ketika ada kader yang diperlakukan seperti itu, Camat dan Lurah juga harus hadir, jangan dilepas. Karena ini tugasnya pemkot. Pemkot nggak bisa jalan tanpa kehebatan para kader ini,” ujarnya.

Dia berharap, dengan adanya kader kesehatan nantinya tidak ada lagi jentik nyamuk, stunting, gizi buruk, bahkan Covid-19 di Kota Surabaya.

“Oleh karena itu, sebagai pemimpin yang baik, hargai kader-kader itu. Sayangi kader-kader itu. Kalau warganya nggak jalan, kadernya nggak jalan, omong kosong Surabaya menjadi kota yang hebat. Ayo dijaga bareng-bareng, apa yang sudah diberikan oleh pemimpin sebelumnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita menjelaskan saat ini kader-kader di Surabaya sudah menjadi satu kesatuan, yakni kader kesehatan. Kader kesehatan mempunyai peran masing-masing, mulai dari menyosialisasikan lingkungan, jumantik, posyandu lansia dan lain sebagainya.

“Total kader di Surabaya itu ada 32.600, tapi tadi yang hadir di GOR Sepuluh Nopember tadi ada 12.400 kader. Mereka digerakkan serentak, kemarin pun sudah bergerak melakukan pemberantasan sarang nyamuk di seluruh kecamatan dan kelurahan untuk menekan angka DBD,” kata Febria.

Febria juga menjelaskan, para kader bersama kampung tangguh juga melakukan penanganan Covid-19. Ia tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kader, agar lebih semangat lagi menangani masalah kesehatan di Kota Surabaya.

“Terus semangat kepada seluruh kader, terima kasih atas kerja kerasnya dalam menekan angka kesakitan dan terus semangat membantu warga supaya terhindar dari penyakit,” pungkasnya. [brj]

Eri Cahyadi: Semua Perizinan Melalui Aplikasi SSW!

SEPUTAR JATIM·November 27, 2021December 3, 2021

layarindonesia.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkenalkan Surabaya Single Window (SSW) Alfa yang dapat mengakomodir semua perijinan di Kota Surabaya. Melalui SSW Alfa ini, semua perijinan di Surabaya dipastikan harus melalui aplikasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sebenarnya SSW Alfa ini meneruskan yang sudah ada sekaligus menyempurnakan SSW yang sudah ada sebelumnya. Ia juga memastikan bahwa aplikasi ini sudah diujicobakan dan dalam waktu dekat akan segera dilaunching, dan mulai Senin sudah bisa digunakan oleh warga.

“Jadi, ke depan tidak ada lagi perijinan yang tidak melalui aplikasi. Semua perijinan harus melalui aplikasi SSW Alfa ini, di sini sudah lengkap semuanya,” kata Eri di ruang kerjanya, Balai Kota Surabaya, Sabtu (27/11/2021).

Menurutnya dengan adanya aplikasi ini, maka mengurus perijinan di Surabaya tidak perlu pindah-pindah seperti dulu lagi. Ia mencontohkan dulu kalau mau ngurus mal atau hotel, pertama harus mengajukan Amdal, lalu mengajukan izin drainase, baru setelah itu memasukkan IMB-nya, dan baru mengurus ijin pariwisatanya. “Sekarang tidak boleh lagi seperti itu,” tegasnya.

Saat ini kalau ada investasi yang mau masuk ke Surabaya, seperti mal atau hotel, mereka cukup mengajukan semua persyaratannya melalui aplikasi ini dan masuknya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya. Setelah mengajukan semua dokumen persyaratannya, lalu akan diundang untuk menjelaskan berkas-berkas yang sudah dimasukkan itu.

“Nah, saat diundang itu berbagai dinas pemkot duduk berbaris, mulai dari Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Surabaya. Di Forum itu investor ini diminta menceritakan atau menjelaskan detail investasinya itu, mulai dari berapa lantai, drainasenya bagaimana dan pengaturan arus lalu lintasnya bagaimana dan sebagainya,” kata dia.

Apabila ada berkas yang masih kurang, maka dalam forum itu membuat berita acaranya, sehingga si investor ini harus melengkapi kekurangan berkas persyaratannya. Setelah kekurangannya dimasukkan ke dalam aplikasi, dan tim pemkot sudah menyampaikan oke, maka akan segera keluar semua perijinannya dalam waktu yang sudah ditentukan.

