pemkot surabaya – Page 2 – Layar Indonesia

Penandatanganan Soft Launching Medical Tourism oleh Walikota Surabaya

KESEHATAN·September 27, 2021September 28, 2021

Layarindonesia.com, Surabaya– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar soft launching Medical Tourism Surabaya dan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan layanan wisata medis (medical tourism) di Kota Surabaya, Senin (27/9/2021).

Adapun penandatanganan nota kesepakatan bersama ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rektor Universitas Airlangga Prof Mohammad Nasih, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) wilayah Jawa Timur Dr Dodo Anondo, Ketua DPD Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) atau asosiasi agensi tur perjalanan Jatim Imam Mahmudi, Ketua Astindo Jawa Timur Yongky Yanwitarko, dan Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jatim Dwi Cahyono.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan medical tourism atau wisata medis ini untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik di Kota Surabaya. Sebab, Surabaya memiliki potensi besar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik di Surabaya maupun di Indonesia Timur.

“Jika kita bisa melakukan pelayanan ini, maka secara otomatis akan menggerakkan ekonomi, pariwisata, perhotelan, restoran dan semuanya yang ada di Kota Surabaya,” kata Eri.

Ia juga menjelaskan lebih detail sistem kerjasama itu. Nantinya, Medical Tourism Surabaya ini akan berbentuk sebuah aplikasi yang saat ini terus dikembangkan oleh Universitas Airlangga (Unair). Dalam aplikasi yang merupakan produk bersama itu, nantinya akan ada rumah sakit beserta layanan unggulannya serta biayanya, ada pariwisatanya, perhotelannya, restoran dan berbagai fasilitas lainnya.

Makanya, ketika ada orang sakit dan berobat ke Kota Surabaya, pasti ada keluarganya yang ikut, sehingga sebelum dia berangkat ke Surabaya, sudah daftar duluan arahnya nanti ke mana saja, mulai rumah sakitnya dimana, hotelnya di mana, dan akan berkunjung ke mana. Bahkan, nantinya akan dijemput dari bandara menggunakan ambulancenya dari mana.

“Itu sudah dirancang sejak awal, karena semuanya ini akan terangkai menjadi satu bagian,” tegasnya.

Eri menjelaskan bahwa sekitar 70 persen orang Indonesia berobat ke luar negeri, dan dari 70 persen itu, sebagian besar adalah warga Kota Surabaya. Padahal, pengobatan di Indonesia tidak kalah dengan di luar negeri.

Ia juga menceritakan pernah bertemu dengan seseorang yang menyampaikan bahwa awalnya orang tersebut tidak bisa didiagnosa di Surabaya, lalu dia ke luar negeri dengan menggunakan jet pribadi. Ternyata, sampai di luar negeri hasilnya sama dengan diagnosa di Kota Surabaya, sehingga dia menyampaikan bahwa sebenarnya dokter di Surabaya itu tidak kalah hebatnya dengan di luar negeri, karena hasil diagnosanya sama.

“Dari situ saya sadar bahwa kita punya kekuatan sebenarnya. Kita punya tenaga kesehatan yang hebat, punya rumah sakit yang hebat, sehingga bagaimana tugas kita sekarang untuk menggandengkan semua pelayanan itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan di Indonesia, khususnya di Surabaya, kenapa harus pergi berobat di luar negeri,” katanya.

Oleh karena itu, ia sangat yakin dengan kerjasama ini akan bisa mewujudkan medical tourism itu. Ia juga memastikan bahwa pelayanan ini dilaunching pada 10 November mendatang, sehingga pelayanannya juga bisa dimulai pada hari itu juga.

Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga Prof Mohammad Nasih mengatakan kerjasama ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah Surabaya dan bahkan Indonesia. Sebab, sudah bisa menghadirkan sebuah aktivitas yang menjanjikan, yaitu medical tourism.

“Boleh saja kemerdekaan itu diproklamirkan di Jakarta, tetapi perjuangan untuk terus mengibarkan dan justru pahlawan kemerdekaan itu justru berasal dari Surabaya dengan 10 Novembernya yang sungguh luar biasa, dan apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi catatan sejarah juga dari Kota Surabaya,” kata Prof Nasih.

