satgas covid – Layar Indonesia

Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku tegaskan 8 Kabupaten di Jatim Alami Lonjakan Kasus

NASIONAL·November 10, 2021November 13, 2021

Layarindonesia.com, Jakarta – Sebanyak 8 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami lonjakan kasus Covid-19 selama kurun waktu tanggal 1-7 November 2021.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (9/11/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Wiku lonjakan kasus tersebut dapat diketahui menggunakan analisis 7-day moving average periode tanggal 1 – 7 November 2021 yang bersumber dari data Kementerian Kesehatan melalui sistem Bersatu Lawan COVID-19.

Delapan dari 38 kabupaten/kota atau 21,05% yaitu Pacitan, Banyuwangi, Madiun, Bojonegoro, Trenggalek, Mojokerto Ngawi dan Pamekasan.

Bupati/walikota dapat menggunakan analisis dengan cara membandingkan rata-rata kasus harian selama 7 hari dengan rata-rata kasus harian selama 7 hari sebelumnya.

“Apabila kabupaten/kota menunjukkan peningkatan maka hal ini perlu diantisipasi terlebih kita akan segera memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru),” kata Wiku

Sejumlah daerah lain terkait tren kenaikan di Jawa yaitu di Provinsi Banten terdapat 2 dari 8 kabupaten/kota atau 25% yaitu Lebak dan Kota Tangerang.

Di DKI Jakarta, terdapat 3 dari 6 kabupaten/kota atau 50% yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat terdapat 7 dari 27 kabupaten kota atau 26% yaitu Sukabumi, Cirebon, Sumedang, Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok. Di DI Yogyakarta terdapat 2 dari 5 kabupaten kota atau 40% yaitu Kulonprogo dan Bantul.

Sementara di Jawa Tengah terdapat 10 dari 35 kabupaten/kota atau 28,6% yaitu Banjarnegara, Boyolali, Grobogan, Temanggung, Tegal, Wonosobo, Karanganyar, Blora, Kendal dan Kota Surakarta.

Dari persebaran tersebut maka terlihat bahwa penyumbang terbesar kabupaten/kota yang meningkat berasal dari Jawa Tengah yaitu memiliki 10 kabupaten/kota yang mengalami tren kenaikan kasus. Dimohon kepada seluruh bupati dan walikota dari kabupaten/kota ini untuk terus membaca menganalisis data.

“Apabila para bupati/walikota dapat memantau dan menganalisis data di wilayahnya masing-masing, maka sedikit saja ada tren peningkatan dapat terdeteksi dan terantisipasi dengan lebih cepat,” tegas Wiku. (brj)

Tempat Wisata di Bangkalan Bakal Dibuka, Kepala Dinas Pastikan Prokes Terpenuhi

MADURA·September 27, 2021October 28, 2021

Layarindonesia.com, Bangkalan – Tempat wisata di Kabupaten Bangkalan akan segera dibuka. Hal itu berdasarkan keputusan bersama saat Forkopimda Kabupaten Bangkalan menggelar silaturahmi bersama pelaku seni, pengelola tempat wisata, pegiat seni, para pengerap sapi di Pendopo Agung Bangkalan.

Sebelum dibuka, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan, Muhammad Hasan Faisol akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi wisata untuk memastikan fasilitas di wisata itu memenuhi syarat dan aman untuk pengunjung terutama ketersediaan protokol kesehatan.

“Besok sudah akan kami cek ke lokasi apakah sarana prasarana penunjang protokol kesehatan sudah sesuai atau belum, pastinya seluruh pelaku wisata sudah siap untuk membuka tempat pariwisata,” terangnya.

Meski begitu, kuota kegiatan tersebut haruslah sesuai pedoman, yakni sebanyak 50 persen dari kuota. Sehingga, kegiatan tetap dapat menerapkan jaga jarak.

“Selain itu, seluruh pengelola wisata harus mengajukan ijin kegiatan pada satgas penanganan Covid-19 Bangkalan sebelum dibuka,” kata Faisol.

Setidaknya kata Faisol, Ada sembilan tempat wisata yang akan dibuka, mulai dari Taman Rekreasi Kota (TRK), hutan mangrove Bancaran, pantai tlangoh Tanjung Bumi, pantai rindu, labuhan mangrove Sepulu, pantai biru Tanjung Bumi dan dermaga rindu Kecamatan Labang.

Wisata religi juga akan beroperasi seperti Pesarean Syaikhona Kholil Bangkalan dan Aermata Ebuh Arosbaya. “Nanti wisata-wisata itu akan menjadi percontohan bagi pengelola wisata yang lain,” imbuhnya. (bkl/han)

Ra Latif Berpesan Segala Lapisan Masyarakat Tetap Patuhi Prokes, Meski PPKM Dilonggarkan

MADURA·September 27, 2021October 28, 2021

Layarindonesia.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan memutuskan untuk melonggarkan kegiatan masyarakat yang berskala besar. Meski begitu masyarakat tidak sepenuhnya bisa menggelar kegiatan tanpa ada pemberitahuan atau izin dari Satgas Covid-19.

