https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

EKONOMI BINIS – Page 7 – Layar Indonesia

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Presiden Bank Dunia David Malpass : Perang di Ukraina dapat memicu resesi global

Presiden Bank Dunia David Malpass : Perang di Ukraina dapat memicu resesi global

Layarindonesia.com, Jakarta – Presiden Bank Dunia David Malpass pada Rabu (25/5/2022) menyatakan bahwa perang Rusia di Ukraina yang memberikan dampak terhadap harga-harga pangan dan energi, serta ketersediaan pupuk, dapat memicu resesi global.

Malpass mengatakan pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang AS bahwa ekonomi Jerman, terbesar keempat di dunia, telah melambat secara substansial karena harga-harga energi yang lebih tinggi, dan mengatakan pengurangan produksi pupuk dapat memperburuk kondisi di tempat lain.

“Ketika kita melihat PDB global … sulit sekarang untuk melihat bagaimana kita menghindari resesi,” kata Malpass. Dia tidak memberikan ramalan khusus.

Dia mengatakan ekonomi Ukraina dan Rusia sama-sama diperkirakan mengalami kontraksi yang signifikan, sementara Eropa, China dan Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang lebih lambat.

Negara-negara berkembang semakin terpukul karena kekurangan pupuk dan stok makanan serta pasokan energi, katanya.

“Gagasan harga energi dua kali lipat sudah cukup untuk memicu resesi dengan sendirinya,” kata dia.

Di China, dia mengatakan perlambatan pertumbuhan yang relatif tajam didasarkan pada pandemi COVID-19, inflasi, dan krisis real estat yang sudah ada sebelumnya yang dihadapi negara itu.

Bank Dunia bulan lalu telah memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya untuk tahun 2022 hampir sebesar persentase poin penuh, menjadi 3,2 persen dari 4,1 persen, karena dampak dari invasi Rusia ke Ukraina.

Malpass tidak memberikan rincian tentang kapan resesi global bisa dimulai.(atr)

DPRD Reni : Kolaborasi tiga kepala daerah percepat pemulihan ekonomi Surabaya Raya

DPRD Reni : Kolaborasi tiga kepala daerah percepat pemulihan ekonomi Surabaya Raya

Layarindonesia.com, Surabaya  – Pimpinan DPRD Kota Surabaya menilai kolaborasi tiga kepala daerah di wilayah Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo

akan bisa mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

“Sinergi seperti ini sangat penting dan semoga bisa terus bisa berkesinambungan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, di Surabaya, Sabtu.

Ia berharap ada tindak lanjut dari pertemuan tiga kepala daerah yakni Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dalam satu forum Surabaya Bussiness Forum (SBF) pada Sabtu (21/5).Menurut Reni, SBF yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Surabaya dengan tajuk #LokalBerdaya itu sebagai upaya membantu kebangkitan ekonomi khususnya para pelaku UMKM di Surabaya Raya usai dua tahun lebih diterpa pandemi.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap hasil dari agenda tersebut memberikan kemanfaatan yang besar untuk memajukan di tiga daerah di Surabaya Raya.

Selain itu, kata dia, khusus untuk Kota Surabaya agar UMKM Kota Pahlawan bisa naik kelas dan mampu lebih menyentuh pelaku usaha yang ada di akar rumput.

Untuk itu,  pihaknya mengajak  seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama dengan Pemkot untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui penguatan UMKM.

“Jika ini berjalan secara luas, maka akan berpengaruh terhadap pengentasan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar dia.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, sekitar 90 persen pergerakan ekonomi di Surabaya didukung oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menggerakkan UMKM , Pemkot Surabaya juga menjalin kerja sama dengan perhotelan di Surabaya.

“Misal, untuk kebutuhan slippers (sandal hotel), diproduksi dan disuplai oleh UMKM Surabaya. Juga, kebutuhan batik, celana hingga sepatu ASN (aparatur sipil negara) pemkot itu belinya pun di UMKM,” kata dia.

Meski demikian, lanjut dia, untuk menggerakkan ekonomi Surabaya, tidak lepas dari dukungan daerah aglomerasi, yakni Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu, Wali Kota Eri mengakui, selama ini dia juga menjalin kolaborasi dengan kedua kepala daerah tersebut.

