PPP – Layar Indonesia

Persiapkan Satker AMUKGANA, PW AMK Jawa Timur siap tanggap Bencana

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 31, 2022April 1, 2022

Layarindonesia.com, Surabaya, Pasca Mukerwil AMK Jawa Timur siapkan amunisi ide-ide progresif kerja elektoral sebagai Banom PPP Jawa Timur, salah satunya akan segera membentuk Satuan Kerja Angkatan Muda Kabah Tanggap Bencana (AMUKGANA) Jawa Timur.

“AMUKGANA ini nantinya akan menjadi salah satu pilar kekuatan AMK Jawa Timur mengaantisipasi bencana Alam yang tetap menjadi kewaspadaan kita bersama, tentunya AMUKGANA tidak berdiri sendiri, namun juga menjadi bagian suporting sistem yang sudah ada dari pemerintah daerah, kerjasama yang solid antar lembaga tanggap bencana Alam akan memaknai upaya-upaya penanganan dampak atau pencegahan yang harus dilakukan secara koordinatif, insya Allah AMUKGANA Jatim kita siapkan.” Papar H. Zainuddin Sekretaris Wilayah PW AMK Jawa Timur.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mencatat 309 kejadian bencana alam sepanjang Januari-Desember 2021.
Antara lain banjir 166 kejadian, 61 bencana angin kencang, 12 banjir bandang, 30 tanah longsor, 19 angin puting beliung, 6 gempa bumi dan 14 bencana lainnya (gerakan tanah, abrasi, banjir rob, gunung api serta karhutla

“Perlunya pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, AMK Jatim menganggap ini penting.” Sambung Pengusaha Muda Jawa Timur ini.

“Nantinya AMUKGANA bisa menjadi bagian peranan dalam pasca bencana dengan sasaran utama kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, butuh kerjasama dan proses yang meguatkan, mengingat Jawa Timur kerap didaerah tertentu berpotensi terjadi bencana Alam, AMK harus hadir bersama masyarakat.” Ujar H. Zainuddin Mengakhiri wawancara.

Ketua PBNU Gus Yahya : Harap PPP bangkit dan bangun peradaban masa depan

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 28, 2022March 29, 2022

Layarindonesia.com, Malang – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengharapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mampu bangkit dan membangun peradaban masa depan yang mempersatukan masyarakat Indonesia.

Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf pada peringatan puncak Hari Lahir ke-49 PPP di Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan partai politik yang lahir pada 1973 itu diharapkan menjadi partai pemersatu masyarakat untuk membangun peradaban masa depan.

“Saya berharap PPP ini sungguh-sungguh bisa bangkit menjadi partai yang mempersatukan masyarakat untuk membangun peradaban masa depan,” katanya.

Ia sangat berharap PPP bisa menjadi elemen strategis yang menjadi senyawa dan energi bangsa Indonesia untuk membangun peradaban masa depan yang damai bagi seluruh umat manusia.

Menurut Gus Yahya, jika PPP ingin mendapatkan konstituen yang saat ini didominasi generasi milenial, maka tidak mungkin jika hanya menawarkan sejarah dan masa lalu partai. Namun, PPP harus bisa menawarkan masa depan kepada generasi itu

“Mereka (generasi milenial) tidak punya hubungan sama sekali dengan masa lalu. Jadi yang masuk akal, yang rasional dan strategis, adalah dengan menawarkan masa depan,” katanya.

Ia menambahkan untuk membangun peradaban masa depan tersebut, juga dibutuhkan sosok pimpinan yang memiliki dua karakter utama. Dua karakter utama seorang pemimpin untuk membangun masa depan Indonesia itu adalah luwes dan ulet.

“Saya yakin PPP mampu, punya potensi untuk itu karena ketua umumnya Pak Suharso. Beliau luwes dan ulet,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan milik masyarakat Indonesia dan tidak hanya milik satu partai tertentu. PBNU mendukung penuh PPP untuk membangun masa depan Indonesia yang mempersatukan bangsa.

“Kalau tadi dikatakan bahwa NU ini milik semua orang, itu adalah realita. Memang milik semua orang. Dan NU ingin mengajak semua orang, untuk bersatu bersama-sama membangun masa depan,” ujarnya.