“Jadi, cukup satu kali pertemuan untuk membahas secara garis besarnya. Setelah oke, baru keluar semua perijinannya, Dinas Cipta Karya mengeluarkan IMB-nya, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengeluarkan ijin drainasenya, Dishub keluarkan izin lalinnya, sehingga tidak perlu ada pertemuan lagi,” tegasnya.

Selain perijinan dalam investasi, Eri juga mencontohkan perijinan permasalahan tanah yang biasanya ditangani oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Bahkan, ia menjelaskan bahwa ada pihak yang bilang kalau perijinannya lama atau ijin pemakaian tanahnya lama.

“Jadi, setiap ada masalah, silahkan langsung bisa dicek di aplikasi SSW Alfa ini. Setelah dicek, ternyata pajaknya belum dibayar, bagaimana mau keluar ijinnya kalau pajaknya belum dibayar,” ujarnya.

Eri juga memastikan bahwa ketika ada yang mengajukan perijinan, akan diketahui prosesnya sampai dimana, mulai dari stafnya siapa, naik ke Kasi berapa hari, naik ke Kabid berapa hari, naik ke sekretaris berapa hari, hingga naik ke kepala dinas berapa hari. Makanya, ia memastikan bahwa semua ini sangat berhubungan dengan kecepatan jajaran pemkot.

“Ketika ada salah satu staf yang bleset, maka hubungannya sama tunjangan kinerja, sehingga tunjangannya bisa turun. Jadi, semuanya harus cepat berpikir. Kalau pun ada ijin yang diminta lengkapi, maka alasannya harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Sekali lagi, kalau ada yang bilang perijinan itu lamban, silahkan buka saja di aplikasi ini,” imbuhnya.

Ia berharap dengan adanya aplikasi ini, maka perijinan di Kota Surabaya jauh lebih baik lagi ke depannya. Bahkan, ia juga berharap dengan adanya kemudahan perijinan ini, maka investasi yang masuk ke Kota Surabaya akan terus mengalir ke depannya. “Tentunya, dengan kemudahan perijinan ini, akan berpengaruh pada investasi yang masuk ke Surabaya,” pungkasnya. (brj)

Hasil Penemuan Kasus Aktif di kantor Pemkot Surabaya

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Layarindonesia.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih terus menggelar kegiatan penemuan kasus aktif (Swab Case Finding) di lingkungan perkantoran. Pelaksanaan tersebut, menyasar pada 10 persen dari total pegawai untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyampaikan, hasil dari pelaksanaan tes swab tersebut, tidak ditemukan kasus baru. Artinya, selama dua hari pelaksanaan, para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya dinyatakan negatif Covid-19.

“Tahap pertama kami mulai untuk ASN. Sebanyak 428 ASN sudah di tes swab dan Alhamdulillah hasilnya negatif semua,” kata Febri sapaan lekatnya, Jumat (26/11/2021).

Febri menerangkan, sebanyak 428 ASN tersebut, berasal dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, Administrasi Pemerintahan (Adpem) sebanyak 11 orang, Bagian Hukum sebanyak 44 orang, Badan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BAPOD) sebanyak 15 orang, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) sebanyak 7 orang.

Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (BLP2A) sebanyak 14 orang, Hubungan Masyarakat (Humas) sebanyak 4 orang, Bagian Kerjasama sebanyak 52 orang, Bagian Umum Protokol sebanyak 18 orang, Dinas Koperasi sebanyak 19 orang, dan Dinas Penanaman Modal sebanyak 2 orang.

Dinas Perdagangan sebanyak 18 orang, Dinas Perpustakaan sebanyak 43 orang, Dinas Pariwisata sebanyak 27 orang, Dispendukcapil sebanyak 19 orang, Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 17 orang, Dinas Perpustakaan dan Arsip sebanyak 3 orang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 13 orang, Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 79 orang, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) sebanyak 23 orang.

“Tahap pertama ini digelar hingga 6 Desember 2021 mendatang. Tahap kedua, yakni pada tanggal 2 Desember untuk lingkungan BUMD dan tahap ketiga pada tanggal 3 Desember untuk lingkungan BUMN, serta dilanjutkan ke perusahaan swasta,” terang dia.

