investasi – Layar Indonesia

Kadin Jatim ajak pengusaha investasi proyek pengembangan Terminal Purabaya skema KPBU

SEPUTAR JATIM·December 10, 2021December 14, 2021

Layarindonesia.com, Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengajak pengusaha di wilayah itu ikut berinvestasi dalam proyek pengembangan Terminal Purabaya di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp350 miliar.

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto di Surabaya, Jumat, mengatakan proyek pengembangan Terminal Bungurasih adalah proyek vital yang cukup menarik karena ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, seperti yang dialami beberapa negara yang telah maju.

“Negara Amerika, Eropa dan sekarang Negeri Tiongkok adalah salah satu contoh negara yang berhasil menyediakan infrastruktur yang sangat handal untuk menunjang perekonomiannya. Dampak positif yang dirasakan adalah barang produksi dari negara tersebut menjadi sangat murah dan bersaing di dunia serta pertumbuhan ekonomi negara tersebut menjadi sangat tinggi,” kata Adik, menjelaskan.

Untuk mendorong hal itu, Kadin Jatim telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha tentang investasi skema KPBU, dan akan melakukan penjajakan minat pasar (Market Sounding) dalam rangka mempersiapkan proyek KPBU Terminal Bis Tipe A untuk Terminal Purabaya di Sidoarjo Jawa Timur dan Terminal Betan Subing di Lampung.

Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Jatim, M Turino Junaedy mengatakan, Terminal Purabaya merupakan terminal bus tipe besar yang sudah beroperasi dengan luas lahan sekitar 12 hektare, dan didalamnya dapat dikembangkan menjadi proyek properti maupun bisnis lainnya yang menguntungkan.

Sementara Terminal Betan Subing adalah terminal satu-satunya di Indonesia yang berhimpitan dengan jalan Tol, dengan memiliki luas tanah sekitar 5,5 hektare, dan akan ditambah menjadi sekitar 9 hektare untuk dijadikan terminal dan bisnis properti.

“Dibutuhkan kreatifitas dari para pengusaha dalam mengembangkan bisnis pada kedua proyek KPBU ini, karena akan sangat didukung oleh pemerintah, karena sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Tenaga Ahli KPBU Arianto Wibowo yang juga menjabat sebagai Team Leader Proyek KPBU Terminal Tipe A Purabaya dan Betan Subing mengatakan pengembangan Terminal Purabaya merupakan investasi yang sangat menjanjikan karena pasarnya jelas dan cukup besar.

Saat ini, jumlah bus yang keluar masuk ke Terminal Purabaya sangat banyak. Untuk bus jenis AntarKota Antar Provinsi (AKAP) mencapai 320.000 unit per tahun dengan jumlah penumpang mencapai 8 juta orang. Sedangkan bus jenis AntarKota Dalam Provinsi (AKDP) mencapai 740.000 unit bus dengan jumlah penumpang hampir 18 juta orang.

“Selain itu juga masih ada bus kecil antarkota. Jumlahnya juga cukup banyak. Ini suatu hal yang sangat menjanjikan,” katanya. (ant)

Kota Kediri Seksi untuk Investasi, Daya Tarik Mudahnya Pelayanan Perijinan

SEPUTAR JATIM·November 23, 2021November 25, 2021

Layarindonesia.com, Kediri – Pelayanan perizinan yang mudah menjadi salah satu daya tarik investasi di Kota Kediri. Hal itu disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat membuka Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal Sosialisasi Kepatuhan Pelaksanaan Berusaha yang bertempat di Grand Surya Hotel, Selasa (23/11/2021).

Wali Kota Kediri melanjutkan, indikator lain yang menjadikan Kota Kediri menarik bagi investor yaitu percepatan pembangunan Kawasan Selingkar Wilis, Jalur Lintas Selatan, serta Bandara Kediri yang direncanakan selesai dan beroperasi pada akhir 2024.

Selain itu, Kota kediri juga berhasil mendapatkan predikat 10 besar kota dengan indeks toleransi tertinggi serta menjadi 10 booming cities di Indonesia pada tahun 2020 dan berhasil meraih penghargaan TPID terbaik kawasan Jawa-Bali 2017-2019.

“Kita juga menyediakan lahan peruntukan industri sebesar 50ha. Kota Kediri juga memiliki bonus demografi sejak 2018. Pembangunan tol Nganjuk-Kediri Tulungagung direncanakan selesai pada akhir 2024. Selain itu mobilitas penduduk di Kota Kediri mencapai hampir 2 juta saat siang hari,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Mas Abu itu.

Pembangunan sistem yang baik dan berintegritas terus dibangun Pemerintah Kota Kediri agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal.

“Di Kota Kediri yang kita bangun sistemnya, supaya investasi ke depan berjalan dengan baik. Kita sudah mencoba bagaimana caranya supaya investasinya bagus, orang mencari izin tidak susah. Sebelum ada Online Single Submission (OSS), kita sudah punya Kediri Single Window for Investment (KSWI). Kami juga sudah menyederhanakan perizinan. Dari ratusan perizinan, kita sederhanakan menjadi puluhan,” terangnya.

