radikalisme – Layar Indonesia

Dukung Densus 88 Untuk Berantas Terorisme, GP Ansor Lamongan dalam bentuk Tanda Tangan

SEPUTAR JATIM·November 22, 2021November 23, 2021

Layarindonesia.com, Lamongan – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Lamongan mendukung penuh keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memberantas aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Aksi dukungan tersebut berlangsung di sela-sela acara pelantikan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, bertempat di Mahkota Cafe & Resto, Jalan Jombang-Babat, Minggu (21/11/2021).

Secara serentak, ratusan kader GP Ansor dan Banser Lamongan melakukan tanda tangan pada banner berukuran 2 meter persegi sebagai bentuk dukungan terhadap pasukan elit Kepolisian Republik Indonesia tersebut.

Bahkan, sejumlah tokoh NU, di antaranya Rais Syuriah PCNU Babat, KH Mustaqim, Ketua Tanfidziyah PCNU Babat, KH Agus Ma’mun, dan para tokoh pemuda yang hadir saat itu turut serta menandatangani dukungan terhadap Densus 88 Antiteror ini.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Lamongan, Muhammad Masyhur mengungkapkan, bahwa penandatangan dukungan ini dimaksudkan agar Densus 88 Antiteror Polri bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya, yang salah satunya untuk memberikan rasa aman bagi setiap warga.

“Kami setuju Densus 88 melakukan langkah tegas terhadap kelompok atau pribadi yang terindikasi melakukan radikalisme atau ekstremisme di Indonesia,” kata Masyhur, kepada awak media, Minggu (22/11/2021).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara aman, sehingga jangan sampai terjadi konflik gara-gara gerakan provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan negara ini. “Radikalisme atau ekstremisme yang dapat mengarah atau dapat menganggu negara kesatuan ini tidak boleh terjadi dan dibiarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Masyhur menyampaikan, GP Ansor memiliki tanggungjawab untuk menjaga negara ini dari segala aksi ekstremisme yang mengarah atau dapat merusak persatuan dan kesatuan negara yang telah diperjuangkan oleh para founding fathers ini.

Sebagaimana dalam sejarahnya, Masyhur menambahkan, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peranan penting dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Ansor dalam hal ini akan terus memperkuat organisasi dengan masyarakat, supaya tidak ikut terlibat dalam gerakan radikalisme,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Babat, Muhammad Mukhlis yang baru saja dilantik mengatakan, GP Ansor ke depan tidak hanya menjaga keberlangsungan dakwah Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) Annahdliyah saja.

Tetapi, juga harus menjadi organisasi yang mandiri dan bisa memberikan manfaat terhadap anggota dan masyarakat sekitar melalui program kerja ranting Ansor yang bersinergi dengan pemerintahan desa.

Selain itu, menurut Mukhlis, sinergi tersebut harus terjalin kuat demi membangun kemandirian organisasi, baik melalui sektor pemberdayaan maupun sektor lainnya. “Kebetulan kami juga mengundang para Kades di acara pelantikan ini, harapannya nanti ranting Ansor yang ada di desa bisa bersinergi dengan pemerintahan desa dalam melaksanakan programnya,” ucap Mukhlis dalam sambutannya.[brj]

Pelantikan Pengurus Fatayat NU, Ketum Ajak Kaum Perempuan Tangkal Radikalisme

SEPUTAR JATIM·October 24, 2021October 26, 2021

Layarindonesia.com, Kediri – Ketua Umum Fatayat NU Pusat, Anggia Ermarini, meminta kaum perempuan bisa menumbuhkan semangat kebangsaan dan NKRI kepada setiap anak mereka. Tujuannya untuk menangkal faham radikalisme yang dapat merongrong negara.

Ketum Fatayat NU Pusat, Anggia Ermarini menyampaikan seruan itu ketika memberikan orasi ilmiah, dalam Pelantikan Pengurus Fatayat NU Kota Kediri, di Masjid Agung Kota Kediri, Sabtu (23/10/2021). Menurut perempuan yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Dapil Jatim VI, saat ini generasi Milenial di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan zaman.

“Kini adalah waktu yang tepat bagi mereka agar mempunyai semangat tinggi dalam melakukan jihad di berbagai bidang,” kata Anggia Erma Rini.

Sementara itu, Dewi Nafi’ah, selaku Ketua Terpilih Fatayat NU Kota Kediri menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pihak terkait hingga akhirnya pelantikan pengurus ini dapat dilakukan pada Oktober 2021.

