lanyalla – Layar Indonesia

LaNyalla temui Ras Aam PBNU paparkan alasan gugat “PT” nol persen

HUKUM DAN KRIMINAL·February 21, 2022February 22, 2022

Layarindonesia.com, Surabaya – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan menemui Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Miftachul Akhyar memaparkan alasan perjuangannya menggugat presidential threshold (PT) nol persen.

“Mohon doanya kiai karena demokrasi kita saat ini perlu dikoreksi. Harus ada perbaikan fundamental yang dimulai dari hulunya,” ujarnya saat mengunjungi Pondok Pesantren Miftachussunnah di sela-sela kegiatan reses nya di Surabaya, Senin.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Wilayah (PWNU) Jawa Timur,l Dr Kiai Haji Moh Ma’ruf Syah dan Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil.

Dalam siaran pers diterima di Surabaya, LaNyalla memaparkan sistem demokrasi Indonesia mengalami perubahan fundamental sejak dilakukannya amandemen konstitusi pada 1999-2002.

Sejak amandemen sebanyak empat kali itu, kata dia, keputusan kepemimpinan diserahkan kepada mekanisme suara terbanyak atau voting.

Kiai Miftachul Akhyar sependapat dengan LaNyalla dan menurutnya sistem pemilihan berdasarkan suara terbanyak bukan nafas asli sistem demokrasi Indonesia yang berasaskan Pancasila.

Kiai Miftach menjelaskan mekanisme pemilihan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU), yakni dikenal istilah yang disebut AHWA atau Ahlul Halli wal Aqdi.

“Sistem AHWA adalah mekanisme yang diterapkan untuk memilih Rais Aam PBNU yang diusulkan oleh warga Nahdliyin. Jadi, mekanisme itu berdasarkan musyawarah mufakat,” kata dia.

AHWA beranggotakan sembilan ulama NU khos yang dipilih dengan kriteria beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah al Nahdliyah, wara’, zuhud, bersikap adil, berilmu (alim), integritas moral, ‘tawadlu’, berpengaruh, dan mampu memimpin.

Sembilan ulama khos yang menjadi anggota AHWA itu diusulkan oleh 505 pengurus cabang dan 35 pengurus wilayah NU se-Indonesia, pada Muktamar Ke-33 NU.

“Masing-masing wilayah dan cabang mengusulkan sembilan nama kiai khos. Usulan nama-nama tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan oleh panitia,” tuturnya.

Wacana untuk menggunakan metode ini karena kekhawatiran akan adanya politik praktis serta ditunggangi pihak eksternal di tubuh NU apabila menggunakan mekanisme pemilihan langsung. (ant)

AA LaNyalla Ketua DPD RI Minta Menkeu Segera Sahkan Dana untuk Anak Yatim Piatu

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 26, 2021September 27, 2021

Layarindonesia.com, Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani segera menyetujui anggaran untuk anak-anak yatim piatu yang telah disahkan oleh Komisi VIII DPR RI. LaNyalla menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengawal penyaluran anggaran anak yatim yang telah resmi disahkan tersebut.

“Saya kira anggaran untuk anak yatim piatu ini amat penting untuk dialokasikan, terlebih di tengah masa pandemi Covid-19, di mana banyak anak-anak kehilangan orang tua mereka akibat terpapar Covid-19,” tutur LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang Komisi VIII anggaran yang dialokasikan untuk anak yatim piatu tersebut telah diketok palu. Namun, anggaran itu belum disetujui oleh Menteri Keuangan.

LaNyalla mengaku akan meminta jajarannya di DPD RI untuk bersama-sama melakukan monitoring terhadap anggaran tersebut. Ia tak mau anggaran tersebut jatuh kepada tangan yang tak berhak menerima, apalagi jika sampai diselewengkan.

“Kita harus mengawal anggaran ini agar sampai kepada anak yatim piatu yang berhak mendapatkan bantuan. Tidak boleh ada data yang keliru karena ini amanat,” pinta LaNyalla, Kamis (23/09/2021).

Anggaran untuk anak yatim piatu senilai Rp11,6 triliun telah diketok palu oleh Komisi VIII DPR RI. Anggaran sebanyak itu diperuntukkan bagi 4,05 juta orang untuk tahun anggaran 2022.