Febri menjelaskan, bahwa pelaksanaan tes swab 10 persen tersebut, berdasarkan SE tentang Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Melalui Penemuan Aktif Kasus dan telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

“Kami juga memperhitungkan jumlah pegawai. Apabila, jumlah pegawai di atas 50 orang, maka akan dilakukan tes swab sebanyak 10 persen, tapi kalau itu dibawah 50 orang, maka seluruh pegawai di tempat kerja tersebut akan kami lakukan tes swab,” jelas dia.

Selain untuk mengawasi dan mengendalikan laju Covid-19 di Kota Surabaya, Febri mengatakan, bahwa pihaknya juga terus menggelar Swab Hunter dan Vaksin Hunter di tiap kelurahan di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan agar warga Kota Surabaya tidak abai dengan penerapan protokol kesehatan.

“Meskipun berdasarkan data lawancovid-19.surabaya.go.id per Kamis (25/11/2021) terdapat 9 orang positif Covid-19, maka kita tidak boleh abai dalam penerapan protokol kesehatan,” kata dia.

Disisi lain, dalam menyambut kebangkitan ekonomi tersebut, Pemkot Surabaya juga telah melaunching kawasan wisata Jalan Tunjungan dengan tagline Tunjungan Romansa. Febri menyampaikan, pihaknya juga melanjutkan dengan beberapa kegiatan, salah satunya ada penambahan aktivitas seni di beberapa titik yang telah ditentukan.

“Ini adalah kegiatan awal kebangkitan ekonomi. Harapannya dengan adanya Tunjungan Romansa ini, aktivitas perekonomian bisa kembali seperti semula. Ayo sama-sama menjaga dan terus mengetatkan penerapan protokol kesehatan,” pungkasnya. (brj)

Walikota Surabaya Minta Semua Sekolah Gelar PTM dengan Prokes Ketat

PENDIDIKAN·November 23, 2021November 25, 2021

Layarindonesia.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Dia juga menegaskan bahwa setiap sekolah yang akan melakukan PTM itu harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.

“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD-SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Eri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dan Forum Ilmiah Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan yang digelar di Graha Sawunggaling, komplek gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (23/11/2022).

Dia kembali menegaskan bahwa saat ini boleh atau tidak boleh dibukanya sekolah itu bukan karena Pemkot Surabaya melarang. Akan tetapi, pemkot berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.

“Anak-anak yang ikut PTM harus melalui persetujuan orang tuanya, meskipun sedikit yang masuk harus tetap digelar PTM,” tegasnya.

Eri juga menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lulus asesmen, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.

“Maka dari itu, mulai saat ini kita belajar menerapkan prokes. Insya Allah, saya pastikan lagi harus ada izin dari orang tuanya. Kalau saya bilang hari ini buka, ya harusnya hari ini sudah bisa buka, masio (meskipun) siswanya 5 sampai 10 orang, ya kita buka. Kalau kita yakin melakukan ini (PTM), yang lainnya saya yakin akan ikut. Kalau nggak ada yang yakin, kapan mulainya? Bismillah saja,” kata dia.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah serta guru dalam menjaga dan mengawasi prokes para siswa-siswinya saat di sekolah. Dia juga mengingatkan, agar para wali murid turut andil dalam mengawasi anak-anaknya setelah mengikuti PTM di sekolah.

“Karena untuk menjaga ini (prokes) tidak bisa sendiri. Saya nyuwun tulung (minta tolong) pengertiannya. Kenapa? Nanti muncul anggapan ada klaster sekolah, padahal anaknya sendiri kalau main keluar rumah tidak menggunakan masker. Nanti kalau kena Covid-19, bilangnya gara-gara di sekolah. Kan nggak fair juga,” tuturnya.

Eri itu berharap, sebelum sekolah dibuka, ia meminta warga Kota Surabaya bisa mengedukasi diri sendiri soal pentingnya menjaga prokes. Bukan itu saja, ia juga ingin para wali murid, kepala sekolah dan guru SD – SMP se-Surabaya, turut serta mengedukasi anak-anaknya sebelum mengikuti PTM di sekolah.