“Apa yang diproduksi Surabaya itu bisa dikasihkan ke Gresik. Demikian juga Gresik dan Sidoarjo, apa yang bisa kami ambil itu dijual ke Surabaya. Karena Surabaya Raya (Surabaya, Gresik dan Sidoarjo) adalah suatu keluarga besar yang tidak bisa dipisahkan,” ujar Eri. (ant)

Inagro Expo 2022, Kadin Jatim dorong ekosistem pertanian tangguh

Inagro Expo 2022, Kadin Jatim dorong ekosistem pertanian tangguh

Layarindonesia.com, Surabaya – Kamar dagang dan industri (Kadin) Jawa Timur mendorong terbangunnya ekosistem pertanian tangguh melalui pameran pertanian bertajuk Inagro Expo 2022 yang akan berlangsung pada 4-7 Agustus di Grand City, Surabaya.

Wakil Ketua Bidang Pertanian Kadin Jawa Timur (Jatim) Edi Purwanto di Surabaya, Sabtu, mengatakan, kegiatan itu diharapkan menjadi pameran terbesar di Indonesia khusus bidang pertanian dan pangan, sehingga menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya Jawa Timur.

“Kami berharap peran serta dan partisipasi seluruh pihak. Rangkaiannya yang dimulai hari ini mampu mendorong terbangunnya ekosistem pertanian yang tangguh. Karena Jatim adalah kontributor terbesar kedua untuk ekonomi Indonesia,” kata Edi.

Sejauh ini, kata dia, Pemprov Jatim juga telah berupaya maksimal menggerakkan ekonomi, termasuk membawa pelaku usaha untuk melakukan misi dagang antar provinsi, termasuk provinsi di Indonesia timur.

“Dan bidang pertanian adalah leading sektor karena selama pandemi, sektor yang selalu tumbuh positif adalah pertanian. Oleh karena itu kami ingin kegiatan ini akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, khususnya bidang pertanian yang seharusnya linier dengan peningkatan kesejahteraan,” katanya.

Ia berharap semua pihak terlibat untuk meningkatkan kesejahteraan petani karena ujung tombak sektor pertanian adalah petani.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rasyid mengakui sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar ekonomi kedua yaitu sebesar 13,2 persen terhadap PDB nasional.

“Sektor pertanian, kehutanan sektor perikanan juga dapat menyerap 30 persen angkatan kerja di Indonesia. Capaian tersebut tidak terlepas dari karakteristik Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah,” kata dia.

Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris dengan sektor ekonomi yang memiliki peranan penting dari keseluruhan ekonomi nasional.

“Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dan menjadi pemain agro global, seperti pertanian Indonesia yang masih didominasi sistem konvensional, sehingga perlu didorong agar produktivitas pertanian bisa dilakukan melalui penggunaan teknologi serta digitalisasi pertanian,” katanya.

Selain itu tantangan selanjutnya rendahnya sinergi lintas sektor dalam pengembangan sektor pertanian.

“Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan menghasilkan produk agro yang berdaya saing diperlukan solusi inovatif untuk menghadapi tantangan yang ada,” katanya. (atr)

Masih bersubsidi, Jokowi tegaskan pemerintah tahan harga pertalite tidak naik

Masih bersubsidi, Jokowi tegaskan pemerintah tahan harga pertalite tidak naik

Layarindonesia.com, Jakarta- Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah terus menahan agar harga bahan bakar minyak jenis pertalite tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia dan komoditas energi lainnya.

“Yang namanya pertalite ini kita tahan-tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp7.650 (per liter),” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.

Presiden Jokowi membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah meningkat karena tekanan harga komoditas energi di pasar global sebagai dampak eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina.

Kenaikan harga BBM di negara lain, ujar Presiden, jauh melebihi harga BBM di Indonesia. Pemerintah dapat mempertahankan harga pertalite saat ini dengan memberikan subsidi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Saya lihat, misalnya, di Jerman, bensin sudah Rp31 ribu, sudah hampir dua kali lipat, di Singapura Rp32 ribu, di Thailand Rp20.800, (harga) ini kalau saya rupiahkan. Di Amerika Rp18 ribu kurang lebih. Kita masih Rp7.650 (pertalite),” ujar Presiden Jokowi.

Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa ketahanan dan kesehatan fiskal pada APBN juga harus diperhatikan. Jangan sampai ketidakpastian ekonomi global membuat defisit APBN semakin meningkat.

“Subsidi dari APBN itu gede sekali. Masalahnya adalah tahan kita sampai kapan? kalau perangnya gak rampung-rampung,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga mengajak masyarakat untuk bersyukur karena harga pertalite masih dapat ditahan di Rp7.650 per liter. Selain itu, kegiatan ekonomi di Indonesia juga secara bertahap sudah dapat dibuka karena kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali.

“Kalau pandemi di negara lain, di Eropa, di Amerika Serikat, 10 hari yang lalu waktu saya ke sana, kasus harian COVID-19 masih 78 ribu kasus. Sekarang baru yang ramai di Tiongkok dan Korea Utara, negara lain masih proses mengatasi pandemi. Sekali lagi ini yang harus kita syukuri,” kata Presiden Jokowi. (ant)

Pasokan dan harga stabil setelah pemerintah cabut larangan ekspor minyak goreng

Pasokan dan harga stabil setelah pemerintah cabut larangan ekspor minyak goreng

Layarindonesia.com, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng karena pasokan dan harga minyak goreng curah kembali stabil.

Berdasarkan data pasokan yang semakin terpenuhi dan terjadinya tren penurunan harga di berbagai daerah serta untuk mempertahankan harga TBS petani rakyat, maka Bapak Presiden telah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor pada tanggal 23 Mei atau hari Senin minggu depan, ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat.

Sejak dilaksanakannya pelarangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng per tanggal 28 April 2022, katanya, pemerintah telah melakukan langkah dan koordinasi serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan dengan harga terjangkau di masyarakat.

Dari sisi kebutuhan dan pasokan, kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri sebesar 194.634 ton per bulan. Sedangkan sebelum dilakukan kebijakan pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng curah pada Maret hanya mencapai 64.626,52 ton atau 33,2 persen dari kebutuhan per bulan.
Namun setelah dilakukan kebijakan pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng curah pada April meningkat menjadi 211.638,65 ton per bulan atau 108, 74 persen dari kebutuhan yang melebihi kebutuhan bulanan nasional

Kemudian dari sisi stabilisasi harga, sebelumnya pelarangan harga minyak goreng curah terpantau mencapai Rp19.800 per liter. Namun sesudah pelarangan ekspor ini turun menjadi di kisaran Rp17.200 sampai Rp17.500 per liter, ucap Menko Airlangga Hartarto.

Pencabutan kembali larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO) disampaikan Presiden Joko Widodo lewat pernyataan resminya, Kamis (19/5).

Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit petani dan pekerja dan tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022, katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi secara resmi melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya, termasuk CPO pada Kamis 28 April 2022. Kebijakan yang hanya berlaku kurang lebih 3 pekan tersebut merupakan revisi dari pernyataan pemerintah sebelumnya yang masih membolehkan ekspor CPO. (atr)

Pemkab Bangkalan Kelola Sampah Melalui TPS3R

LayarIndonesia.com, Bangkalan – Dinas  Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan terus memperbaiki penanganan sampah melalui Tempat Pembangunan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R). Saat ini sudah ada 6 TPS3R yang beroperasi dan mampu mempekerjakan 32 warga.

Selain itu, DLH telah mengajukan 9 titik pada tahun 2021 yang lalu dan tinggal menunggu persetujuan Pemerintah Pusat.

Kapala DLH Bangkalan Anang Yulianto, mengungkapkan bahwa adanya TPS3R dalam mengatasi permasalahan sampah dapat memberi nilai ekonomis. Salah satunya menciptakan lapangan kerja. 

“Hingga saat ini sudah ada 6 TPS3R yang sudah beroperasi, dari situ saja sudah ada 32 warga yang dipekerjakan. Jadi selain mengatasi sampah juga mampu menciptakan lapangan kerja,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya 6 TPS3R dan sudah mampu mempekerjakan 32 warga ini DLH berupaya melakukan pengajuan tambahan. 