Menurut Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, Keputusan itu diambil sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bangkalan akibat dampak pandemi Covid-19.

Bupati berharap, semua lapisan masyarakat khususnya pelaku budaya dan seni sama-sama berkomitmen untuk selalu disiplin dalam menerapkan prokes (protokol kesehatan) terutama dalam melaksanakan kegiatan.

“Kalau ini bisa berjalan lancar, maka dengan sendirinya ekonomi Bangkalan akan cepat pulih. Untuk itu kami berharap masyarakat dan para tokoh berkomitmen untuk tetap menerapkan prokes dan percepatan vaksinasi,” ujarnya saat rapat koordinasi dan Silaturahmi seluruh tokoh Sandur, Budayawan, Pelaku Wisata, Seniman, Tokoh Karapan Sapi dengan Forkopimda Bangkalan di Pendopo Agung Bangkalan, Senin (27/09/2021).

Meski begitu, lanjut Bupati, masyarakat tidak bisa serta merta melaksanakan kegiatan berskala besar tanpa izin dari satgas Covid-19. Sebab setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang berskala besar harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Jadi harus ada pemberitahuan dulu ke satgas agar satgas bisa mengetahui siapa yang melaksanakan kegiatan dan dimana kegiatan itu dilaksanakan agar satgas juga bisa mengkroscek bagaimana penerapan protokol kesehatannya,” ungkap Bupati.

Bupati mengatakan, kategori kegiatan berskala besar yang dimaksud diantaranya adalah pagelaran kebudayaan seperti karapan sapi, hajatan yang mengundang orkes dan kegiatan yang menghadirkan banyak orang.

“Jadi harus benar-benar menerapkan prokes yang ketat, salah satunya adalah maksimal 50 persen dari kapasitas. Misalnya karapan sapi, panitia, peserta hingga penonton harus sudah divaksin kedua,” pungkasnya. (bkl)

Moeldoko Puji Keberhasilan Bangkalan Tangani Lonjakan Covid-19.

MADURA·September 15, 2021October 19, 2021

Layarindonesia.com, Bangkalan – Staf Presiden (KSP) Moeldoko melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahim dengan para ulama dan pengurus Pondok Pesantren di Kabupaten Bangkalan, Rabu (15/9/2021). Kedatangan Moeldoko disambut langsung Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron didampingi Wakil Bupati Bangkalan Drs Mohni MM serta Forkopimda di Pendopo Agung Bangkalan.

Agenda kunjungan kerja KSP ini selain bertemu dengan para ulama, juga untuk membahas penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan. Moeldoko memuji keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam penanganan lonjakan kasus Covid-19.

Pada bulan awal Juni hingga Juli Bangkalan menghadapi hebatnya lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan virus itu mulai berangsur normal sejak bulan Agustus hingga sekarang.

Keberhasilan itu membuat KSP Moeldoko mengapresiasi Satgas Covid-19 Kabupaten Bangkalan yang telah berkolaborasi dengan semua pihak dalam memutus rantai sebaran virus.

“Apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah, para ulama’ dan kiai atas kolaborasi besarnya dalam penanganan Covid-19 yang pada akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik,” kata Moeldoko.

Meski begitu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tetap mengingatkan kewaspadaan pemerintah daerah agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 kembali. Menurut dia diterapkan kebijakan PPKM Darurat yang membatasi semua kegiatan masyarakat, sangat tidak nyaman.

“PPKM Darurat itu tidak enak, jangan sampai kita memasuki PPKM darurat lagi,” imbuhnya.

Selain itu Moeldoko mendorong Pemkab Bangkalan untuk melakukan akselerasi kegiatan vaksinasi, sehingga tercapai herd immunity yang dicita-citakan pemerintah. Kemudian juga mengajak masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan terutama dalam penggunaan masker.

“Ternyata masker ini sangat utama agar terhindar dari penularan varian-varian baru Covid 19,” lanjutnya.

Selain itu, Moeldoko juga membawa komitmen Presiden tentang dana abadi untuk pesantren. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

“Jadi, hadirnya pemerintah akan memberikan bentuk konkrit terhadap pondok pesantren dalam penyelenggaraan pondok pesantren,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, kunjungan KSP ke Bangkalan, memberikan arahan dan menerima masukan dari para ulama, khususnya terkait munculnya Perpres 82 tahun 2021, yakni tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Dijelaskan oleh Bupati, masukan yang disampaikan oleh para ulama agar dengan lahirnya Perpres tersebut nantinya bisa selektif dan jangan sampai salah sasaran.