“Bahkan, saya mengedukasi diri saya sendiri. Ayo, seluruh warga Surabaya mengedukasi dirinya sendiri, semua orang tua, guru, kepala sekolah dan semuanya mengedukasi. Ayo kita jalan bareng, tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini (menerapkan prokes). Insyallah bisa,” pungkasnya. [brj]

Surabaya Keluarkan SE Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Setelah Temuan Kasus Aktif

SEPUTAR JATIM·November 19, 2021November 20, 2021

Layarindonesia.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang antisipasi lonjakan kasus Covid-19 melalui penemuan kasus aktif. SE bernomor 001.1/13997/436.7.2/2021 itu ditandatangani langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada hari ini, Jumat (19/11/2021).

Eri menyampaikan bahwa SE ini untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, level 2, dan level 1 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali yang menyatakan bahwa Kota Surabaya berada pada PPKM level 1.

Dengan PPKM level 1 ini, ada beberapa kelonggaran dalam melakukan aktivitas bermasyarakat. Tentu saja dengan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker.

“Sebagai upaya antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Surabaya, maka diperlukan kegiatan penemuan aktif kasus pada tempat kerja atau usaha, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta,” kata Eri.

Oleh karena itu, maka Pemkot Surabaya akan melakukan pemeriksaan Swab RT-PCR yang difasilitasi oleh puskesmas wilayah setempat. Sasarannya adalah 10 persen dari total karyawan atau karyawati di masing-masing tempat kerja atau usaha.

“Pelaksanaan tes Swab ini akan dimulai pada tanggal 24 November 2021 di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Jadi, ini dalam rangka active case finding,” kata dia.

Eri juga mengimbau bagi warga Kota Surabaya yang dinyatakan positif Covid-19 dan tidak bergejala ataupun bergejala ringan, maka wajib melakukan isolasi di tempat isolasi yang sudah disediakan oleh Pemkot Surabaya.

“Bagi yang positif, tolong nanti langsung isolasi di tempat yang sudah kami siapkan,” pungkasnya. [brj]

10 Parpol Hadir dalam Pertemuan dengan Eri Cahyadi Jelang Penetapan RAPBD Surabaya 2022

SEPUTAR JATIM·November 8, 2021November 11, 2021

Layarindonesia.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan pimpinan 10 parpol menjelang penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Senin.

“Jadi, APBD yang kami sepakati harus bisa menyentuh langsung kepada masyarakat dan itu bisa mengurangi kemiskinan. Fokusnya ke pendidikan dan pelayanan kesehatan serta mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Sesui rencana DPRD Surabaya akan menjadwalkan penetapkan RAPBD Surabaya 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2021.

Adapun 10 pimpinan parpol yang hadir adalah Adi Sutarwijono (Ketua PDIP Surabaya), Sutadi (Ketua Gerindra Surabaya), Arif Fathoni (Ketua Golkar Surabaya), Johari Mustawan (Ketua PKS Surabaya), Mahsun Jayadi (Ketua PAN Surabaya), Robert Simangunsong (Ketua Nasdem Surabaya), Buchori Imron (Ketua PPP Surabaya), Musyafak Rouf (Ketua PKB Surabaya), Erick Komala (PSI Surabaya) dan Junaedi (Sekretaris Demokrat Surabaya).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan pertemuan ini membahas bagaimana APBD 2022 yang akan disahkan bersama harus benar-benar bermanfaat bagi umat dan harus menyentuh langsung kepada masyarakat. Mereka berharap tidak hanya ada kegiatan di awalnya saja, tapi harus berkelanjutan.

Menurutnya, salah satu yang diusulkan oleh para pimpinan parpol itu adalah aset pemkot yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tidak jadi aset diam. Ia pun menegaskan bahwa ke depan aset pemkot harus dipastikan pemanfaatannya bagi masyarakat, karena itu sudah perintah Presiden dan juga Menteri Keuangan.

“Alhamdulillah dengan seluruh pimpinan parpol yang hadir hari ini, kami memiliki visi yang sama untuk menggerakkan seluruh aset pemkot untuk kepentingan umat di Kota Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Surabaya Sutadi yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, pertemuan ini para ketua partai ingin memastikan apa yang telah diprogramkan oleh Wali Kota Surabaya dan jajaran pemkot benar-benar didukung oleh semua stakeholder Kota Surabaya.

