EKONOMI BINIS

Layar Indonesia , Jakarta – Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witcaksono berharap kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA) dapat meningkatkan nilai perdagangan.
“Kita harapkan dengan adanya IUAE-CEPA ini, nilai perdagangan kita bisa meningkat dua sampai kali lipat dalam lima tahun terkahir,” kata Djatmiko dalam konferensi pers virtual pada Senin, 4 Juli 2022.
Dia menyebut nilai perdagangan bilateral antara kedua negara kurang-lebih US$ 3-4 miliar. Pada 2021, nilai perdagangan mencapai US$ 4 miliar, naik US$ 1 miliar dari 2020 yang sebesar US$ 3 miliar.
“Kenaikan 2020-2021 saja sudah mencapai 37,8 persen jadi sangat prospektif,” ujarnya.
Kedua negara, tutur dia, sepakat kerja sama itu bakal menjadi kendaraan untuk mendorong hubungan bilateral perdagangan yang semakin intensif. Menurut Djatmiko, peningkatan nilai perdagangan bisa terjadi karena posisi UAE sebagai hub di kawasan layaknya Singapura. Dia menilai, meski skala industri UAE tidak besar, negara itu memiliki jaringan yang luas.
“Yang menempatkan mereka (UAE) sebagai salah satu negara yang aktif dalam kebijakan perdagangan investasi dan sebagainya, sehingga masuk sampai ke wilayah-wilayah di Afirika, Timur Tengah, Eropa, bahkan Asia,” ujarnya.
Dengan kerja sama itu, dia berharap akses pasar barang, jasa, dan investasi kedua belah pihak terbuka. Adapun kerja sama ini melingkupi perdagangan barang, jasa, investasi, dan kekayaan intelektual. Dia menuturkan kesepakatan itu memiliki chapter mengenai ekonomi Islam. Chapter itu merupakan yang pertama kali ada selama ini.
Kemudian, ada chapter mengenai ketentuan asal barang sebagai konvensional item atau chapter prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerja sama ekonomi, kemudian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian, ada chapter UMKM.
“Artinya, kedua negara sama-sama memiliki pandangan pentingan untuk melibatkan semaksiman mungkin keberadaan UMKM supaya dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan,” ujarnya. Di sisi lain, kerja sama itu pun mencakup lini digital serta ketentuan hukum dan isu-isu kelembagaan lain.(Tmp)

Layar Indonesia,Jakarta-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki tugas pengawasan dan pengendalian atas izin usaha para pengusaha. Mengingat saat ini pemberian izin usaha diberikan berdasarkan basis risikonya.

BKPM bisa kapan saja melakukan sidak dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mengawasi pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, seperti yang dialami Holywings cabang Jakarta baru-baru ini.

“Ada pengawasan di bidang pengendalian yakni pengawasan insidental yang sifatnya sewaktu-waktu, ini misalnya seperti Holywings. Jadi boleh sidak langsung ke pelaku usaha karena ada indikasi pelanggaran undang-undang,” kata Kepala Seksi Sektor Sekunder Wilayah DKI dan Kalimantan Selatan, BKPM, Esti Sadariati dalam Sosialisasi Pelaporan LKPM kepada Pelaku Usaha, Jakarta, Rabu (29/6).

BKPM juga melakukan pengawasan rutin kepada para pelaku usaha. Pengawasn jenis ini biasanya terjadwal agar pelaku usaha tidak menerima kunjungan dari kementerian/lembaga yang berulang.

“Ini terencana dan terjadwal. Disusun setiap akhir tahun dari BKPM atau Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Jadi pelaku usaha hanya terima kunjungan satu tahun sekali,” katanya.

Selain inspeksi lapangan, BKPM juga menerima pelaporan berkala dari para pelaku usaha. Bentuknya berupa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Penyampaian LKPM dilakukan melalui website OSS berbasis RBA yakni oss.go.id.

Esti menjelaskan BKPM akan memberikan sanksi berjenjang bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM-nya. Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut akan dikenakan sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Sanksi serupa juga berlaku bagi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM pertama kali tetapi tidak menuliskan nilai tambahan realisasi investasi selama 4 periode berturut-turut. BKPM juga memiliki kewenangan untuk penghentian sementara kegiatan usaha jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan.

“Kalau tidak direspon awal ini diganti pelanggaran sedang,” katanya.

Jika pelaku usaha tidak mengindahkan sanksi tersebut, maka BKPM bisa melakukan pencabutan izin atau kegiatan usaha. “Dikenakan apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang (setelah penghentian sementara),” katanya.(Mrd)

Layar indoneia,Jakarta-Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mengkritik, klaim Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait perbandingan harga sembako di Indonesia yang lebih murah ketimbang di Singapura. Menurutnya, perbandingan harga yang diklaim Mendag Zulhas tidak apple to apple. Mengingat, pendapatan per kapita penduduk kedua negara itu memiliki perbedaan yang amat mencolok

“Menurut Ikappi (perbandingan harga sembako) tidak apple to apple. Karena perbandingan antara Indonesia dengan Singapura pendapatan per kapitanya saja jauh,” ujar Reynaldi di Jakarta, Selasa (28/6).

