POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 6

Staf Kepresidenan RI Moeldoko prihatin dengan fenomena flexing di medsos

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 25, 2022

Layarindonesia.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyampaikan keprihatinannya atas fenomena pamer kekayaan atau flexing di media sosial.

Moeldoko menyampaikan keprihatinan ini saat menjadi pembicara kunci pada Dies Natalis Ke-53 Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta Kamis.

“Jangan menjadi generasi instan, suka pamer kekayaan, apalagi yang diperoleh dengan cara menipu dan memperdaya orang lain. Bangsa ini dibangun bukan dengan mental seperti itu,” tegas Moeldoko.

Menurut dia, analogi teknologi terkini dengan perkembangan sosialisasi generasi anak muda memiliki kaitan yang sangat erat sebab gawai yang serba mempermudah hidup, membuat banyak orang di generasi kekinian ingin hidup serba instan.

“Era sekarang membuat seseorang jadi tidak sabar ingin serba instan dan mudah. Bahkan, muncul pola pikir yang tidak realistis. Bagaimana mendapatkan kesuksesan atau kekayaan tanpa berlama-lama atau kesulitan. Saya sangat prihatin dengan kondisi ini,” ucapnya.

Dalam sambutannya, Panglima TNI 20132015 itu menyampaikan apresiasi atas capaian dan prestasi ITN Malang yang telah melakukan berbagai inovasi, terutama di bidang teknologi dan energi terbarukan. Misalnya, adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang menjadikan ITN sebagai satu-satunya kampus yang memiliki PLTS.

“Bapak Presiden sangat concern terhadap transformasi energi terbarukan. Saat ini kita sedang pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang dicita-citakan akan menjadi showcase berbagai transformasi, termasuk soal energi. Apa yang dilakukan ITN sejalan dengan cita-cita pemerintah,” kata Moeldoko.

Selain menjadi pembicara kunci, Moeldoko juga didaulat untuk resmikan PLTS dan pembangunan tiga rumah ibadah di dalam kampus, yakni masjid, gereja, dan pura.

Selain itu, Moeldoko juga melakukan penandatangan nota kesepahaman antara Kantor Staf Presiden dan ITN Malang terkait dengan pengembangan riset informasi dan teknologi. (ant)

Kepala BIN jelaskan Indonesia dengan hati-hati masuk transisi pandemi jadi endemi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 23, 2022

Layarindonesia.com, Jakarta – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, mengatakan, Indonesia saat ini memasuki masa pra kondisi menuju transisi pandemi menjadi endemi.

“Pemerintah sangat berhati-hati. Secara bertahap pembatasan sosial memang sudah dilonggarkan,” kata dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan tingkat status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai menurun. Mayoritas kegiatan di daerah PPKM tingkat 1 boleh dihadiri 100 persen dari kapasitas. Antigen dan PCR tak lagi wajib bagi yang sudah vaksin dosis kedua. Selain itu, jangka waktu karantina setiba dari luar negeri dipangkas kini hanya satu hari.

Agar proses pra kondisi ini berlangsung aman, semua tahap pelonggaran harus kita dilakukan secara terukur, berbasis sains, dan selalu disertai disiplin mitigasi, kata dia.

Ia menegaskan mitigasi harus dimulai dari hulu dan melibatkan semua elemen bangsa, meningkatkan capaian vaksinasi dosis ke dua dan booster secara merata ke semua wilayah, mengakselerasikan penapisan, pengujian, dan penelusuran.

Kemudian mendisiplinkan kebiasaan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan hingga memastikan ruang-ruang publik berventilasi atau memiliki filter udara yang baik.

Sementara di hilir kata dia, akan dilakukan peningkatan kapasitas rumah sakit, perbanyakan tenaga kesehatan, serta pengamanan ketersediaan obat-obatan. Ada keniscayaan semua elemen bangsa mengadopsi kebiasaan baru demi hidup baru, hidup berdampingan dengan virus corona,” katanya.

Ia berharap semua harus membiasakan diri dengan kebiasaan mitigasi tersebut, Sebagian bahkan harus menjadi etika sosial. Misalnya menggunakan masker, harus dipandang sebagai wujud tanggungjawab dan tenggang rasa, karena melindungi orang lain dari virus. “Indonesia bisa memasuki hidup normal baru dengan baik,” ujarnya.