Selain itu, lanjut dia, partai juga mendorong untuk memaksimalkan aset yang ada dan mendorong kerjasama dengan pihak ketiga, seperti BUMN dan lainnya.

“Kami juga sampaikan soal zonasi sekolah dan Pak Wali menyiapkan diri untuk memperbaiki programnya ke depan, karena ini masalah yang sangat sensitif soal pendidikan. Beliau berpikir untuk memaksimalkan sekolah swasta adalah salah satu solusinya,” kata Sutadi.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni menambahkan, para pimpinan partai ini melanjutkan tradisi silaturahminya yang sudah berjalan sebelumnya. Bahkan, mereka juga ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa seluruh stakeholder di Kota Surabaya bergotong-royong untuk melakukan berbagai upaya demi kepentingan masyarakat Surabaya yang lebih besar.

“Karena ini menjelang pengesahan APBD 2022, maka kami semua ketua parpol yang hadir pada hari ini berkomitmen untuk mendukung pengesahan APBD pada tanggal 10 November mendatang. Sebab, proses yang sangat sakral ini disahkan di Hari Pahlawan, sehingga diharapkan APBD 2022 ini bisa menjadi instrumen pemulihan ekonomi di Kota Surabaya,” ujarnya.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono sekaligus Ketua DPRD Kota Surabaya juga menjelaskan bahwa silaturahmi ini merupakan tradisi yang sangat baik untuk mempertemukan berbagai pikiran. Terutama dalam rangka membangun Kota Surabaya ke depannya.

“Wali Kota Surabaya sudah mengajak bicara kami untuk kali kedua. Kami berharap APDB Surabaya dapat disahkan tanggal 10 November, tepat di Hari Pahlawan, karena ini sebagai kado istimewa bagi Kota Surabaya,” katanya. (ant)

Eri Cahyadi: Sementara Kirim 60 Personel, 3 Alat Berat dan 5 Dump Truk ke Batu

SEPUTAR JATIM·November 5, 2021November 6, 2021

Layarindonesia.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengirim 60 personel BPB Linmas dan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, beserta tiga alat berat dan lima dump truk untuk membantu bencana di Kota Batu, Malang. Pemberangkatan personel beserta peralatan lengkap itu dilakukan seusai apel di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Jumat (5/11/2021).

“Saya mohon keikhlasan teman-teman dalam membantu saudara-saudara kita di Kota Batu, sambil membantu nanti tolong berdoa supaya bencana semacam ini dijauhkan dari Kota Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada para personel yang sudah siap berangkat itu.

Eri menjelaskan bahwa bantuan yang dikirimkan ke Kota Batu kali ini adalah 60 personel, tiga alat berat, lima dump truk yang salah satunya membawa BBM. Nantinya, mereka akan membantu membersihkan jalan, perumahan, dan pencarian korban. “Sementara kita kirimkan 60 personel dulu, tapi kita hitung lagi nanti, kalau kebutuhan di sana kurang, akan kita kirim lagi,” tegasnya.

Eri juga mengaku sudah kontak dengan Wali Kota Batu dan juga teman-teman Dinas PU dan penanggulangan bencana di Kota Batu. Ternyata, mereka membutuhkan alat berat untuk membersihkan jalan, membersihkan rumah-rumah warga yang kena lumpur, dan juga untuk mencari korban. “Tugas mereka nanti membantu mereka. Niatnya cuma satu, yaitu memohon keridhoan Gusti Allah supaya warga Surabaya selamat,” katanya.

Selain itu, Eri juga berencana membantu Kabupaten Gresik karena dia mendapatkan kabar bahwa Gresik terkena banjir akibat Kali Lamong. Ia memastikan juga akan mengirimkan bantuan ke Kabupaten Gresik. “Pasti kita kirim bantuan juga. Toh suatu kota kalau kena bencana terus dibantu oleh kota lainnya, pasti mereka akan membuka tangan. Yang saya sampaikan tadi, ketika membantu sambil berdoa, Ya Allah semoga bencana semacam ini tidak terjadi di Kota Surabaya,” ujarnya.

Makanya, dia pun meminta warga Kota Surabaya untuk terus berdoa dan mengurangi dosa sambil sadar supaya bencana serupa tidak terjadi di Kota Surabaya. Sebab, BMKG sudah memprediksi bahwa di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Malang akan ada hujan deras melebihi biasanya. Bahkan, diprediksi akan ada La Nina dan semacamnya.

