LayarIndonesia.com,Surabaya – Manajemen Bank UMKM Jatim (Bank BPR Jatim) telah meneken perjanjian kerja sama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, Senin (22/8/2022) kemarin.
Manajemen bank ini siap menfasilitasi pelayanan terbaik kalangan santri yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesanren (Ponpes). Satu di antaranya kesiapan Bank UMKM membuka kantor kas dan payment point di lingkungan pondok.
“Kita siap membuka kantor kas atau payment point untuk memberikan layanan terbaik kepada kalangan santri yang sedang belajar di pondok,” ujar Direktur Utama (Dirut) Bank UMKM, Yudi Wahyu M saat di kantor PWNU Jatim di kawasan Masjid Al Akbar Surabaya, Senin siang.
MoU perjanjian kerja sama antara manajemen Bank UMKM dan PWNU Jatim diteken dihadiri sejumlah pimpinan kedua institusi. Selain Yudi Wahyu, hadir pula Direktur Kepatuhan Bank UMKM, M Amin dan sejumlah pimpinan divisi bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemprov Jatim tersebut.
Sedang dari pengurus NU Jatim hadir Rais Syuriah KH Anwar Manshur, Ketua Tanfidziyah KH MasMustamar, Wakil Ketua KH Abdussalam Sohib Bisri, dan lainnya. “Prinsipnya, kita siap memberikan layanan terbaik terkait perbankan,” tandas Yudi Wahyu.
Untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan debiturnya, infrastruktur jaringan Bank UMKM telah dilengkapi dengan 1 kantor pusat, 31 kantor cabang, 111 kantor kas, 4 payment point, 32 mobil kas, dan 35 mesin ATM.
Di tahun ini, jaringan layanan bank ini bakal ditambah di sejumlah kabupaten dan kota di Jatim. Tujuannya, makin mendekatkan layanan kepada pelaku UMKM yang menjadi nasabah terbanyak bank plat merah ini.
“Kami siap membuka kantor kas atau payment point di pondok untuk memberikan layanan terbaik, cepat, efisien dan efektif kepada nasabah dari kalangan pondok,” tegas Yudi Wahyu.
Pangsa pasar komunitas ponpes dan santri di Jatim sangat besar. Data yang ada menyebutkan, jumlah pondok di Jatim sebanyak 4.452 pondok. Secara kuantitatif, sebaran pondok terbesar di Indonesia berada di Jabar dengan 8.343 unit.
Posisi kedua ditempati Banten dengan 4.579 unit. Kendati demikian, banyak pondok besar di Jatim menjadi rujukan dan jujugan komunitas santri Islam Tradisional untuk menimba ilmu. Pondok dimaksud antara lain: Pondok Sidogiri Pasuruan, Pondok Langitan Tuban, Pondok Tebuireng Jombang, Pondok Tambakberas Jombang, Pondok Denanyar Jombang, Pondok Lirboyo Kediri, Pondok Ploso Kediri, Pondok Salafiyah Syafiiyah Asembagus Situbondo, Pondok Blokagung Banyuwangi, Pondok Mambaus Sholihin Gresik, Pondok Sunan Drajat Lamongan, dan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yudi mengutarakan bahwa manajemen Bank UMKM diberikan amanat Gubernur dan DPRD Jatim untuk menjalankan program kredit Pro Kesra. Skema kredit ini diperuntukkan untuk membantu pengembangan pelaku UMKM di Jatim. Tingkat suku bunga yang dipatok dalam skema kredit Pro Kesra sebesar 3 persen per tahun.
“Tentu di sini ada subsidi bunga yang diberikan pemerintah,” katanya. Pada 2022 ini, subsidi bunga yang diberikan pemerintah untuk kredit Pro Kesra sebesar Rp7 miliar sampai Rp10 niliar. Skema kredit Pro Kesra bisa dimanfaatkan kalangan pondok dan kaum santri untuk rintisan dan pengembangan usaha UMKM yang dikelolanya.
Di samping itu, ada banyak produk perbankan lain yang dijalankan Bank UMKM. Bank plat merah ini menunjukkan kinerja terus mengkilap dari tahun ke tahun berdasar sejumlah indikator utama tingkat kesehatan bank.
