pilpres 2024 – Layar Indonesia

Kader PPP Baidowi Ingin Dorong Erick Thohir Jadi Capres di 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 17, 2021December 21, 2021

Layarindonesia.com, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, saat di internal partainya ada dorongan dari kader terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bisa diusung di Pilpres 2024 mendatang.

Baidowi mengaku aspirasi dari kader PPP pun ditampung dengan baik sebagai masukan internal dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

“Di internal memang ada suara juga kalau Pak Erick diberikan kesempatan lewat PPP, ya namanya sebagai sebuah usulan dan aspirasi ya wajar-wajar aja kami terima,” ujar Baidowi kepada wartawan, Jumat (17/12).

Menurut Baidowi, adanya dorongan Erick Thohir untuk bisa diusung menjadi capres oleh PPP lantaran beberapa waktu lalu Menteri BUMN tersebut menjadi pembicara di workshop anggota DPRD PPP dari seluruh provinsi.

“Ada aspirasi dari masyarakat khususnya DPRD PPP ingin dengarkan paparan Erick Thohir dalm rangka meningkatkan perekonomian Indonesia dan tingkat kesejahteraan umat. Maka kami undang dan beliau hadir,” katanya.

Menurut Baidowi acara beberapa waktu lalu bukan untuk membicarakan Pilpres 2024 yang akan diusung PPP. Melainkan sebuah forum untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Sehingga dia mengaku usulan-usulan yang disampaikan oleh kader akan ditampung oleh internal PPP.

“Ada juga yang sampai mau mendorong tapi kami tahan karena kan enggak boleh karena bukan forumnya karena itu forumnya dengarkan gagasan-gagasan Erick Thohir tentang keindonesiaan, keislaman dan keanekaragaman,” pungkasnya. (jwp)

Pilpres 2024, Suara Pemilih Jokowi Dulu Bakal Menyebar Kemana Ya?

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 8, 2021December 15, 2021

Layarindonesia.com, Pada Pemilu 2019 Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin mendapat suara 55,5 persen atau 85,6 juta. Suara itu nantinya bakal menyebar ke pasangan calon presiden-wapres yang bertarung pada Pemilu 2024 mendatang. Lantas ke mana suara itu nanti melabuhkan pilihan?

Menjelang Pilpres 2024 sejumlah lembaga survei mulai membuat prediksi kontestasi. Berdasar survei Indikator Politik Indonesia, jika Prabowo Subianto maju sebagai capres, dalam survei itu suara menteri pertahanan itu 26,9 persen. Disusul Ganjar Pranowo 23,2 persen dan Sandiaga Uno hanya meraih 4,5 persen. Seluruh responden yang memilih ketiga tokoh itu dulunya adalah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019.

Menurut Pengamat komunikasi politik Cecep Handoko, Pilpres 2024 masih belum bisa keluar dari faktor primordial. Sosok dari Jawa tetap mendapat porsi suara. Buktinya Ganjar dan Prabowo mendapat suara yang sangat tinggi. Keduanya berasal dari Jawa. Diperkirakan pemilih Jokowi tidak bergeser pada dua tokoh itu. Sementara untuk Sandiaga Uno cuman mendapat 4,5 persen.

“Dukungan kecil terhadap Sandi boleh jadi karena belum ada rekam jejak keberhasilan di birokrasi. Ketika menjabat wakil gubernur DKI tidak tuntas. Bahkan memilih maju menjadi cawapres. Setelah kalah di Pilpres 2019, dia justru masuk istana,” kata Cecep Handoko kepada wartawan, Rabu (8/12).

Rekam jejak seperti itu akan membuat publik merasa tidak ada konsistensi dari Sandiaga Uno. Sehingga sedikit banyaknya akan berpengaruh pada elektabilitasnya pada Pilpres 2024.

Cecep menilai, pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 sangat beragam, multikultur, beragam etnis, dan cenderung mengedepankan keterbukaan. Mereka menginginkan kampanye non politik identitas. Hal itu membuat mereka bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya nanti pada Pilres 2024.

“Pemilih Jokowi kan beragam. Ada juga kelompok relawan. Pemilih Jokowi akan memilih yang sesuai dengan ideologi dan kriteria capres mereka. Apalagi, Jokowi pun kasih kebebasan buat menteri-menterinya nyapres, berarti tidak ada kekhususan arahan untuk pilih capres tertentu,” imbuhnya.