“Bahkan walau terhalang Pandemi Covid-19 kiprah Fatayat NU Kota Kediri selama ini tetap berjalan. Misalnya dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat, seperti melalui forum jual beli Khodijah Muslimahpreneur yang mewadahi potensi UMKM para anggota Fatayat NU setempat,” kata Dewi.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Choirudin Mustofa, alumni Wasekjen DPP IPNU-IPPNU dan Ketua IPNU-IPPNU Kota Kediri. Pria yang juga sebagai Anggota DPRD Kota Kediri itu menambahkan, sebagai generasi yang hidup di lingkup NU, ia percaya pelantikan Pengurus Fatayat NU Kota Kediri, dapat memberikan energi baru. Karena para pengurus ini merupakan kader, yang berasal dari beragam latar belakang, terutama diisi kaum Milenial.

“Saya mengapresiasi Pelantikan Pengurus Fatayat NU Kota Kediri, dan diharapkan ini bisa mewarnai keharmonisan lembaga NU ke depan,” kata pria yang akrab disapa Mas Tofa ini. [brj]

Moeldoko Berdayakan Peran Pesantren Cegah Radikalisme, JAMMI Dukung Imbauannya

SEPUTAR JATIM·September 28, 2021

Layarindonesia.com,– Pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyatakan radikalisme dan intoleransi yang menyusup di tengah masyarakat dan lembaga pendidikan, direspons oleh banyak kalagan. Salah satunya Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI).

Moeldoko juga menilai, pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter secara komprehensif dan kolaboratif, di antaranya dengan melibatkan peran pondok pesantren (Ponpes).

Koordinator nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi mengatakan, pernyataan Moeldoko tersebut harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Misalnya temuan Badan Intelejen Negara (BIN) di lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi yang menemukan 39 persen mahasiswa terpapar paham radikalisme.

Irfaan juga menambahkan penelitian terbaru Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada tahun 2021 mengungkap 30,16 persen mahasiwa memiliki sikap toleransi yang rendah.

“Embrio paham radikalisme kan sikap intoleransi. Tidak bisa menerima perbedaan, dan memaksakan kehendak,” terangnya.

“BIN menemukan sekitar 39 persen mahasiswa terpapar paham radikalisme. Sementara itu, embrionya, sikap intoleransi diungkap oleh riset PPIM UIN Jakarta pada tahun 2021. Mereka menemukan 30,16 persen mahasiswa memiliki sikap toleransi yang rendah,” sambungnya.

Oleh karena itu, menurut JAMMI, imbauan KSP Moeldoko ini mesti menjadi perhatian bersama bagi pemerintah maupun kalangan elemen masyarakat.

“Ini alarm dini bagi semua pihak agar mewaspadai gerakan dan paham terorisme yang menyusup di tengah masyarakat,” kata Irfaan.

Lebih lanjut, JAMMI mengajak semua anak bangsa bahu membahu melakukan upaya preventif terbaik agar paham intoleransi dan radikalisme ini tidak merusak integrasi bangsa.

“Saya kira salah satu upaya itu, seperti yang Pak Moeldoko singgung saat di Pesantren Lirboyo, perlunya revitalisasi peran pesantren sebagai pusat pembangunan karakter. Tentu memerlukan dukungan dan political will pemerintah agar dapat melibatkan pesantren dalam tiap program upaya preventif, deradikalisasi maupun counter-narasi paham radikalisme apalagi terorisme,” jelasnya.

Pihaknya juga meyakini jejaring pesantren berkontribusi besar dalam meng-counter narasi-narasi paham keagamaaan yang rigid dan kaku. JAMMI misalnya menyebut peran pesantren yang biasa belajar kitab kuning bercorak ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdiyah yang membentuk pola pikir yang inklusif, moderat, dan mencintai tanah air.

Begitu juga kontribusi jejaring alumni pesantren yang menyebarkan paham agama wasatiyah (moderat) yang mematahkan paham radikalisme sehingga paham itu tidak laku di tengah masyarakat. Sementara
di perguruan tinggi, JAMMI berharap agar pemerintah dapat membuka lebar gerbang perguruan tinggi negeri maupun swasta bagi kalangan santri. Jauh lebih baik jika pemerintah menyediakan beasiswa.

“Santri masuk kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) itu udah biasa, tapi kalau masuk PTN seperti UI (Universitas Indonesia), UGM (Universitas Gadjah Mada), ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanian Bogor) dan sebagainya itu ‘kan jarang banget. Barangkali mahasiswa yang terpapar itu belum pernah berkenalan dengan kitab-kitab kuning sehingga mudah terdoktrin paham radikalisme,” pungkasnya.

(jwp)