Menurut LaNyalla, anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu, terlebih yang menjadi korban Covid-19. “Anggaran ini merupakan perhatian pemerintah terhadap anak yatim piatu dan kita ketahui jumlah anak yatim piatu bertambah cukup signifikan yang disebabkan kasus meninggal orang tua anak karena Covid-19,” tutur dia.

Senator asal Jawa Timur ini mengajak masyarakat untuk ikut mengawal distribusi anggaran tersebut agar sampai kepada mereka yang benar-benar sesuai kriteria. Menurutnya, masyarakat perlu mengawal mulai dari pendataan hingga pencairan, jangan sampai ada anak yatim piatu yang terlewat.

“Masyarakat yang mengetahui terdapat anak yatim piatu, apalagi yang disebabkan Covid-19, maka harus membantu memasukkan datanya,” ajak LaNyalla. Sebagai bagian dari kelompok yang tahu betul kondisi di sekitar mereka, LaNyalla menilai masyarakat lah yang tahu betul kondisi dan keadaan anak-anak yatim piatu.

Itu sebabnya LaNyalla meminta masyarakat berpartisipasi aktif membantu anak-anak yatim piatu agar tersentuh program bantuan pemerintah ini.

“Mungkin ada anggota masyarakat yang tidak memahami mekanismenya sehingga tidak mendaftarkan. Dalam kasus seperti ini masyarakat harus membantu anak yatim tersebut,” kata LaNyalla. (jwp)

Polemik Investasi di Teluk Lamong berakhir Happy setelah difasilitasi Ketua DPD RI

NASIONAL·September 18, 2021

Layarindonesia.com, Jakarta – Polemik investasi di Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, berakhir happy. Difasilitasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kisruh pemutusan sepihak Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh PT Pelindo III dengan mitra usaha berakhir damai. PT Pelindo III mengakui kekeliruannya dan siap melanjutkan kerja sama dengan mitra kerja.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Ketua DPD RI dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, Pemprov Jatim, PT Pelindo III dan stakeholder pelabuhan di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI Gedung Nusantara III Lantai VIII Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (17/9/2021).

Pada rapat yang dipandu oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainuddin, hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Direktur Wilayah III Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, RR Sri Moertiningrum, Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Desty Arlaini, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Gede Pasek Suardika, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto, Komisaris PT Bersama Membangun Jatim (BMJ) Erlangga Satriagung dan Country Head FKS-PT Terminal Bangsa Mandiri (TBM) Yanuar Samron.

Pada kesempatan itu, LaNyalla meminta PT Pelindo III untuk memperhatikan dengan baik pesan Presiden Joko Widodo mengenai kemudahan dan kenyamanan investor dalam membangun negeri ini. “Presiden menyampaikan bahwa indeks kemudahan berusaha di Indonesia harus diperbaiki. Target investasi pun harus ditingkatkan,” ujar LaNyalla.

Senator Dapil Jawa Timur itu melanjutkan, sebagai representasi daerah, DPD RI berkepentingan untuk menyerap aspirasi di daerah dan memperjuangkannya di tingkat nasional. Pun halnya dengan kesejahteraan masyarakat di daerah, LaNyalla menilai DPD RI berkepentingan untuk mendorongnya.

“Kami ini lembaga perwakilan daerah. Jelas kami akan berpihak kepada daerah. Dalam konteks ini, jelas saya akan membela Pemprov Jawa Timur,” kata LaNyalla.

LaNyalla kemudian meminta penjelasan Direktur Utama PT Pelindo III, Boy Robyanto. Di hadapan LaNyalla, Boy tak menampik jika tindakan sepihak perusahaannya keliru. “Kami membuka peluang kerja sama ini tetap berjalan. Saya melihatnya seperti itu, ada kesalahan pengajuan konsesi seluas 386,12 hektar,” tutur Boy.

LaNyalla kemudian meminta penegasan kepada Boy apakah siap melanjutkan kerja sama dengan mitra kerja untuk membangun Jawa Timur. “Kalau keliru, berarti kita selesaikan agar tak berlarut-larut,” kata LaNyalla diamini Boy.