“Tahun lalu itu kita mengajukan 9 titik lokasi untuk TPS3R, tapi hingga saat ini belum ada progres yang jelas dari pengajuan itu. Karena untuk pembangunan TPS3R ini hanya bisa diakses dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” imbuhnya.

pihaknya sangat menginginkan TPS3R ini tidak hanya di lingkup perkotaan. Melainkan, merata hingga ke setiap kecamatan.

“Kami juga sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pemerintah desa (Pemdes) mengarahkan pada pengelolaan sampah seperti ini. Tahun ini sudah ada progres di Arosbaya ada 2 titik bersumber dari dana desa,” lanjutnya. pemk

Cegah stunting, DKPP Kota Madiun gelar pelatihan olahan ikan bagi kader posyandu

Cegah stunting, DKPP Kota Madiun gelar pelatihan olahan ikan bagi kader posyandu

Layarindonesia.com, Madiun  – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun menggelar pelatihan pengolahan bahan makanan ikan air tawar bagi kader posyandu sebagai upaya mencegah stunting di wilayah itu.

Kepala Bidang Perikanan DKPP Kota Madiun Herman Prakoso di Madiun, Kamis, mengatakan bahwa sasaran pelatihan dipilih kader posyandu karena para kader tersebut berhubungan langsung dengan balita yang butuh gizi seimbang.

“Ikan mengandung banyak omega 3, sehingga kita beri pelatihan pengolahan ikan bagi para kader, harapannya supaya mereka bisa membagikan ilmunya ke ibu-ibu di lingkungan tempat tinggal,” ujarnya.

Menurut dia, pelatihan pengolahan ikan itu sebagai bentuk dukungan DKPP untuk pencegahan stunting di Kota Madiun. Selain itu, Kota Madiun juga memiliki potensi pengembangan ikan tawar yang cukup besar.

Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan khusus mengenai ragam produk olahan berbahan baku ikan, agar produksinya makin berinovasi, memiliki nilai jual yang tinggi, dan sehat.

“Olahan ikan tidak hanya digoreng atau direbus, tapi juga bisa diolah sedemikian rupa sehingga punya nilai jual tinggi,” kata dia.

Dalam pelatihan tersebut, para kader posyandu belajar mengolah ikan lele. Ikan lele tersebut diolah menjadi nugget, lumpia ikan, ekado, dan bola ikan yang diisi dengan wortel, keju, sosis, dan telur puyuh.

Didampingi oleh petugas, para ibu dengan cekatan mengikuti tiap proses pembuatan. Mulai dari memisahkan duri dari daging ikan lele yang telah dikukus, hingga meniriskan campuran daging yang sebelumnya sudah digoreng dengan bumbu-bumbu.

Dengan pelatihan tersebut diharapkan tingkat konsumsi ikan yang penuh gizi di Kota Madiun meningkat, sehingga dapat mengurangi kasus stunting.

Data Dinas Kesehatan Madiun mencatat kasus stunting di kota tersebut saat ini berada pada angka 7,74 persen. (atr)

Dukung kebijakan pemerintah, KAI Daop Surabaya tetap minta pelanggan gunakan masker

Dukung kebijakan pemerintah, KAI Daop Surabaya tetap minta pelanggan gunakan masker

Layarindonesia.com, Surabaya – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya, Jawa Timur, tetap meminta pelanggan kereta api jarak jauh untuk menggunakan masker selama dalam perjalanan dan saat berada di stasiun.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif di Surabaya, Kamis mengatakan masker yang digunakan merupakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu.

“Pelanggan juga harus mengganti masker secara berkala setiap empat jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan,” kata Luqman, menjelaskan.

Terkait pemeriksaan COVID-19, Luqman mengatakan kini pelanggan KA jarak jauh yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua (lengkap) atau ketiga (penguat) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen saat boarding.

Kebijakan itu, kata dia, berlaku mulai keberangkatan 18 Mei 2022 dan menyesuaikan dengan terbitnya SE Kementerian Perhubungan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi COVID-19.