Indikator pandemi di Indonesia membaik secara signifikan, dimana per Senin (21/3) rasio kasus positif harian berdasarkan jumlah orang diuji berhasil turun ke kisaran standar aman WHO di angka 4,55 persen, bila dibandingkan dengan laju kepositifan sebulan lalu yang masih di angka 14,15 persen. (atr)

Achmad Sillahuddin, Anggota DPRD Jatim ; Perda Ini Merupakan Kado Istimewa Bagi Pekerja Migran Indonesia

NASIONAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 22, 2022

LayarIndonesia.com, Surabaya – Fraksi PPP DPRD Jatim H Achmad Sillahuddin mengatakan, bahwa banyak perubahan fundamental terhadap tata kelola PMI jika mengacu UU No.18 Tahun 2017. Misal, perubahan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Persyaratan menjadi PMI serta hak dan kewajiban PMI. Perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja.

“Ada juga perubahan fundamental pada peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan keterlibatan pemerintah Desa serta masyarakat dalam tata kelola PMI,’ beber ketua F-PPP DPRD Jatim ini.

Politikus asal Jombang ini, berharap kewenangan dalam perlindungan PMI agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yaitu UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam lampiran huruf G mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada angka 2, dimana kewenangan pemerintah provinsi adalah perlindungan PMI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah provinsi.

Di sisi lain, UU No.18 Tahun 2017 mengatur lebih detail dan terindi mengenai tugas dan tanggungjawab Pemprov dalam perlindungan PMI dan keluarganya, sebagaimana Pasal 40 yang menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab Pemprov. Diantaranya, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.

“Perda ini merupakan kado istimewa bagi PMI Jatim dan keluarganya dan gelar yang disematkan kepada PMI sebagai Pahlawan Devisa akan lebih bermakna karena adanya perhatian yang memadai dari semua pihak terhadap kesejahteraan dan keselamatan PMI dan keluarganya,” harap Sillahuddin. (Cakr)

AMK menyatakan siap memenangkan PPP pada Pemilu 2024 mendatang

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 19, 2022March 20, 2022

Layarindonesia.com, Surabaya – Hadir di acara Mukerwil AMK Jawa Timur tersebut, Ketua Umum Pimpinan Nasional (PN) Rendhika Deniardy Harsono, Sekjen PN AMK Ainul Yaqin, dan sejumlah fungsionaris PN AMK.
Mujahid Ansori mengaku dirinya kerap mendengar bahwa Rendhika dan fungsionaris pimpinan nasional AMK lainnya kerap menyambangi dan menyapa kader-kadernya di seluruh wilayah di Indonesia.
“Hari ini giliran kami yang disambangi beliau (Rendhika). Ini merupakan suatu kehormatan,” ucap Mujahid Ansori, Jumat (18/3/2022).
Menurutnya, kegiatan menyapa kader dan akar rumput yang dilakukan Rendhika sangat tepat.
Dia pun meyakini, jika kegiatan seperti ini terus dilaksanakan konsisten maka cita-cita meng-kabah-kan Jawa Timur bukan isapan jempol.
“Bersama AMK kami yakin dapat mengambil hati masyarakat Jawa Timur,” ucap Mujahid.
Mujahid mengatakan digelarnya Mukerwil AMK Jatim ini adalah salah satu agenda prioritas yang diamanatkan PN AMK kepada seluruh fungsionaris AMK di Indonesia.
“Alhamdulillah Mukerwil AMK Jatim berjalan lancar sesuai rencana. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PN AMK, Bro Rendhika yang sudah menyempatkan diri untuk hadir,” ujarnya. Continue reading →

Restrukturisasi pengurus pada Muskerwil PW AMK Jatim di Surabaya

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 18, 2022March 20, 2022

Layarindonesia.com, Surabaya – Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Jatim menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), Kamis (17/03) di Kantor DPW PPP Jawa Timur, Surabaya.
Muskerwil dihadiri Ketua Umum Pimpinan Nasional (PN) AMK Rendhika Deniardy Harsono beserta jajarannya dan Pimpinan Cabang (PC) AMK se-Jatim.
Dalam Muskerwil tersebut membuahkan putusan. Di antaranya, perlunya merubah nomenklatur susunan kepengurusan PW AMK Jatim sesuai dengan AD ART baru berdasar hasil muktamar 2021.
Disamping itu, hasil Muskerwil juga memutuskan penyusunan kembali kepengurusan PW AMK Jatim dengan merotasi dan atau pengantian personel kepengurusan PW AMK Jatim yang tidak aktif dan atau sebab lain demi kebutuhan organisasi. Continue reading →

Presiden Jokowi terima pebalap MotoGP di Istana Merdeka

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 16, 2022March 18, 2022

Layarindonesia.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo menerima audiensi pebalap MotoGP di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, menjelang perhelatan kejuaraan balap motor dunia tersebut di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maret 2022.

Berdasarkan tayangan langsung yang disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, para pebalap diterima Presiden pada pukul 09.30 WIB.

Pada kesempatan tersebut Presiden tampak mengenakan jaket balap G20 merah putih dengan bawahan celana berwarna panjang hitam, sedangkan para pebalap mengenakan pakaian balap lengkap atau racing suit.