PPP didirikan pada 5 Januari 1973 yang merupakan hasil penggabungan empat partai berbasis Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti.

PPP dipelopori KH Idham Chalid, H Mohammad Syafaat Mintaredja, H Anwar Tjokroaminoto, H Rusli Halil, dan H Mayskur. Dengan bergabungnya partai-partai besar berbasis Islam tersebut, PPP memproklamirkan diri sebagai Rumah Besar Umat Islam. (atr)

Ketua PPP Suharso : Jawa Timur awal Perjuangan pemilu 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 27, 2022March 29, 2022

.com, Malang – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Suharso Monoarfa menyatakan perjuangan partai berlambang Ka’bah pada ajang pesta demokrasi atau pemilihan umum 2024 dimulai dari Jawa Timur.

Pada peringatan puncak Hari Lahir (Harlah) ke-49 PPP di Malang, Jawa Timur, Minggu, Suharso mengatakan secara elektoral, Provinsi Jawa Timur dinilai menjadi yang cukup berat mengingat pada wilayah tersebut merupakan basis suara dari sejumlah partai besar.

“Elektoral ke depan sangat luar biasa. Dan kita mengatakan bahwa laga itu akan kita mulai dan meniupkan terompet serta menabuh genderang pada Harlah ke-49 ini di Jawa Timur,” kata dia.

Ia menjelaskan pada pemilihan umum ke depan, ia ingin merebut kembali suara-suara PPP khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur. Ia berharap, cita-cita itu bisa diraih PPP pada pemilu mendatang.

Menurut ia, partai yang lahir pada 1973 itu optimistis mampu mendulang hasil positif pada pemilu 2024 di Jawa Timur, meskipun sesungguhnya wilayah itu memiliki persaingan cukup ketat.

“Kita ingin merebutkan kembali, memulangkan kembali suara-suara PPP yang dipinjam dan dibawa pergi oleh mereka-mereka yang nanti akan kembali juga,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dia menambahkan, salah satu alasan peringatan puncak Hari Lahir (Harlah) ke-49 PPP dilakukan di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, karena pada wilayah tersebut memiliki tantangan tersendiri secara elektoral.

“Kenapa juga diadakan di Jawa Timur? Jawa Timur ini pertempurannya sangat keras secara elektoral,” ujarnya.

Ia mengharapkan, para kader PPP yang ada bisa membantu perkembangan Nahdlatul Ulama ke depan, mengingat partai yang berlambang Ka’bah tersebut dilahirkan dari salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.

“Bahwa PPP itu dilahirkan NU, sejarah menuliskannya begitu. Saya ingin mengajak kader-kader PPP yang jadi pengurus NU di seluruh Indonesia, untuk membantu mengembangkan NU ke depan,” katanya.

Pada peringatan Harlah ke-49 PPP itu dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah bupati, wali kota yang ada di wilayah Jawa Timur. (ant)

PPP Baidowi : Kepala IKN Bisa Dirangkap Seorang Menteri

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·February 20, 2022February 22, 2022

Layarindonesia.com, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai jabatan Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) bisa dirangkap oleh menteri dan wakilnya dari luar kementerian, sesuai dengan aturan Pasal 4 ayat 1(b) UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.

“Pasal 4 ayat 1 (b) UU IKN disebutkan status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri, adapun wakilnya dari luar kementerian,” kata Baidowi di Jakarta, Minggu.

Namun menurut dia, hal tersebut tergantung pilihan dari Presiden apakah menunjuk Kepala Badan Otorita IKN atau menunjuk salah satu menteri untuk merangkap Kepala Badan Otorita IKN.

Dia mengatakan, yang jelas peluang salah satu menteri merangkap sebagai Kepala Badan Otorita IKN sangat terbuka jika melihat ketentuan UU IKN.

“Siapa menteri yang dimaksud? Semuanya tergantung keputusan presiden, bisa Mendagri, Menteri PPN, Menkopolhukam atau menteri yang ditunjuk Presiden,” ujarnya.

Dia mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 3 UU IKN, Presiden memiliki waktu dua bulan untuk mengangkat Kepala Badan Otorita IKN untuk pertama kali.

Menurut dia, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU IKN, kepala dan wakil kepala otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Selain itu menurut dia, setelah UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN resmi diundangkan, maka pemerintah wajib menyusun aturan pelaksana agar bisa diimplementasikan.