Wali Kota Kediri juga memaparkan, Incremantal Capital Output Ratio (ICOR) Kota Kediri yang rendah di angka 3,6. ICOR merupakan salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Semakin rendah nilai ICOR, maka semakin efisien suatu wilayah untuk investasi.

“Kalau dulu perizinan sulit, sekarang sudah ada OSS dari pemerintah pusat dan dari situ kita lihat ICOR-nya Kota Kediri ini rendah. Ini artinya bagus dan ini kita lakukan karena kita sadar bahwa Kota Kediri ini adalah kota perdagangan dan jasa. Kita tambah menjadi kota pendidikan juga supaya perekonomian bertumbuh lebih eksponensial di masa yang akan datang,” jelasnya.

Terakhir, Wali Kota Kediri berpesan kepada para pelaku usaha terkait penyerapan tenaga kerja di Kota Kediri, melakukan kewajiban kemitraan dengan koperasi dan UMKM, melaksanakan kewajiban CSR serta menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala.

“Semoga kita terus bisa bersinergi untuk membangun Kota Kediri yang lebih baik, kita harus lakukan sustainable development. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan semua orang yang ingin berinvestasi khususnya di Kota Kediri dan semoga serapan tenaga kerja di Kota Kediri semakin bagus lagi,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala DPM PTSP Kota Kediri Edi Darmasto, Pimpinan Kadin Kota Kediri, Gapensi Kota Kediri, Gapeksindo Kota Kediri, Gapeknas Kota Kediri, Akli Kota Kediri, Hiswana migas Kota Kediri, Gaikindo Kota Kediri, pimpinan dan penanggunjawab perusahaan dan anggota Kadin Kota Kediri. [brj]

Polemik Investasi di Teluk Lamong berakhir Happy setelah difasilitasi Ketua DPD RI

NASIONAL·September 18, 2021

Layarindonesia.com, Jakarta – Polemik investasi di Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, berakhir happy. Difasilitasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kisruh pemutusan sepihak Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh PT Pelindo III dengan mitra usaha berakhir damai. PT Pelindo III mengakui kekeliruannya dan siap melanjutkan kerja sama dengan mitra kerja.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Ketua DPD RI dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, Pemprov Jatim, PT Pelindo III dan stakeholder pelabuhan di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI Gedung Nusantara III Lantai VIII Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (17/9/2021).

Pada rapat yang dipandu oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainuddin, hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Direktur Wilayah III Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, RR Sri Moertiningrum, Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Desty Arlaini, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Gede Pasek Suardika, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto, Komisaris PT Bersama Membangun Jatim (BMJ) Erlangga Satriagung dan Country Head FKS-PT Terminal Bangsa Mandiri (TBM) Yanuar Samron.

Pada kesempatan itu, LaNyalla meminta PT Pelindo III untuk memperhatikan dengan baik pesan Presiden Joko Widodo mengenai kemudahan dan kenyamanan investor dalam membangun negeri ini. “Presiden menyampaikan bahwa indeks kemudahan berusaha di Indonesia harus diperbaiki. Target investasi pun harus ditingkatkan,” ujar LaNyalla.

Senator Dapil Jawa Timur itu melanjutkan, sebagai representasi daerah, DPD RI berkepentingan untuk menyerap aspirasi di daerah dan memperjuangkannya di tingkat nasional. Pun halnya dengan kesejahteraan masyarakat di daerah, LaNyalla menilai DPD RI berkepentingan untuk mendorongnya.

“Kami ini lembaga perwakilan daerah. Jelas kami akan berpihak kepada daerah. Dalam konteks ini, jelas saya akan membela Pemprov Jawa Timur,” kata LaNyalla.

LaNyalla kemudian meminta penjelasan Direktur Utama PT Pelindo III, Boy Robyanto. Di hadapan LaNyalla, Boy tak menampik jika tindakan sepihak perusahaannya keliru. “Kami membuka peluang kerja sama ini tetap berjalan. Saya melihatnya seperti itu, ada kesalahan pengajuan konsesi seluas 386,12 hektar,” tutur Boy.

LaNyalla kemudian meminta penegasan kepada Boy apakah siap melanjutkan kerja sama dengan mitra kerja untuk membangun Jawa Timur. “Kalau keliru, berarti kita selesaikan agar tak berlarut-larut,” kata LaNyalla diamini Boy.

Pertemuan itu sendiri menghasilkan tujuh kesepakatan yang ditandatangani para pihak. Salah satu poin utamanya adalah pembatalan pemutusan kerja sama sepihak yang dilakukan oleh PT Pelindo III dan memulihkan hak-hak para mitra PT Pelindo III dalam pengembangan pelabuhan multipurpose Teluk Lamong.

Dalam kesepakatan itu juga tertuang jika proses penyelesaian seluruh hal tersebut paling lambat rampung pada 1 Oktober 2021. Semua progres akan dilaporkan secara berkala ke Pemprov Jatim dan Menteri Investasi/Kepala BKPM. (brj)