POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Layar Indonesia, Jakarta-Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akan bertemu dengan seluruh pimpinan partai tanpa terkecuali. Termasuk Demokrat dan PKS juga akan ditemui ketua DPR RI ini.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengapresiasi rencana safari politik Puan. Demokrat merasa tidak ada hambat untuk membangun silahturahmi dengan PDIP.

“Partai Demokrat tak memiliki hambatan atau kendala apa pun untuk membangun silaturahmi dan komunikasi dengan partai-partai lainnya, termasuk PDIP,” ujar Kamhar kepada wartawan, Rabu (13/7).

Puan telah pernah menerima kunjungan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu di DPR RI. Kunjungan Puan ke Demokrat menjadi kunjungan balasan.

“Apalagi dengan Ibu Puan yang sebelumnya sudah pernah menerima kunjungan Mas Ketum AHY yang kala itu didampingi Bang Sekjen Teuku Riefky Harsjah dan beberapa pimpinan Partai Demokrat lainnya di DPR-RI. Jadi safari politik Bu Puan ke Partai Demokrat nantinya menjadi kunjungan balasan,” ujar Kamhar.

Kamhar mengatakan silahturahmi pimpinan partai politik ini untuk menjaga kehidupan politik kondusif. Demokrat dan PDIP punya pengalaman mendapatkan mandat memimpin roda pemerintahan. Dan punya pengalaman di luar pemerintahan.

Kamhar yakin akan menjadi bahan diskusi kedua partai untuk memberikan kontribusi kepada negara.

“Tentu banyak hal yang bisa didiskusikan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Wuryanto menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan semua partai politik tanpa terkecuali, termasuk PKS dan Demokrat.

Bambang mengatakan, perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Puan untuk bertemu dengan ketua-ketua partai tanpa terkecuali.

“Jadi ini tentu tidak faktor tunggal siapa yang harus ditemui, tapi perintahnya ibu ketum temui semua ketum-ketum partai. Ibu tidak mengatakan ini nomor siji, ini nomor dua tidak begitu. Bisa saja zig-zag ketemu oh saya mau sama-sama yang muda bagaimana kalau ketemu mas AHY, bisa. Oh kira-kira ideologinya agak berjauhan misalnya mau ketemu Syaikhu dulu ya monggo,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).(Mrd)

Layar Indonesia , Jakarta-Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah resmi menjadi RUU Inisiatiaf DPR. Puan Maharani Ketua DPR RI menegaskan RUU ini akan memberi jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya dari kalangan yang kurang mampu.

“RUU KIA bertujuan mewujudkan rasa aman, tenteram bagi ibu dan anak. Lewat RUU KIA, Negara memiliki kewajiban meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin,” kata Puan, Senin (11/7/2022).

RUU KIA pun diinisiasi demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Puan menjelaskan, RUU ini tak hanya mengatur soal penambahan cuti melahirkan bagi ibu pekerja dari 3 bulan menjadi 6 bulan serta adanya usul cuti untuk ayah.

“Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Jadi lewat RUU KIA kita akan pastikan anak mendapatkan hak-haknya. Termasuk juga bagi ibu yang mengandung hingga melahirkan dan merawat anak,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dibutuhkan asupan gizi seimbang dan standar hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Hal ini juga menjadi kewajiban Negara sebab anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa.

“RUU KIA mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan asupan makanan sehat dan gizi seimbang terpenuhi bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui serta anaknya,” ucap Puan.

Dia menjelaskan, RUU KIA mengatur terjaminnya pelayanan serta pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana bagi kesejahteraan ibu dan anak, termasuk dalam hal nutrisi. Puan mengatakan, Pemerintah juga wajib memberikan bantuan kepada ibu dan anak yang secara ekonomi kesulitan mendapat pemenuhan gizi baik.

“Selama ini telah tersedia layanan kesehatan dan pengobatan gratis dari Pemerintah, salah satunya melalui BPJS Kesehatan, tapi hal itu tidak cukup karena belum ada jaminan pemberian asupan makanan sehat dan gizi seimbang bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui serta anaknya,” jelasnya.

“Kita tahu banyak masalah malnutrisi terjadi di berbagai pelosok negeri. Masalah stunting juga masih banyak di Indonesia. Harus ada upaya tambahan yang perlu kita lakukan untuk membenahi persoalan ini, salah satunya lewat RUU KIA,” imbuhnya.