Para pebalap MotoGP yang diterima Presiden merpakan para pebalap MotoGP yang akan mengikuti parade di Jakarta. Seusai audiensi, Presiden dijadwalkan untuk melepas dan ikut berkendara dalam parade bersama para pebalap MotoGP tersebut.

Parade pebalap MotoGP akan berlangsung di kawasan Monas, Sudirman-Thamrin dan berakhir di Istana Kepresidenan.

Berdasarkan pantauan, pebalap MotoGP turut membawa motor balapnya dan diparkir di depan Istana Kepresidenan.

Adapun daftar pebalap yang akan mengikuti parade di Jakarta antara lain:
1. Marc Marquez (Repsol Honda Team)
2. Pol Espargar (Repsol Honda Team)
3. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar)
4. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar)
5. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)
6. Jack Miller (Ducati Lenovo Team)
7. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP)
8. Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP)
9. Johann Zarco (Pramac Racing)
10. Jorge Martin (Pramac Racing)
11. Alex Marquez (LCR Honda Castrol)
12. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu)
13. Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF MotoGP Team)
14. Darryn Binder (WithU Yamaha RNF MotoGP Team)
15. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team)
16. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team)
17. Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG Team/Moto2)
18. Gabriel Rodrigo (Pertamina Mandalika SAG Team/Moto2)
19. Mario Aji (Honda Team Asia/Moto3)
20. Veda Ega Pratama (Idemitsu Asia Talent Cup)

(ant)

Presiden dan Ibu Negara berkemah sederhana di IKN Nusantara

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 14, 2022

Layarindonesia.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana akan berkemah di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hingga Selasa (15/3) siang.

“Sampai besok siang,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi melalui pesan singkat kepada awak media di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan bahwa tidak ada makanan khusus saat Presiden dan Ibu Negara bermalam di Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Selain kue dan buah-buahan, pihak Istana juga menyediakan mi instan di dalam tenda.

“Makanan biasa saja kue dan buah. Enggak ada makanan khusus, paling mi instan,” kata Heru.

Dari foto yang diterima, Presiden siap berkemah dengan duduk bersantai di salah satu kursi lipat yang diletakkan di bagian teras tenda.

Tenda jenis inflatable air berwarna putih tersebut berukuran cukup luas untuk ditempati dua orang di dalamnya. Terlihat dari pintu tenda yang sedikit terbuka, di dalamnya sudah tersedia makanan dan minuman di atas meja.

Heru memerinci fasilitas di dalam tenda hanya terdapat kasur dan tidak ada pendingin ruangan.

“Isi tenda hanya kasur saja, tidak ada AC,” tambah Heru.

Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut berkemah mendampingi Presiden, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Selain mereka, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. (atr)

Atasi sengketa tanah, DPRD Josiah minta Pemkot Surabaya bentuk Satgas Agraria

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 13, 2022March 14, 2022

Layarindonesia.com, Surabaya – Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat membentuk Satgas Agraria menyusul sengketa pertanahan masih sering ditemui di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

“Sengketa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat lain, dan masyarakat dengan perusahaan swasta/BUMN/BUMD dan banyak yang terbengkalai tanpa solusi,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael di Surabaya, Minggu.

Pada saat menggelar kegiatan reses di dua titik beberapa waktu lalu, Josiah mendapat keluhan warga terkait status tanahnya yang bersengketa dengan developer. Bahkan, di komisi A, Josiah juga banyak sekali menerima aduan dan melakukan rapat dengar pendapat dari warga mengenai sengketa tanah.

Menurut dia, beragam kasus tanah di Surabaya ada yang puluhan tahun tidak terselesaikan sudah saatnya Pemkot Surabaya membantu warganya. Ia menyebut sengketa terjadi karena bermacam sebab, mulai amburadulnya sistem pencatatan baik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Pemkot Surabaya, klaim sepihak hingga penguasaan secara ilegal.

“Bisa jadi sengketa pertanahan diduga terjadi karena ada campur tangan mafia tanah sehingga menimbulkan permasalahan dalam kepemilikan tanah di Surabaya,” ujarnya.

Josiah mengatakan, banyak persil milik warga yang lahannya dalam sengketa, baik dengan sesama perorangan, developer, BUMN hingga militer. Terutama tanah yang sengketa dengan Negara, dalam hal ini BUMN maupun institusi Negara lainnya.

“Masak negara melawan warganya sendiri. Sudah saatnya warga kota Surabaya bisa tidur nyenyak tanpa kepikiran lagi masalah status tanahnya yang gelap,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya menyarankan Pemkot Surabaya membentuk Satgas Agraria yang terdiri dari dinas terkait maupun jajaran samping, kejaksaan, kehakiman, kepolisian dan BPN dengan tujuan mencari solusi atas permasalahan ini.