Secara faktual, Bank UMKM menunjukkan kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, bank ini memiliki total aset sebesar Rp2,9 triliun atau meningkat 6,34 persen dibanding tahun 2020. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Bank UMKM di 2021 sebesar Rp2,2 triliun dibanding tahun 2020 sebesar Rp2,077 triliun atau naik 8,61 persen. Besaran nilai tabungan masyarakat yang dihimpun di tahun 2021 sebesar Rp648,3 miliar dibanding tahun 2020 sebesar Rp615,9 miliar atau naik 5,27 persen. Di tahun 2021, Bank UMKM berhasil menghimpun deposito sebesar Rp1,6 triliun atau naik 10.02 persen dibanding tahun 2020 sebesar Rp1,4 triliun. Sedang nilai kredit yang diberikan di tahun 2021 sebesar Rp2,15 triliun dibanding tahun 2020 sebesar Rp2,05 triliun atau naik 5,05 persen.
“Kami siap menerima penempatan dana dan mendukung pembiayaan yang dibutuhkan kalangan pondok untuk memajukan lembaga pendidikannya,” tegas Yudi Wahyu.
Sementara itu, Ketua Tanfidziyah NU Jatim, KH Maszuki Mustamar ,mengatakan, dengan jumlah jamaah yang besar dan jaringan jam’iyyah yang eksisting serta fungsional dari tingkat provinsi sampai desa, pangsa pasar komunitas NU terkait produk perbankan sangat besar. “Sekadar contoh, kredit talangan haji itu sangat menarik dan insya Allah warga NU yang tertarik jumlahnya besar,” ujarnya.
Dengan kredit talangan haji, warga NU yang berniat haji bisa segera memperoleh dana segar yang dipakai untuk mendaftar ke kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendapatkan nomor porsi haji dan masuk daftar antrean. Di tengah masa tunggu tersebut, si debitur bisa mengangsur dana talangan haji secara kredit setiap bulan. Sebab, masa tunggu keberangkatan haji sangat lama, bisa mencapai 10 sampai 15 tahun.
Kiai Marzuki menambahkan, warga Nahdliyyin yang bergerak di sektor ekonomi UMKM, mandiri dalam berbisnis, jumlahnya besar. Baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, pendidikan, jasa, dan lainnya. “Kita punya jaringan pondok yang jumlahnya ribuan dan tergabung dalam Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI),” tambahnya. Jejaring ribuan pondok dengan ratusan ribu santri tersebut merupakan market potensial yang bisa disentuh dan digarap Bank UMKM.
“Petambak di Lamongan itu potensinya besar untuk disentuh Bank UMKM,” ungkapnya. Dukungan permodalan dan pembiayaan yang kompetitif mampu mendorongpenguatan kualitas perekonomian warga NU. “Sektor lainnya, seperti pengadaan pupuk pertanian secara tepat waktu, jenis, dan volume itu juga banyak dibutuhkan warga NU yang berprofesi sebagai petani. Selain itu, ada juga warga NU bergerak sebagai agen pupuk. Mereka juga butuh dukungan permodalan,” jelas Kiai Marzuki.
Target Lazisnu Rp1 Triliun
Dalam pertemuan dengan manajemen Bank UMKM, Kiai Marzuki sempat menyinggung tentang besarnya potensi dan kapasitas ekonomi warga NU di Jatim. Lazisnu, lembaga di bawah NU Jatim yang mengurus dan mengelola dana hasil zakat, infak, dan shodaqoh di kalangan warga NU, pada semester pertama tahun 2022 ini manajemen Lazisnu dengan jejaringnya yang tersebar di seluruh cabang NU di Jatim telah mengelola dana umat senilai Rp500 miliar. “Jumlah ini lumayan besar. Insya Allah potensinya lebih besar dari itu,” jelas Kiai Marzuki.
Pengurus Lazisnu Jatim menargetkan hingga akhir Desember 2022, dana umat yang terkumpul dan dikelola lembaga nonprofit ini diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Target tersebut optimistis tercapai, mengingat besarnya jumlah warga NU di Jatim dan terjadinya mobilitas sosial ekonomi bersifat vertikal di kalangan Nahdliyyin.
“Yang penting pengelolaan dana umat ini harus amanah, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat, khususnya warga NU,” tegasnya.
Kiai Marzuki juga menyinggung pengembangan dan pembangunan fisik pondok ke depan. Menurutnya, seiring dengan peningkatan jumlah santri dan besarnya animo masyarakat menyekolahkan anaknya di pondok, otomatis properti dan perangkat keras pondok harus ditingkatkan.
Dalam konteks demikian, sinergi positif antara pemangku pondok dengan manajemen Bank UMKM dapat dilakukan mengacu pada prinsip saling sepakat dan menguntungkan kedua belah pihak. “Pendaftaran siswa baru di pondok juga ada yang membutuhkan dana cukup besar dan ini bisa difasilitasi Bank UMKM,” jelas Kiai Marzuki Mustamar. Brj