Dalam Pasal 27 draf RUU KIA disebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan santunan kepada ibu dan anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Bantuan dan santunan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk makanan sehat dan gizi seimbang, bahan pokok penunjang, makanan pendamping air susu ibu (ASI) dan makanan tambahan. Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban memberikan layanan kesehatan dan pengobatan gratis, dan/atau pemberian perlengkapan anak kepada masyarakat kurang mampu.

“Pemberian bantuan dan santunan dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran serta bersifat insidental dan/atau berkelanjutan,” tegasnya.

Lewat RUU KIA, Pemerintah wajib merumuskan perencanaan serta melaksanakan kebijakan, dan program Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan KIA dalam APBN dan APBD, termasuk pada program pemenuhan gizi.

Dengan adanya RUU KIA, Puan berharap kebutuhan nutrisi Ibu dan anak dapat lebih terjamin. RUU KIA juga diharapkan dapat menurunkan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia.

“Ketika ibu dan anak sejahtera, generasi Indonesia pasti akan berkualitas. RUU KIA dibutuhkan dalam menyambut generasi emas Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan RUU KIA mengatur pelibatan keluarga dalam pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak yang meliputi pemenuhan hak dasar keluarga, khususnya kebutuhan dasar ibu dan anak secara layak. Kemudian pembentukan tempat tinggal keluarga ramah anak, perlindungan ibu dan anak dari kerentanan keluarga, serta dukungan terhadap pemenuhan KIA.

“Kemampuan keluarga tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperkuat dan memberikan dukungan pembangunan keluarga sejahtera,” pungkasnya.(Ssn)

LayarIndonesia,Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik 5 menteri dan wakil menteri baru yang masuk ke Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu siang ini, 15 Juni 2022.

“Demi Allah SWT saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi saat mengambil sumpah jabatan kelima pejabat yang dilantik.

Daftar menteri yang dilantik Jokowi yaitu:

1. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi.
2. Eks Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria menggantikan Sofyan Djalil.
3. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri
4. Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
5. Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria menggantikan rekan separtainya Surya Tjandra.

Isu reshuffle kabinet mencuat sejak PAN bergabung dengan koalisi pemerintah pada Agustus 2021. Pada Maret lalu, sejumlah politikus PAN menyatakan Jokowi telah bertemu dengan Zulkifli. Dalam pertemuan itu, presiden meminta Zulkifli menyiapkan nama untuk mengisi posisi menteri.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah dikabarkan akan dicopot sejak beberapa bulan terakhir. Dia dianggap gagal menangani masalah kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng di tanah air. Jokowi sempat memberi sinyal tak lagi mempercayai Lutfi dengan menyerahkan penanganan masalah itu kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dengan pelantikan ini, maka Partai Amanat Nasional telah resmi mendapatkan tempat di Kabinet Indonesia Maju. Zulkifli Hasan juga melengkapi jajaran ketua umum partai anggota koalisi yang menjadi menteri Jokowi. Sebelumnya sudah ada nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Keetua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang tak masuk ke kabinet.(Tmp)

Layar Indonesia,Jakarta-Kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir ke sejumlah petinggi partai politik menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Publik beranggapan, Erick Thohir terlihat ingin mencari dukungan untuk dapat masuk dalam bursa calon presiden 2024 mendatang.

Pengamat politik dari Universitas Indonusa Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, seharusnya Erick Thohir menjaga marwah sebagai seorang pembantu presiden, bukan malah plesiran mengunjungi partai politik.

“Sebab, tidak lazim menteri BUMN mengunjungi partai politik mengingat tugas dan fungsinya (tupoksi) tidak berkaitan langsung dengan parpol. Karena itu, wajar kalau kunjungan Erick ke petinggi partai politik dinilai syarat politis,” kata Jamiluddin lewat keterangan tertulisnya, Minggu (12/6).

Menurutnya, nuansa politis terasa kental mengingat kunjungan tersebut dilakukan di saat parpol mulai membicarakan capres. Erick ada kemungkinan menjajaki peluangnya untuk ikut pada kontestasi pilpres 2024.

“Peluang ke arah lebih besar mengingat beberapa waktu sebelumnya banyak relawan yang menyuarakan Erick menjadi capres. Termasuk juga kunjungan Erick ke pesantren yang dinilai sebagai persiapan menuju kontestasi pilpres 2024,” katanya.

“Jadi, Erick kemungkinan menjajaki parpol untuk menjadi perahunya dalam pilpres 2024. Kiranya itu makna politis dari kunjungan Erick ke petinggi parpol,” demikian Jamiluddin(RMI)