Ia juga mengakui bahwa dalam jangka pendek, dia tidak terlalu berharap ada orang luar negeri berobat ke Indonesia. Namun, jangka pendeknya adalah mereka yang selama berobat ke luar negeri dapat dicegah dengan pelayanan yang sebaik-baiknya dan fasilitas yang sangat bagus di Kota Surabaya.

“Kuncinya menurut saya adalah koordinasi dan kerjasama serta integrasi diantara semua komponen ini, ya dokternya, rumah sakitnya, dan semuanya termasuk pemkot yang harus terus bersama-sama demi mensukseskan inovasi ini,” tandasnya. [brj]

Melalui Aplikasi Usul Bansos, Pemkot Surabaya verifikasi 7.767 Warga Penerima Bantuan

SEPUTAR JATIM·September 18, 2021

Layarindonesia.com, Surabaya– Sejak diluncurkan pada Agustus 2021 lalu, ada sebanyak 34.232 usulan bantuan sosial (bansos) yang diajukan pemohon atau warga melalui aplikasi Usul Bansos. Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mendistribusikan sebanyak 7.767 bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang usulannya telah diverifikasi dan diterima.

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kanti Budiarti mengatakan, bahwa hingga per tanggal 17 September 2021, ada sebanyak 34.232 usulan bansos yang diajukan pemohon di 31 kecamatan se Surabaya. Dari total jumlah usulan itu, 10.093 di antaranya diterima dan sudah diverifikasi petugas kelurahan dan kecamatan.

“Sedangkan 16.790 usulan ditolak dan 7.349 lainnya masih dalam proses verifikasi. Dari 10.093 yang diterima, sebanyak 7.767 sudah menerima bantuan, sisanya akan diikutkan periode berikutnya,” kata Kanti di ruang kerjanya, Jumat (17/9/2021).

Ia menjelaskan, bahwa bantuan melalui laporan Usul Bansos ini diberikan kepada warga Surabaya yang terdampak pandemi Covid-19. Penerima bansos tersebut juga belum terdata sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bantuan ini kita berikan untuk yang belum pernah menerima bantuan. Seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun sembako dari Pemkot Surabaya serta Pemerintah Provinsi Jatim,” jelasnya.

Untuk memastikan calon penerima bantuan ini layak, maka Pemkot Surabaya melakukan verifikasi melalui dua tahapan. Pertama adalah dengan mencocokan data di sistem aplikasi Usul Bansos dengan aplikasi e-pemutakhiran data. Lalu, verifikasi di lapangan melalui petugas kelurahan dan kecamatan.

“Verifikasi lapangan itu kita ingin melihat benar apa tidak yang bersangkutan adalah warga KTP Surabaya. Kemudian, benar apa tidak orang tersebut berdomisili ada di lokasi yang disebutkan. Lalu, apakah pendapatannya di bawah UMR, tanggungan di dalam keluarganya seperti apa. Setelah itu, baru melihat kondisi fisik rumahnya, apakah layak dibantu atau tidak,” terangnya.

Setelah melalui dua tahapan verifikasi dan dinyatakan layak, maka Pemkot Surabaya kemudian memberikan bantuan berupa paket sembako untuk memenuhi kebutuhan pokok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing paket sembako itu berisikan 10kg beras, 1kg gula, 1 liter minyak goreng, dan 10 bungkus mie instan.

“Itu merupakan standart bantuan dari pemkot. Namun, tidak menutup kemungkinan isi yang diberikan berbeda, karena kita juga mendistribusikan bantuan yang diterima dari masyarakat,” sebutnya.

Mantan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkot Surabaya ini juga menjelaskan, bahwa alur distribusi bantuan pertama kali dikirimkan ke 31 kecamatan Surabaya. Selanjutnya, bantuan didistribusikan oleh masing-masing Camat dan Lurah. Kemudian, oleh RT/RW selanjutnya disalurkan kepada warga yang usulannya sudah diterima di aplikasi Usul Bansos.

“Proses pendistribusian ke seluruh kecamatan di Surabaya memakan waktu satu hari. Pada hari berikutnya baru bisa disalurkan kepada warga penerima bantuan,” paparnya.

Di samping memberikan bantuan melalui acuan data di aplikasi Usul Bansos, sejak Juli 2021 Pemkot Surabaya sudah menyalurkan hampir 60 ribu bantuan sembako. Kanti menyebut, hingga September 2021, pemkot sudah enam kali melakukan pendistribusian bantuan.