Mengutip data survei Indikator, Cecep tertarik melihat simulasi pasangan antara Ganjar Pranowo-Erick Thohir. Pasangan itu mendapat angka 31,1 persen. Angka itu lebih tinggi dari simulasi Anies Baswedan–Sandiaga Uno (30,8 persen). “Artinya kombinasi Ganjar Pranowo-Erick Thohir justru lebih diminati oleh masyarakat, termasuk di dalamnya pendukung Jokowi,” kata dia.

“Erick dan Ganjar menarik karena keduanya punya latar belakang berbeda baik secara primordial maupun profesi. Ganjar politisi tulen, sementara Erick seorang enterpreneur sukses,” kata Cecep.

Faktor primordial di Pilpres 2024 nanti, masih menjadi penentu. Ganjar merupakan orang Jawa, sementara Erick dari Sumatera. Ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih.

Kata Cecep, elektabilitas tergantung dipasangkan dengan siapa. Bahkan, sejauh ini, Ganjar Pranowo merajai berbagai survei. Mamanya tetap unggul meski dipasangkan dengan nama-nama lain, selain Erick Thohir.

Namun begitu juga 2024 masih cukup lama artinya konstelasi masih mencair bisa jadi ada jagoan baru terutama dari latar belakang militer. Kata dia, selain Prabowo ataupun Gatot Nurmatyo boleh jadi akan ada tokoh lain berlatar bekalang militer yang punya kans besar untuk maju Pilpres. (jwp)

DPP PPP Awiek: Duet Airlangga Ketum Golkar dan Suharso Ketum PPP, Duet Komplet Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 17, 2021

Layarindonesia.com – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, PPP terbuka berkoalisi dengan Partai Golkar. Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bisa menjadi pasangan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Pilpres 2024.

“Bagi PPP berkoalisi dengan partai Golkar terbuka saja, bahkan kemarin sempat ada wacana Airlangga Hartarto dengan Suharso Monoarfa Ketum Golkar dengan Ketum PPP, ya bisa saja sebab syarat koalisi kursi memenuhi,” ujar politikus yang akrab disapa Awiek ini dalam diskusi di DPR RI, Kamis (14/10).

Awiek menilai, dengan memasangkan Suharso dengan Airlangga, maka menjadikan pasangan yang komplet. PPP dan Suharso dari partai religius akan melengkapi Golkar sebagai partai nasionalis. Juga, Suharso akan melengkapi konfigurasi tokoh dari luar Jawa dengan Airlangga yang berasal dari tanah Jawa.

“Syarat konfigurasi nasionalis Islamnya sudah terpenuhi dan Jawa luar Jawanya sudah terpenuhi, itu salah satu opsi,” ujarnya.

Meski begitu, Awiek mengatakan belum ada pembicaraan resmi terkait wacana poros Golkar-PPP tersebut. PPP menghormati dinamika dan strategi partai politik lain dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Kami menghormati apa yang terjadi di partai Golkar dan partai lainnya juga kami di PPP memiliki langkah langkah tersendiri,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Dalam kesempatan sama, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Partai Golkar hanya butuh satu partai untuk berkoalisi mengusung pasangan calon presiden. Ace mengatakan, siapa tokoh yang akan menemani Airlangga tergantung dinamika dan komunikasi dengan partai politik lain.

“Partai Golkar sendiri hanya butuh satu partai untuk bisa mencalonkan Pak Airlangga dan nanti capresnya dengan siapa, ya tergantung dari proses dinamika dari komunikasi komunikasi politik yang dilakukan dengan partai-partai yang lain,” ujarnya. (jwp)

PKS Tunjuk Salim Segaf dalam Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 15, 2021

Layarindonesia.com – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku saat ini partainya punya strategi sendiri dengan mengusung Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri sebagai capres di 2024 mendatang.

“PKS punya strategi memajukan tokohnya hingga saat ini. Habib Salim Segaf Aljufri, Ketua Majelis Syuro PKS sudah diputuskan untuk menjadi tokoh nasional,” ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (12/10).

Mardani berujar semua partai politik yang lolos di parlemen sedang menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi capres di 2024. Sehingga PKS tidak ingin kalah.

“Semua partai saat ini sedang menyiapkan kadernya termasuk PKS,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR ini mengaku saat ini di internal PKS belum ada pembahasan mengenai penjajakan koalisi di Pilpres 2024. Menurut Mardani, fokus hari ini adalah bekerja melayani rakyat.