Selain itu, KAI juga telah mengintegrasikan tiketing system KAI dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk memvalidasi data vaksinasi dan hasil tes COVID-19 pelanggan, dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan,

Hasilnya data dapat langsung diketahui oleh petugas KAI pada saat pemesanan tiket melalui KAI Access, web KAI dan pada saat boarding.

“Kami mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api di masa pandemi. Relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah melonggarkan kebijakan pemakaian masker di area terbuka dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang terkendali.

“Dengan memperhatikan kondisi saat ini, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia makin terkendali, Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor seperti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Namun, pelonggaran aturan pemakaian masker hanya berlaku di luar ruangan dan bukan di ruangan tertutup atau transportasi massal.

“Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, boleh tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker,” ungkap Presiden. (ant)

Probolinggo raih WTP sembilan kali berturut-turut dari BPK

Probolinggo raih WTP sembilan kali berturut-turut dari BPK

Layarindonesia.com, Probolinggo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.

Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Jawa Timur Sigit Pratama Yudha menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dengan opini WTP kepada Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jatim di Sidoarjo, Selasa (17/5) sore.

“Semoga peraihan opini WTP itu menjadi penyemangat Pemkab Probolinggo untuk meningkatkan kinerja, tata kelola pengelolaan keuangan daerah, dan memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko .

Ia mengatakan pihaknya sangat bersyukur karena Kabupaten Probolinggo meraih opini WTP ke-9 kali secara berturut-turut dan hal tersebut merupakan kerja keras semua pihak dan modal untuk terus mengabdi dan bekerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo menyampaikan ucapan selamat untuk Kabupaten Probolinggo atas peraihan kembali opini WTP yang kesembilan kalinya.

“Mudah-mudahan tahun depan tetap mempertahankan opini WTP, sehingga bisa 10 kali berturut-turut. Harapan kami dengan saran dan pendapat dari BPK RI bisa ditindaklanjuti untuk kesejahteraan masyarakat dan Kabupaten Probolinggo menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Selain Kabupaten Probolinggo, ada tiga daerah lain yang juga menerima LHP atas LKPD dan mendapatkan opini WTP, yakni Kota Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Mojokerto.

Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Jawa Timur Sigit Pratama Yudha mengatakan opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.

“Kami berharap opini WTP dapat terus dipertahankan di masa mendatang serta dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” katanya. (ant)

Tongkos dijadikan Pakaian Khas ASN Bangkalan

Tongkos dijadikan Pakaian Khas ASN Bangkalan

LayarIndonesia.com, BANGKALAN – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan mengusulkan tongkos sebagai pakaian khas kedaerahan dan dikenakan aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut mendapatkan respons baik Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.

Kebijakan bupati itu diterapkan melalui surat edaran (SE). Namun, masih banyak yang salah kaprah memilih tongkos dan tidak sesuai dengan pakem.

Kesalahan itu diakui oleh Kepala Disbudpar Bangkalan Moh. Hasan Faisol. Menurut dia, masih banyak ASN tidak paham filosofi tongkos. Hal itu berdampak pada penggunaan tongkos yang tidak sesuai dengan pakem. Misalnya dari segi bentuk, memiliki dua lilitan bersilang, dan bahan yang digunakan harus batik tulis. ”Kalau hanya satu lilitan salah,” tegas Faisol.

Faisol mengatakan, penerapan penggunaan tutup kepala tongkos bagi kalangan ASN mendapatkan respons baik. Hal tersebut bertujuan mengenalkan dan melestarikan kekayaan budaya Bangkalan. ”Tongkos itu memang pakaian khas masyarakat Bangkalan. Dulu biasanya dikenakan oleh kalangan orang-orang keraton,” jelas Faisol.

Muhammad bin Rahmat, perajin tongkos asal Kelurahan Bancaran mengutarakan, pembuatan tongkos yang sesuai pakem dibuat dari kain utuh, bukan sambungan. Kemudian memiliki sembilan lipatan dan tidak boleh dikombinasikan dengan busa yang akan mengurangi lipatan.

”Kalau tidak sesuai pakem, jangan diberi nama tongkos. Tapi songkos batik, sebab sudah tidak sama secara filosofi,” tegas Rahmat. ram