Baidowi mengatakan, adanya gugatan terhadap UU IKN di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghentikan keberlakuan UU tersebut sebelum ada putusan MK. Karena itu dia menilai pembuatan aturan teknis bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu putusan MK. (jwp)

DPC PPP Surabaya desak DPP keluarkan SK kepengurusan baru agar siap verifikasi parpol

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·February 4, 2022February 8, 2022

Layarindonesia.com, Surabaya – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera mengeluarkan surat keputusan kepengurusan baru DPC PPP Surabaya menyusul adanya verifikasi partai.

“Semenjak muscab (musyawarah cabang) ke-9 DPC PPP Surabaya pada 13 Desember 2021 hingga saat ini belum turun SK dari DPP. Padahal kan sebentar lagi ada verifikasi partai untuk Pemilu 2024,” kata mantan Ketua DPC PPP Surabaya Buchori Imron di Surabaya, Jumat.

Menurut ia, hasil muscab menunjuk tim formatur terdiri dari lima pengurus dari DPP PPP satu orang, DPW Jatim satu orang dan sisanya dari DPC Surabaya. Tim tersebut diberi tugas memilih ketua DPC Surabaya yang baru.

“Formatur sepakat memilih saya kembali untuk memimpin PPP Surabaya. Masalahnya saya sudah dua periode menjabat sebagai ketua DPC PPP Surabaya,” ujarnya.

Anggota DPRD Surabaya ini mengaku tidak masalah jika ditunjuk kembali menjadi Ketua DPC PPP Surabaya, namun terkendala dengan aturan partai bahwa pengurus yang sudah dua kali menjabat sebagai ketua tidak boleh diusulkan lagi.

“Sebetulnya saya bisa memimpin PPP Surabaya lagi jika ada diskresi di DPP. Kebebasan mengambil keputusan dalam situasi saat ini ada di DPP. Sambil menyiapkan juga pengganti yang akan datang,” ujarnya.

Buchori mengatakan kalau sekarang ini dipaksakan dengan menunjuk ketua baru maka dipastikan banyak yang belum siap. Apalagi saat ini ada verifikasi parpol yang harus dilakukan secara cermat dan cepat.

“Kalau dipaksakan menunjuk ketua baru malah tidak kondusif karena terjadi gesekan di tingkat bawah. Selama ini yang dituakan di PPP Surabaya itu saya. Jadi, saya tahu pergolakan kader di tingkat bawah,” katanya.

Untuk itu, Buchori berharap hasil muscab bisa segera ditindaklanjuti oleh DPP PPP dengan mengeluarkan SK kepengurusan baru. “Dengan adanya SK maka pengurus baru bisa segera menyiapkan untuk verifikasi parpol,” katanya. (atr)

Kader PPP Baidowi Ingin Dorong Erick Thohir Jadi Capres di 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 17, 2021December 21, 2021

Layarindonesia.com, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, saat di internal partainya ada dorongan dari kader terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bisa diusung di Pilpres 2024 mendatang.

Baidowi mengaku aspirasi dari kader PPP pun ditampung dengan baik sebagai masukan internal dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

“Di internal memang ada suara juga kalau Pak Erick diberikan kesempatan lewat PPP, ya namanya sebagai sebuah usulan dan aspirasi ya wajar-wajar aja kami terima,” ujar Baidowi kepada wartawan, Jumat (17/12).

Menurut Baidowi, adanya dorongan Erick Thohir untuk bisa diusung menjadi capres oleh PPP lantaran beberapa waktu lalu Menteri BUMN tersebut menjadi pembicara di workshop anggota DPRD PPP dari seluruh provinsi.

“Ada aspirasi dari masyarakat khususnya DPRD PPP ingin dengarkan paparan Erick Thohir dalm rangka meningkatkan perekonomian Indonesia dan tingkat kesejahteraan umat. Maka kami undang dan beliau hadir,” katanya.

Menurut Baidowi acara beberapa waktu lalu bukan untuk membicarakan Pilpres 2024 yang akan diusung PPP. Melainkan sebuah forum untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Sehingga dia mengaku usulan-usulan yang disampaikan oleh kader akan ditampung oleh internal PPP.

