Layarindonesia.com, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kebijakan pemerintah terkait aplikasi digital PeduliLindungi. Aplikasi itu kini menjadi syarat banyak kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19, seperti masuk mal, supermarket hingga tempat makan.
Puan menegaskan, tidak boleh ada hak rakyat yang hilang saat penanganan COVID-19 hanya karena yang tidak memiliki smartphone. Ia meminta pemerintah memikirkan mekanisme lain yang dapat menjangkau seluruh masyarakat.
“Kita tahu tidak semua masyarakat Indonesia memiliki smartphone sehingga bisa mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Karenanya, pemerintah harus memikirkan mekanisme lain bagi masyarakat yang tidak memiliki,” kata Puan, Senin (13/9).
Puan menjelaskan, bedasarkan data Newzoo, pengguna smartphone di Indonesia pada 2020 mencapai 160,23 juta orang. Jika menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa. Artinya, masih ada 109,97 juta jiwa penduduk tidak memiliki ponsel pintar.
“Seratus juta lebih penduduk Indonesia yang tidak memiliki smartphone ini tidak boleh berkurang atau hilang haknya di saat pandemi, hanya karena belum memiliki alat pengunduh aplikasi digital tersebut,” ujarnya.
Mantan Menko PMK ini menuturkan, jika masyarakat yang tidak memiliki smartphone sudah menjalani vaksinasi, dia harus mendapat apresiasi yang sama dengan yang sudah mengunduh aplikasi tersebut.
“Jangan hanya karena mereka tidak punya smartphone dan tidak bisa mengunduh PeduliLindungi, jadi tidak bisa masuk mal, tidak boleh melakukan perjalanan, dan sebagainya,” ujar Puan.
“Diskriminasi masyarakat karena kepemilikan smartphone dan pengunduhan aplikasi ini tidak boleh terjadi,” tegas Puan.
Puan menambahkan, diskriminasi juga tidak boleh terjadi kepada masyarakat yang sudah divaksin dan memiliki ponsel pintar, namun belum mau mengunduh PeduliLindungi dengan alasan keamanan data pribadi.
Menurut Puan, alasan tersebut tidak berlebihan karena dugaan kebocoran data pribadi lewat aplikasi tersebut sempat mencuat. Dia pun meminta pemerintah menjamin keamanan data pribadi.
“Meskipun pemerintah sudah menjamin keamanan data pribadi, namun pemerintah harus tetap menghargai mereka yang bersikap seperti itu karena memang regulasi perlindungan data pribadi yang mengikat masih disusun. Jadi harus dicari juga mekanisme lainnya untuk ini,” tandas Puan. kum