“Bagi kita, itu hanyalah perkiraan, kekuatan hanya kekuatan Gusti Allah. Makanya kita butuh keridhoan Gusti Allah supaya bencana itu tidak terjadi di Surabaya,” ujarnya.

Eri juga mengaku sudah melakukan antisipasi bencana di Kota Surabaya. Bahkan, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan BMKG untuk memetakan wilayah-wilayah mana yang berpotensi terjadi bencana. Selanjutnya, para camat di wilayahnya masing-masing melakukan berbagai macam pencegahan itu.

Di samping itu, Dinas PU Bina Marda dan Pematusan beserta DKRTH melakukan pengecekan saluran-saluran, perantingan pohon dan beberapa antisipasi lainnya. “Bila memang naudzubillah terjadi bencana di Surabaya, kita juga siagakan tempat-tempat perlindungannya. Insyallah kita bersama BMKG akan melakukan itu. Mari warga Surabaya terus berdoa supaya Kota Surabaya terhindar dari bencana,” tandasnya. [brj]

Walikota Eri Cahyadi Tegaskan Pembelajaran Tatap Muka di Surabaya Aman

PENDIDIKAN·October 15, 2021

Layarindonesia.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan pembelajaran tatap muka yang aman saat menjadi narasumber dalam bincang wicara bersama UNICEF dan Radio RRI yang digelar secara virtual dari ruang kerjanya di Surabaya, Selasa.

Eri Cahyadi memaparkan rangkaian tahapan dalam menjamin keamanan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk anak-anak di Kota Surabaya, mulai dari vaksinasi untuk guru dan tenaga pengajar, vaksinasi anak, meminta surat persetujuan orang tua, hingga pembentukan Tim Siswa Satgas Sekolah.

“Kami sudah melakukan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Ada asesmen yang kita lakukan, di mana pemerintah meyakinkan keamanan anak-anak kita saat berada di lingkungan sekolah,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa setiap tahapan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk meyakinkan masyarakat, terutama wali murid, bahwa semua perangkat sekolah sudah melakukan vaksinasi.

“Sebagai pemerintah kami meyakinkan orang tua, bahwa semua perangkat sekolah sudah divaksin, kemudian vaksinasi untuk anak di tingkat SD dan SMP juga terus dijalankan,” ujarnya.

Ia menerangkan bahwa Pemkot Surabaya telah membentuk Tim Siswa Satgas Sekolah yang bertugas melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan sekolah.

etiap sekolah memiliki satgas anak, bahkan kami juga memberikan rompi. Mereka bertugas memantau penerapan prokes di sekolah dan menegur hingga melarang warga sekolah yang mengabaikan prokes. Itu kami bangga betul, terhadap anak-anak, bisa menjadi satgas untuk saling mengingatkan temannya,” kata dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ini juga meyakinkan orang tua tentang tidak adanya klaster penularan virus di sekolah. Ia menjelaskan apabila terdapat anak yang terpapar Covid-19, hal itu bisa dipastikan bahwa sekolah bukan menjadi satu-satunya tempat penularan Covid-19.

“Lalu bila ada anak yang terpapar, sebetulnya dia juga bisa jadi tidak terpapar di sekolah. Tapi terpapar di luar sekolah. Ini harus disampaikan bahwa penularan Covid-19 tidak mesti dari lingkungan sekolah, bisa saja kena di tempat lain,” katanya.

Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Surabaya Ermi Ndoen mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk membuat suasana PTM di tengah pandemi yang aman bagi anak. “UNICEF sangat mengapresiasi langkah-langkah Pak Eri. Kota Surabaya juga menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki satgas anak untuk pemantauan Covid-19 di sekolah, ini merupakan langkah dari partisipasi anak, sehingga anak berpartisipasi dalam pemantauan sekolah yang sehat dan aman,” katanya.

Menurut dia, Kota Surabaya sudah melakukan pemantauan secara rutin, salah satunya mengikuti Asesmen Nasional. Hal ini membuktikan bahwa semua kriteria yang diminta oleh kementerian bisa terpenuhi dalam PTM. (jwp)