“Ada juga yang sampai mau mendorong tapi kami tahan karena kan enggak boleh karena bukan forumnya karena itu forumnya dengarkan gagasan-gagasan Erick Thohir tentang keindonesiaan, keislaman dan keanekaragaman,” pungkasnya. (jwp)

PPP: Siap Jadikan Ridwan Kamil Gubernur Jabar Elite Partai jika Bergabung

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 4, 2021December 10, 2021

layarindonesia.com, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku partainya membuka lebar-lebar pintu terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jika ingin bergabung. Hal ini dikatakan Arsul Sani lantaran menanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berencana bergabung dengan partai politik tertentu guna Pilpres 2024.

“PPP membuka pintu lebar untuk Kang Emil bergabung,” ujar Arsul kepada wartawan, Sabtu (4/12).

Wakil Ketua MPR ini menuturkan, PPP siap menjadikan Ridwan Kamil sebagai elite jika memutuskan bergabung dengan partai yang dikomandoi oleh Suharso Monoarfa ini.

“Insya Allah kalau di PPP orang dengan kapasitas seperti Kang Emil akan langsung menjadi elite partai dan tidak banyak berkompetisi dengan kader-kader PPP lain,” katanya.

Arsul menjelaskan, alasan Ridwan Kamil langsung diberikan jabatan tersebut lantaran PPP selama ini jarang orang-orang yang memiliki background intelektual, keilmuan dan teknokratis seperti Ridwan Kamil.

“Ini bisa dibandingkan dengan partai-partai lain yg orang-orang dengan background seperti itu sudah banyak. Sehingga harus terjadi kompetisi internal yang ketat lebih dulu untuk bisa tampil yang di depan dan menjadi ‘primus interpares’,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bakal gabug ke partai politik pada tahun 2022. Ini bertujuan agar dirinya bisa diusung oleh parpol di Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menuturkan mengaku telah melaksanakan istikharah atau menentukan pilihan menjelang Pilpres 2024.

“Saya sudah ‘haqul yakin’ kalau di level nasional tidak mungkin independen. Jadi saya akan istikharah tahun depan mau masuk partai,” kata Kang Emil.

Kang Emil menyadari untuk masuk dalam kontestasi Pilpres 2024 tidak mungkin ditempuh melalui jalur independen. Ridwan Kamil mengaku tidak ambil pusing. Baginya, baik diusung sebagai calon RI 1 atau RI 2 pada muaranya adalah harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (jwp)

PPP: Harap Kenaikan PAD Jember Lewat Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Bebani Rakyat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 13, 2021November 16, 2021

Layarindonesia.com, Jember – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jember, Jawa Timur, mendukung rencana kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

“Tapi kami berharap agar peningkatan target pajak daerah dan retribusi daerah ini tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah yang terkena dampak dari pandemi dan mengalami krisis ekonomi hingga saat ini,” kata Sugiyono Yongki, juru bicara Fraksi PPP.

PPP juga mendukung langkah strategis bupati yang telah melantik direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD). “Pelantikan ini meningkatkan dan menggairahkan kualitas kinerja guna meningkatkan PAD,” kata Sugiyono.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap nakhoda baru akan membuat PDP Kahyangan lebih berkembang dan produktif. Juru bicara PKS Mangku Budi meminta Pemerintah Kabupaten Jember mengawal reformasi perkembangan PDP Kahyangan menjadi BUMD yang mandiri dan menjadi percontohan petani kopi.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan, Perumdam Tirta Pandalungan Jember sudah menyetorkan PAD sebesar Rp 1 miliar pada 2021. “Sedangkan untuk PDP Kahyangan saat ini belum bisa memberikan kontribusi PAD, mengingat kondisi perusahaan yang belum memungkinkan. Tentunya ke depan PDP Kahyangan didorong juga untuk dapat memberikan kontribusi PAD dengan perbaikan manajemen perusahaan,” katanya. [brj]

DPC Jember PPP: Ada Tiga Alasan PPP Layak Optimistis Raih 10 Kursi DPRD Jember

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 31, 2021November 1, 2021

Layarindonesia.com, Jember – Partai Persatuan Pembangunan percaya diri bakal bisa menguasai 10 kursi DPRD Jember, Jawa Timur, pada Pemilihan Umum 2024. Saat ini, PPP memiliki lima kursi di parlemen.