Pertemuan itu sendiri menghasilkan tujuh kesepakatan yang ditandatangani para pihak. Salah satu poin utamanya adalah pembatalan pemutusan kerja sama sepihak yang dilakukan oleh PT Pelindo III dan memulihkan hak-hak para mitra PT Pelindo III dalam pengembangan pelabuhan multipurpose Teluk Lamong.

Dalam kesepakatan itu juga tertuang jika proses penyelesaian seluruh hal tersebut paling lambat rampung pada 1 Oktober 2021. Semua progres akan dilaporkan secara berkala ke Pemprov Jatim dan Menteri Investasi/Kepala BKPM. (brj)

LaNyalla : Harap Berjalan Sesuai Rencana, Festival Raja Nusantara 2021

NASIONAL·September 17, 2021September 18, 2021

Layarindonesia.com, Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap Festival Adat Nusantara (FAKN) 2021 berjalan sesuai rencana. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi perwakilan Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), di Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/).

Pada pertemuan itu, ia didampingi oleh Senator Dapil Lampung, Bustami Zainuddin dan Ahmad Bastian, serta Sekretaris Jenderal DPD, Rahman Hadi. Sementara dari MAKN dihadiri oleh Sekretaris Jenderal RA Yani WSS Koeswodidjoyo yang juga Pengageng Kesultanan Sumenep, didampingi Donna Conny Nisnoni Putri Raja Kupang L Nisnoni dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Dr. Yurisman Star.

Diketahui, FAKN 2021 akan digelar pada 28-30 September di Keraton Sumedang Larang, yang juga menjadi Museum Prabu Geusan Ulun di Regol Wetan, Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat.

LaNyalla mengaku, pihaknya siap memberikan dukungan penuh agar pertemuan yang akan dihadiri raja-raja dari seluruh Nusantara berjalan tanpa halangan.

“Kegiatan itu harus berjalan sesuai aturan yang ada. Kami mendukung penuh festival ini,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/9/2021).

Menurut LaNyalla, sebagai perwakilan daerah, DPD berkepentingan untuk melestarikan keraton dan kerajaan di Nusantara. Eksistensi keraton dan kerajaan harus didukung agar dapat bertahan di tengah perubahan yang terjadi.

“Festival ini adalah satu cara dan upaya untuk melestarikan kebudayaan luhur di daerah yang dimiliki oleh keraton dan kerajaan di Nusantara ini. Melalui kegiatan ini eksistensi keraton dan kerajaan akan terawat dengan baik,” papar LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak bisa dilepaskan dari peranan kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kata dia, negara mengakui dan memberikan tempat yang khusus bagi keberadaan kerajaan di Nusantara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 2.

“Kearifan lokal dan khasanah budaya harus kita pertahankan. Bukan hanya secara kasat mata, namun lebih kepada mental dan emosional, sehingga kita akan tetap berpegang teguh pada budaya yang kita miliki,” tuturnya.

Sebagai representasi daerah, LaNyalla menegaskan, DPD berkepentingan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperhatikan, menghormati, dan melindungi kerajaan Nusantara sebagai pondasi dari Indonesia.

“Karena itu, DPD RI berencana menggelar Pertemuan Raja dan Sultan se-Nusantara untuk menyuarakan kepentingan dan eksistensi kerajaan Nusantara sebagai bagian dari penguat dan pengikat nilai kebudayaan dan sejarah kelahiran Indonesia,” tegasnya.

Dalam laporannya, Yani WSS Koeswodidjoyo mengatakan, meski akan dihadiri raja dan sultan, protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini akan dijaga dengan baik.

“Untuk itu, kami tidak melaksanakan festival yang glamour yang melibatkan banyak orang, tetapi lebih kepada substansinya. Sejauh ini yang sudah mengonfirmasi kehadiran sebanyak 32 dari 56 kesultanan dan kerajaan se-Nusantara. Itu perwakilan yang besar-besar saja,” tutur dia.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh yang diberikan DPD dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

“Dukungan dan perhatian DPD RI, terutama Pak Ketua LaNyalla itu amat luar biasa bagi kami. Kami berharap dukungan ini terus diberikan sehingga eksistensi kerajaan dan keraton di Nusantara ini semakin diperkuat,” harapnya.

(dtk)