“Yang dikhwatirkan, dengan adanya dana abadi untuk ponpes ini nantinya kalau tidak selektif, malah muncul ponpes-ponpes baru yang tidak memiliki santri dan hanya ingin menikmati dana abadinya saja,” turur Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan ada beberapa permintaan khusus kepada KSP, salah satunya terkait infrastruktur yang anggarannya banyak di refokusing.

“Kami sampaikan bukan hanya infrastruktur tapi juga terkait pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi ini,” tandasnya. (yus/igo/her)

5 Juta Warga Sulsel Belum Divaksin COVID-19, ungkap Dinkes Sulsel

KESEHATAN·September 14, 2021

Layarindonesia.com, Makassar – Satgas COVID-19 Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap belum mencapai 50 persen target vaksinasi. Sekitar 5 juta orang warga Sulsel belum disuntik vaksin.

“Yang belum itu 5.041.287 atau 71, 47 (persen). Tetapi target kita secepatnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (14/9/2021).

Artinya, kata Ichsan, sekitar 2.016.854 orang telah disuntik atau sekitar 28.57 persen. Dia mengatakan pihaknya telah bersiap jika nantinya Covid-19 akan menjadi endemi khususnya di wilayah Sulsel. Sejumlah persiapan telah dilakukan termasuk penyediaan sentra vaksinasi.

“Tentu kan kita genjot dari kemarin kemarin karena dengan cara kita lakukan pembentukan sentra sentra vaksinasi di daerah di tempat orang berkumpul dan itu upaya kita untuk mengakselerasi vaksinasi,” ucapnya.

“Jadi prinsip umum bencana tidak pernah datang dengan perencanaan maka kita harus membuat perencanaan untuk menangani bencana. Sekarang langkah-langkah mitigasi yang kita lakukan kan seperti penguatan rumah sakit sudah bagus, tim gerak cepat ada untuk melakukan tracing dan testing. Artinya pembelajaran ini Covid karena tim kita yang selama ini tidak ada jadi ada semua,” imbuh dia.

Hingga saat ini, Ichsan memastikan ketersediaan vaksin untuk wilayah Sulsel telah tercukupi. Dia mengakui memang sempat terjadi kendala soal pengiriman vaksin dari Pusat, namun hal itu dianggap wajar olehnya karena bukan Indonesia sendiri yang membutuhkan vaksin.

“Kan pemerintah kita beli juga. Tetapi saat ini stok aman,” tegasnya. (dtk)

Sampang dan Pamekasan masuk PPKM level 2, Tegas Satgas COVID-19 Jatim

MADURA, SEPUTAR JATIM·August 25, 2021

Layarindonesia, Surabaya – Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur mengumumkan di wilayahnya saat ini terdapat dua daerah, yakni Kabupaten Sampang dan Pamekasan di Pulau Madura yang masuk ke pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2.

“Benar, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur dr. Makhyan Jibril ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa.

Selain dua daerah masuk PPKM level 2, sebanyak 18 kabupaten/kota di Jatim tercatat PPKM level 3, dan 18 kabupaten/kota lainnya masih level 4.

Rincian untuk daerah PPKM level 3, yakni Kabupaten Pasuruan, Pacitan, Sumenep, Probolinggo, Tuban, Jember, Bojonegoro, Situbondo, Bondowoso, Nganjuk, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan Bangkalan. Kemudian, Kota Pasuruan, Surabaya, dan Mojokerto.

Berikutnya, untuk daerah PPKM level 4, yaitu Kabupaten Tulungagung, Madiun, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Kediri, Jombang, Blitar, Banyuwangi, dan Lumajang. Selain itu, Kota Batu, Malang, Madiun, Kediri, Blitar, dan Probolinggo.

Dokter Jibril yang juga anggota Satuan Tugas Kuratif Penganangan COVID-19 Jatim tersebut mengimbau masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan meski sudah ada daerah berstatus level 2 dan banyak level 3.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan penurunan tingkat PPKM di beberapa daerah, termasuk Surabaya Raya (Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo) menjadi level 3 pada 24-30 Agustus 2021.

Alasan pemerintah, menurut Presiden Jokowi adalah sejak titik puncak kasus pada 15 Juli 2021, kasus konfirmasi positif terus menurun.

Di sisi lain, berdasarkan data Satgas Pengendalian COVID-19 Jatim hingga 16.00 WIB, kasus kumulatif terkonfirmasi positif sebanyak 375.165 kasus.

Rinciannya, konfirmasi dirawat sebanyak 18.636 kasus (4,97 persen), konfirmasi sembuh 329.462 (87,82 persen), dan konfirmasi meninggal dunia 27.067 (7,21 persen).

Sedangkan mengenai percepatan vaksinasi, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Jatim, total sasaran sebanyak 31.826.206 orang yang terdiri atas tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat umum, ditambah warga usia 12 hingga 17 tahun.

Hingga sore tadi, total vaksinasi se-Jatim dosis pertama sudah diikuti sebanyak 8.949.456 orang atau 28,12 persen, sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 5.002.803 orang atau 15,72 persen. (ant)