“Target itu logis dan rasional. Ini tentu membutuhkan kerja keras dari semua kader PPP,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini Farouq, di sela-sela acara Rapat Pimpinan Cabang, di Kabupaten Jember, Minggu (31/10/2021).

Madini mengatakan, setidaknya ada tiga alasan yang melandasi optimismenya. “Pertama, sekarang PPP punya bupati. Dulu saja saat Pemilu 2019, kami belum punya bupati, perolehan kursi kami bisa naik hampir 100 persen dari tiga kursi menjadi lima kursi. Apalagi sekarang, harapannya bisa naik seratus persen,” katanya.

PPP adalah salah satu partai pengusung pasangan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Firjaun Barlaman pada Pemilihan Kepala Daerah Jember 2020. Dengan dukungan koalisi lima partai politik, Hendy berhasil mengalahkan calon bupati petahana Faida.

Alasan kedua adalah soliditas kepengurusan. Rapat pimpinan cabang yang merupakan kegiatan pra musyawarah cabang menjadi salah satu momentum strategis konsolidasi pengurus. “Ditarget pada November ini musyawarah cabang seluruh Jatim selesai dilaksanakan, dan musyawah anak cabang pada Desember 2021,” kata Madini.

Menurut Madini, dari rapat pimpinan cabang dan musyawah cabang akan lahir program dan kepengurusan baru partai. “Diharapkan nanti mewujudkan PPP sebagai partai modern. Tidak hanya oral habit party, tapi digital party, dan kami memang harus siap menyiapkan bank data dan sekolah politik uneuk kaderisasi sehingga mereka siap menghadapi pemilu,” katanya.

Alasan ketiga adalah PPP mempersiapkan program-program kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Termasuk kami akan adakan pelatihan untuk generasi muda milenial tentang bagaimana berinternet sehat,” kata Madini. [brj]

PPP Dorong Bupati Jember Cari Terobosan dan Peluang di Luar APBD

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·September 3, 2021September 3, 2021

Layarindonesia.com, Jember– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong Bupati Hendy Siswanto agar mencari terobosan dan peluang di luar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mendanai pembangunan.

“Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, menuju Jember sejahtera dan bahagia lahir batin dunia akhirat, dibutuhkan kepiawaian bupati dan wakil bupati untuk mencari terobosan dan peluang-peluang baru, untuk mendapatkan program dan anggaran yang sah halal dan dapat dipertanggungjawabkan di luar APBD tahun berjalan,” kata Imron Baihaqi, juru bicara Fraksi PPP.

Dorongan ini tak lepas dari kondisi perekonomian Jember saat ini. Imron menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Jember pada 2020 tercatat minus 2,98 persen. Sementara target pertumbuhan ekonomi pada 2024 adalah 5,3 persen dan 5,5 persen pada 2026. “Dalam upaya pencapaian target tersebut, bupati dan wakil bupati beserta seluruh perangkat daerah hendaknya mampu mencari ide kreatif dan inovatif untuk melakukan akselerasi nyata,” kata Imron.

PPP mengingatkan, target itu tak akan mudah dicapai. Apalagi sejumlah indikator kesejahteraan tidak sedang baik-baik saja. Pada 2020 angka penganguran meningkat jadi 5,12 persen dan angka kemiskinan meningkat jadi 10,09 persen. “Sementara, pada 2024, bupati dan wakil bupati menargetkan penurunan angka pengangguran menjadi 4,5 persen dan pada 2026 menjadi 4,3 persen,” kata Imron.

“Target penurunan angka pengangguran dan kemiskinan menurut kami sangat spektakuler Sementara, Jember hingga saat ini masih berada dalam suasana pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum diketahui kapan berakhirnya,” kata Imron.

Bupati Hendy Siswanto menyebutkan beberapa terobosan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi. “Upaya untuk mengurangi pengangguran adalah dengan melibatkan tenaga kerja lokal dalam kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD, yaitu program padat karya, proyek-proyek infrastruktur daerah, pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, pemagangan dalam negeri, pelatihan teknologi tepat guna, kerjasama antar daerah, Job Fair, dan perlindungan Hubungan Industrial Peace (HIP),” katanya, dalam sidang paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (1/9/2021). (brj)