“Sasarannya macam-macam, mulai dari tukang becak, tukang tambal ban, tukang sampah, pedagang kaki lima, pekerja seni, UKM, dan pedangan pasar yang berada di bawah Dinas Koperasi (Dinkop). Bantuan juga diberikan kepada siswa sekolah yang orang tuanya meninggal karena Covid-19,” tandasnya. [brj]

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital “Road To Ignition” Tahun 2021 Hadir di Surabaya

SEPUTAR JATIM·September 11, 2021September 12, 2021

Layarindonesia.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal melakukan kerjasama dalam program Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak perusahaan rintisan berbasis digital yang akan mentransformasi Indonesia menjadi negara maju dengan anak muda sebagai motor penggeraknya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, bahwa Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital merupakan program Kemenkominfo sejak tahun 2016. Di tahun 2021, program ini akan dilaksanakan di 20 daerah dan salah satunya Kota Surabaya.

“Ini adalah programnya Kementerian Kominfo, dimana ada beberapa kota yang dinilai itu bisa dilaksanakan kegiatan pembinaan startup digital secara sustainable. Salah satunya yang dipilih adalah Kota Surabaya,” kata Fikser di kantornya, Jum’at (10/9/2021).

Sebelumnya, program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital tahun 2020 telah dilaksanakan di 17 kota di Indonesia dan dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah Ignition, yakni seminar untuk memaparkan permasalahan utama yang ada di Indonesia. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap workshop, dimana peserta diberikan pembekalan keahlian yang mereka butuhkan dalam membuat sebuah startup digital.

Sedangkan tahap selanjutnya adalah Hacksprint, dengan tujuan untuk menghasilkan solusi dari masalah yang sudah ditemukan pada saat workshop. Lalu tahap kemudian ialah Bootcamp, yang merupakan sesi mentoring mendalam untuk berkonsultasi tentang perkembangan startup yang telah mereka kerjakan. Sementara tahap akhir adalah Incubation, yaitu sebuah tahapan berupa pembinaan mendalam untuk mendapatkan atau menghasilkan minimum viable product (MVP). Setelah tahap Incubation, startup akan berkantor di Koridor Coworking Space agar tetap terupdate progress perkembangannya.

Fikser menjelaskan, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Surabaya bakal diawali dengan “Road To Ignition” yang berlangsung di Koridor Coworking Space pada Sabtu (11/9/2021). Tujuannya adalah untuk meningkatkan animo masyarakat serta menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital.

“Jadi besok ini adalah Road to Ignition, belum Ignition. Ignition akan dilaksanakan mulai akhir September. Pelaksanaannya bertahap sampai tahun depan, jadi benar-benar seperti kurikulum satu semester, itu melekat terus,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa ada beberapa rangkaian acara dalam “Road To Ignition” yang berlangsung besok. Di antaranya yakni, webinar dengan menghadirkan perwakilan Rektor dari Universitas di Surabaya, kepala dinas, alumni dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Startup Founder dari Koridor Coworking Space, serta perwakilan komunitas yang terkait. Dan yang terpenting pula adalah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi (NKS) Program 1000 Startup Digital antara pemkot diwakili Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Kementerian Kominfo yang diwakili Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Wahyu Pudjianto.

“Jadi Sabtu (11/9/2021) besok dalam Road To Ignition akan dilaksanakan penandatanganan NKS di Koridor Coworking Space yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan pihak Kementerian Kominfo. Road To Ignition berlangsung dengan konsep hybrid di Kota Surabaya,” kata Fikser.

Melalui penandatanganan NKS ini, kata Fikser, diharapkan ke depan lebih banyak tercipta startup digital baru untuk menciptakan solusi bagi kebutuhan warga Kota Surabaya hingga berkembang menjadi inovasi digital. “Dengan penandatanganan NKS ini, maka ada kerjasama yang lebih komprehensif dan sinergi antara pemkot dan Kemenkominfo,” ujarnya.

Bagi Kota Surabaya, Fikser menyebut, tentu ada beberapa manfaat yang bisa didapat dengan adanya kolaborasi ini. Salah satu poin pentingnya yakni, pihak Kemenkominfo berkomitmen menggelar program-program selain Gerakan 1000 Startup Digital di Surabaya. Seperti di antaranya kegiatan workshop-workshop berkualitas melalui Sekolah Beta. “Sehingga diharapkan warga Surabaya bisa memanfaatkan peluang ini,” pungkasnya.