Ikappi pun mengingatkan Mendag Zulhas agar lebih berhati hati dalam membuat pernyataan terkait kapasitasnya sebagai seorang pembantu presiden. Sebab, masyarakat masih dibebani atas mahalnya berbagai harga kebutuhan pangan.

“Beberapa pernyataannya adalah sejak dilantik Mendag (Zulhas) bilang bahwa kaget bahan pangan naik, padahal bahan pangan sudah naik beberapa minggu terakhir,” contohnya.

Reynaldi mencatat, harga cabai rawit merah masih dijual tinggi mencapai Rp110 ribu sampai Rp 120 ribu per kilogram. Saat situasi normal, harga pangan bercita rasa pedas tersebut maksimal dijual Rp50 ribu per kilogram.

Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan menjadi Rp 60 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp25 ribu per kilogram. Kemudian, bawang putih dibanderol Rp 40 ribu per kilogram dari Rp20 ribu per kilogram.

Selanjutnya, telur ayam naik menjadi Rp284 ribu per kilogram dari Rp 24 ribu per kilogram. Pun, daging sapi mengalami kenaikan menjadi Rp140 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp100 – Rp 110 ribu per kilogram. Continue reading →

Layar Indonesia,Jakarta,Joko Widodo (Jokowi) Presiden menjelaskan bahwa subsidi BBM di Tanah Air sangat besar.

Anggaran subsidi BBM yang saat ini mencapai Rp502 Triliun dikatakan Jokowi bahkan bisa untuk membangun sebuah Ibu Kota.

“Subsidi BBM kita bukan besar, tapi besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota. Angkanya sudah Rp502 Triliun,” ujar Jokowi saat memberi sambutan pada Rakernas II PDI Perjuangan, Selasa (21/6/2022).

Menurut Presiden, harga Pertalite Rp7.650 per liter dan Pertamax Rp12.500 per liter itu bukan harga sebenarnya, karena masih disubsidi.

“Kalau lihat angka-angkanya saat ini, sebagai contoh harga bensin saja, Pertalite Rp7.650, Pertamax Rp12.500, hati-hati ini bukan harga sebenarnya lho. Ini adalah harga yang kita subsidi dan subsidinya besar sekali,” jelasnya.

Jokowi mencontohkan harga bensin di negara tetangga yang harganya jauh lebih mahal, seperti di Singapura dan Thailand, termasuk di Eropa yaitu Jerman.

“Kita tengok yang deket saja Singapura, harga bensin sudah Rp31.000. Di Jerman harga bensin juga sama Rp31.000, di Thailand sudah Rp20.000. Kita masih Rp7.650,” ungkapnya.

Kata Jokowi, pemerintah tetap memberikan subsidi BBM demi menjaga kestabilan sosial maupun politik.

“Ini semua yang kita harus ngerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini kalau kita enggak ngerti angka-angkanya. Kita tidak merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini. Bangun Ibu Kota Rp466 Triliun. Ini untuk subsidi. Tapi nggak mungkin ini tidak kita subsidi, akan ramai. Kita juga hitung kalkulasi sosial politiknya,” tegas Jokowi.

Untuk itu, Jokowi sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk menghentikan ekspor bahan mentah seperti batubara, nikel, CPO dan lainnya demi ketahanan ekonomi.

Bahkan, lanjut Presiden, ketika Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah, beberapa kepala negara menghubunginya untuk minta bantuan mengekspor bahan mentah demi menyelamatkan negaranya. Di sinilah, kata Jokowi, Indonesia sangat dibutuhkan negara lain.

Ke depan, Jokowi menginginkan ekspor dalam bentuk jadi, demi menaikan income perkapita Indonesia.

“Jadi kita tahu posisi kita itu ada di mana, kekuatan kita itu ada di mana. Di sini mulai kelihatan Batubara kita mempunyai kekuatan besar, CPO kita mempunyai kekuatan besar, Nikel kita mempunyai kekuatan besar. Tapi tidak bisa kita terus-teruskan yang namanya ekspor itu dalam bentuk bahan mentah. Stop, harus mulai kita berani stop ekspor bahan mentah kemudian kita buat barang jadi,” tegasnya.

“Di 2045, kalau ada konsistensi kepemimpinan dengan keberanian menyetop ekspor dan mentah. Sampai tahun itu insyaAllah kita sudah berada di angka 21.000 sampai 27.000 income perkapita kita,” pungkas Jokowi. (ssn)