LayarIndonesia.com,Surabaya – Bertempat di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim di kawasan Masjid Al Akbar Surabaya, Senin (22/8/2022) direncanakan dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kerja sama antara pengurus NU dengan manajemen Bank UMKM Jatim.
“Insya Allah Senin pagi ini MoU antara NU dengan manajemen Bank UMKM Jatim dilakukan di kantor NU,” ujar Direktur Kepatuhan Bank UMKM Jatim, M Amin, Senin pagi.
Dijadwalkan sejumlah pengurus NU menghadiri kegiatan ini, di antaranya Rais Syuriah NU Jatim KH Anwar Manshur (Pondok Lirboyo Kediri), Ketua NU Jatim KH Marzuki Mustamar, dan pengurus NU Jatim lainnya.
Sedangkan dari manajemen Bank UMKM yang dijadwalkan hadir di antaranya Dirut Yudi Wahyu M, Direktur Kepatuhan M Amin, dan sejumlah pimpinan divisi di bank yang sahamnya sebagian besar dimiliki Pemprov Jatim.
“NU dan Bank UMKM ingin mendorong dinamika perekonomian umat, sehingga kemandirian umat, khususnya warga Nahdliyyin, makin kuat dan kokoh di masa depan,” ujar M Amin.
Jam’iyyah NU merupakan kekuatan mainstream dan strategis secara sosial, ekonomi, dan kultural di Jatim. Jumlah warga NU secara kuantitatif sangat besar. Mayoritas mereka bergerak di sektor UMKM dan bermikim di pedesaan.
“Jadi klop kalau NU bekerja sama dengan Bank UMKM untuk meningkatkan kualitas perekonomian warganya. Sebab, selama ini Bank UMKM fokus pada pembinaan, pengembangan, dan pembiayaan sektor UMKM,” ungkapnya.
NU adalah ormas Islam Tradisional yang didirikan KH Hasyim As’ari di Kota Surabaya pada 31 Januari 1926 memiliki infrastruktur organisasi yang lengkap di Jatim.
Dari tingkat provinsi (PW), kabupaten dan kota (PC), kecamatan (anak cabang), dan desa atau kelurahan (ranting).
Selain itu, ormas Islam ini memiliki sejumlah amal usaha dan kegiatan sosial ekonomi yang berfungsi memperkuat ketahanan ekonomi umatnya. Di antaranya, sejumlah lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, lembaga pendidikan keagamaan (Ponpes) yang dikelola kiai NU secara independen, lembaga perbankan syariah, minimarket, dan lainnya.
“Dengan kerja sama ini diharapkan bisa bersinergi dengan BMT NU Jatim yang di bawah koordinasi PWNU, BPRS NU Jatim yang akan segera beroperasi, Harum Mart, RMI, ponpes, dan lembaga bisnis UMKM yang dimiliki warga Nahdliyyin. Insya kerja sama ini membawa manfaat kepada kedua belah pihak,” jelas Amin.
MoU antara PWNU dengan manajemen Bank UMKM Jatim merupakan rangkaian program ekonomi praksis menjelang peringatan hari lahir (Harlah) satu abad NU pada tahun 2023 mendatang. Sinergi ini Bank UMKM dengan PWNU Jatim ini punya nilai strategis secara ekonomi. Sebab, pengurus ormas Islam Tradisional di level Jatim ini sedang berikhtiar mendirikan 100 BMT NU yang tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Jumlah warga NU yang besar jumlahnya secara kuantitatif harus kuat dan mandiri dalam perspektif kualitatif perekonomian.
Secara faktual, Bank UMKM yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemprov Jatim menunjukkan kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, bank ini memiliki total aset sebesar Rp2,9 triliun atau meningkat 6,34 persen dibanding tahun 2020. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Bank UMKM di 2021 sebesar Rp2,2 triliun dibanding tahun 2020 sebesar Rp2,077 triliun atau naik 8,61 persen. Besaran nilai tabungan masyarakat yang dihimpun di tahun 2021 sebesar Rp648,3 miliar dibanding tahun 2020 sebesar Rp615,9 miliar atau naik 5,27 persen. Di tahun 2021, Bank UMKM berhasil menghimpun deposito sebesar Rp1,6 triliun atau naik 10.02 persen dibanding tahun 2020 sebesar Rp1,4 triliun. Sedang nilai kredit yang diberikan di tahun 2021 sebesar Rp2,15 triliun dibanding tahun 2020 sebesar Rp2,05 triliun atau naik 5,05 persen.
“Kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun dari Bank UMKM memperlihatkan bahwa manajemen bank ini makin dipercaya publik. Segmentasi positioning yang jelas dari bank ini, yakni kelompok usaha UMKM, insya Allah membuat manajemen bank ini lebih terarah dalam mendesain dan mengimplementasikan rencana bisnisnya setiap tahun,” tegas M Amin. Brj