“Fokus saat ini bekerja melayani rakyat apalagi di masa pandemi dan resesi yang berat ini,” karanya.

Mardani menuturkan, penjajakan koalisi PKS dengan partai lain akan ada waktunya sendiri. Nantinya bakal diputuskan lewat Majelis Syuro PKS.

“Koalisi 2024 akan diputuskan Majelis Syuro PKS. Biasanya pada waktu yang dianggap tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, sbelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya besar kemungkinan akan kembali maju menjadi capres ikut kontestasi dalam Pilpres 2024.

“Saya katakan, 2024 Pak Prabowo Insya Allah akan maju dalam laga pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua. Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat, pembangunan harus berlanjut, cita-cita kita berpartai belum terwujud,” kata Muzani.

Muzani mengaku harapan dan keinginan kader Partai Gerindra di daerah ini akan diteruskan dalam forum partai dan kepada Prabowo Subianto sendiri. (jwp)

Terancam Sanksi PDIP, Ganjar Diminta Deklarasikan soal Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 21, 2021September 22, 2021

Layarindonesia.com, Jakarta – PDIP akan memberi sanksi disiplin kepada kader mereka yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Pakar politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai Ganjar Pranowo perlu melakukan deklarasi untuk memutuskan maju tidaknya ke Pilpres 2024.

“Kalau menurut saya, kalau Ganjar benar-benar percaya diri, saat ini dia deklar aja akan maju ke Pilpres atau tidak. Kalau seperti ini kan bagaimana kita mau jadiin seorang calon presiden, tapi nggak tahu maunya apa. Dia mau maju atau tidak,” ujar Hendsat kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Hensat mengatakan, nama Ganjar kerap dalam survei masuk dalam tiga besar capres 2024. Menurutnya, PDIP ingin mendengar keputusan Ganjar terkait maju atau tidaknya di pilpres mendatang.

“Di lembaga-lembaga survei, dia tiga besar. Tapi kan habis itu nggak pernah ada konkretnya mau apa setelah itu. Misalnya dia bilang terang-terangan, bilang ‘Bu Mega, Mbak Puan, saya Ganjar Pranowo kader PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah menyatakan tidak akan maju ke pemilu presiden 2024’,” tuturnya.

“Tapikan itu tidak pernah terdengar, mungkin itu yang ingin di dengar oleh Teuku Umar, mas Ganjar tuh maunya apa,” lanjut Hensat.

Hendsat menyebut Ganjar perlu berhati-hati terhadap dukungan yang telah diberikan kepadanya untuk nyapres di 2024, semisal dukungan dari Jokowi Mania (JoMan).

“Apalagi kemudian Ganjar menerima pinangan dari relawan Jokowi, mestinya Ganjar itu waspada. Maksudnya waspada tuh, relawan itu harusnya sukarela mendukung satu orang dan royal. Dia relawan pak Jokowi, Pak Jokowinya belum selesai tapi sudah pindah ke Ganjar, mau ngapain itu relawan,” tuturnya.

Hensat mengatakan Ganjar dibesarkan oleh PDIP, sehingga menurutnya Ganjar sebaiknya tidak keluar dari PDIP. Saat ini, sambung Hensat, Ganjar perlu fokus dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Sebetulnya Ganjar ini dibesarkan oleh PDI Perjuangan, jadi menurut saya jangan dia keluar dari PDI Perjuangan. Stay saja sama PDI Perjuangan. Bila nanti calon presiden dari PDI Perjuangan menang lagi, sangat mungkin dia masuk jajaran menteri. Kalau menurut saya dia seharusnya fokus di situ,” katanya.

“Saat ini sebaiknya dia fokus untuk, bisa menyelesaikan tugas dia sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan kinclong, dengan bagus dan baik. Sekarang perbedaan Mas Ganjar dan Pak Jokowi pada saat jadi gubernur tuh Pak Jokowi itu banyak program-programnya yang ready untuk nasional. Ganjar nggak,” sambungnya.

Nama Ganjar Pranowo dikaitkan dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan partainya akan memberi sanksi disiplin kepada kader yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres. Hal itu terkait dalam beberapa waktu terakhir nama Ganjar santer didukung relawan untuk maju di Pilpres 2024 sebagai ‘the next president’.

“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai,” kata Hasto saat dihubungi, Senin (20/9).

“Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” ujarnya. (dtk)