Sebagai diketahui, selain dilakukan penandatangan NKS, dalam Road To Ignition ini juga diisi beberapa rangkaian acara. Di antaranya, sharing session dengan keynote speaker Asri Wijayanti (Founder & CEO Jahitin). Kemudian, diskusi panel dengan menghadirkan Dedhy Trunoyudho (Co Founder Garda Pangan), Niko Julius (Founder SocialMediaMarket.id) dan Fuadit Muhammad (Software Engineer & Content Creator) yang hadir melalui virtual.

Di samping itu, kegiatan Road To Ignition ini menargetkan sekitar 2 ribu peserta yang berasal dari mahasiswa di Surabaya. Para peserta sebelumnya telah mengikuti Fase Roadshow yang mampu memberikan komitmen untuk menciptakan sebuah startup dan mampu menjadi bagian dari ekosistem digital.

Untuk kehadiran peserta Road To Ignition, sebelumnya dapat mengisi registration form melalui Google Form Gerakan Nasional 1000 di tautan bit.ly/roadtoignitionSBY2021. Menariknya, Road To Ignition juga bisa diikuti masyarakat melalui zoom online dan youtube live Bangga Surabaya dan Sapa Warga Kota Surabaya mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. (brj)

Jangan ada lagi rangkap jabatan di Pemkot Surabaya tegas Arif Fathoni

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 30, 2021

Layarindonesia.com, Surabaya – DPD Partai Golkar Surabaya mengharapkan tidak ada lagi rangkap jabatan di Pemerintah Kota Surabaya menyusul wali kota setempat, saat ini sudah bisa menggunakan kewenangannya untuk rotasi dan mutasi pejabat.

“Dilihat dari aspek apapun rangkap jabatan tersebut menghambat kinerja. Karena satu orang harus fokus pada dua lembaga. Itu tidak mudah,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin.

Selain itu, lanjut dia, rangkap jabatan ini menghambat regenerasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Ada banyak pejabat fungsional yang sebenarnya sudah layak memimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Tapi karena proses rangkap jabatan itu, membuat nilai- nilai manajerial yang bersangkutan menjadi tidak bermanfaat.

Diketahui, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, tepat enam bulan terhitung sejak dilantik, kepala daerah memiliki wewenang melakukan rotasi penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan.

Terhitung sejak 27 Agustus 2021 atau enam bulan sejak dilantik, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah punya kewenangan mengisi jabatan kosong yang kini masih diampu oleh para pejabat pelaksana tugas (Plt). Jabatan kosong itu ada di sembilan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dua camat, dan 30 lurah, serta beberapa posisi lainnya.

Sembilan jabatan kepala OPD Pemkot Surabaya di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR).

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Sekretariat DPRD Surabaya, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Dirut RSUD Soewandhie. Sedangkan dua camat yang kosong yakni Gubeng dan Mulyorejo.

Menurut dia, reposisi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya adalah hak preogratif Wali Kota Surabaya. Tentu, lanjut dia, reorganisasi tersebut dalam rangka agar frekuensi antara wali kota dan wakil wali kota dengan organisasi perangkat daerah (OPD)- nya menjadi sama atau seirama, termasuk dalam hal kinerja.

Ia menilai manajemen kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji menggambarkan gabungan orang lapangan dengan orang manajerial. “Ya, mudah- mudahan dengan reorganisasi ini semakin menambah kinerja Pemkot Surabaya, dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya.

Perombakan posisi tersebut juga akan berjalan seiring perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemkot Surabaya yang mulai berlaku pada 2021.

DPRD Surabaya telah mengesahkan Raperda Perubahan Atas Perda Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya pada Senin (16/8). Di dalam perubahan perda tersebut menggabungkan sekaligus memecahkan sejumlah OPD.

Soal siapa ditempatkan dimana?, Arif Fathoni yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya ini percaya bahwa Eri Cahyadi dan Armuji sudah punya pertimbangan yang matang untuk itu semua.

“Kami tidak dalam konteks untuk mendorong-dorong seseorang menjadi apa, ” katanya. (ant)