Josiah mengatakan, masalah tanah ini krusial mengingat tanah adalah aset yang nilainya akan terus naik dan tempat tinggal merupakan kebutuhan utama manusia.

Akibat adanya sengketa tanah ini, lanjut dia, masyarakat tidak bisa mendapat pelayanan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Ia mencontohkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak bisa mendapat program rumah tidak layak huni (rutilahu) meskipun rumahnya dalam kondisi tidak baik bahkan hampir roboh.

Selain itu, lanjut dia, Satgas ini juga dibentuk untuk mendukung Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 tahun 2020 dan merapikan pencatatan dan pengadministrasian kepemilikan tanah di Kota Surabaya, serta mempunyai fungsi pencegahan sehingga dapat meminimalisir jumlah sengketa pertanahan dan gugatan PTUN.

“Pemkot bersama dengan masyarakat harus terus memantau dan mengadvokasikan kepentingan masyarakat dan Kota Surabaya agar permasalahan tanah segera selesai dan tidak menjadi isu yang berlarut-larut,” katanya. (ant)

Setelah Ketua dan Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Pasuruan Bergiliran Dipanggil Kejaksaan

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 10, 2022

LayarIndonesia.com, Pasuruan – Usai periksa tiga anggota Dewan Kabupaten Pasuruan, kini giliran wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Permeriksaan tersebut, terkait dugaan gratifikasi proyek berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) di lingkungan dewan.

Hal ini dibenarkan oleh Kasi Intel Kejaksaan, Jemmy Sandra mengenai pemeriksaan wakil ketua DPRD, Rias Yudikari Drastika. Jemmy mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan dugaan gratifikasi pokir.

Benar kita panggil wakil ketua DPRD Kabupaten Pasuruan untuk dimintai keterangan. Keterangannya terkait kasus pokir yang saat ini kita dalami,” kata Jemmy.

Menurutnya, pemanggilan sejumlah anggota dewan ini bagian dari Pulbaket dan Puldata terkait kasus gratifikasi yang sedang dalami penyelidikan. Sebelumnya, penyidik sudah memanggil sejumlah rekanan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kaitan dengan pokir anggota dewan.

Rencananya, pemanggilan anggota dewan akan dilakukan secara bergiliran. “Pihak rekanan (kontraktor) serta dinas sudah kita panggil, kini giliran anggota dewan,” bebernya.

Seperti dikatehui sebelumnya, Kejari telah meriksa 10 anggota DPRD dari beberapa fraksi. Mulai dari Ketua DPRD, Wakil Ketua hingga anggota dewan penuhi panggilan penyidik.

Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dalam proyek pokir tahun 2020. Mencuatnya kasus ini berawal dari gabungan aktifis masyarakat anti korupsi anggaran (Makar) melaporkan adanya dugaan korupsi dalam proyek pokir. Mereka menduga anggota dewan ikut mengatur proyek-proyek berasal dari pokir dengan imbalan fee dari kontraktor. (ada)

Presiden Jokowi akan lantik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 10, 2022March 12, 2022

Layarindonesia.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo akan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Pada hari Kamis pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Presiden akan melantik Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian untuk posisi Kepala Otorita IKN dijabat oleh Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN,” kata Kepala Sekeretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis pagi.

Andi Sudirman Sulaiman akan dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2022—2023 menggantikan Nurdin Abdullah karena menjadi terpidana kasus korupsi.

Heru juga menyampaikan acara pelantikan ketiga pejabat negara tersebut akan disiarkan secara langsung oleh Sekretariat Presiden.

“Tentunya acara pelantikan tersebut akan disiarkan secara live streaming oleh akun YouTube Sekretariat Presiden mulai pukul 14.45 WIB dengan diawali terlebih dahulu prosesi pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan,” kata Heru.

Bambang Susantono diketahui adalah Wakil Menteri Perhubungan pada tahun 2009—2014. Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007—2010.

Pria kelahiran 4 November 1963 itu adalah lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1987 dan berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum.

Bambang memperoleh gelar master tata kota dari University of California, Berkeley pada tahun 1996 dan master bidang transportasi dari universitas yang sama pada tahun 1998. Ia lalu mengambil doktor bidang perencanaan infrastruktur masih dari University of California.

Saat ini Bambang adalah Wakil Presiden Bidang Manajemen dan Pembangunan Berkelanjutan di Asian Development Bank (ADB) sejak Juli 2015.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Pasal 9 disebutkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

Kepala Otorita memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Namun, dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan berakhir.

Untuk Kepala dan Wakil Otorita pertama ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah UU tentang IKN diundangkan. UU IKN diketahui diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022. (atr)