Layarindonesia.com,Mojokerto – Bank Indonesia (BI) merekomendasikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto untuk fokus pada stabilitas harga komoditas tertentu melalui monitoring ketersediaan pasokan.
Selain itu, juga penguatan sektor hilir komoditas melalui optimalisasi dan efisiensi nilai tukar.
Hal tersebut disampaikan perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Rizki Wimanda saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama TPID Pemkab Mojokerto di Smart Room Satya Bina Karya (SBK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Senin (9/8/2022).
Rizki Wimanda mengatakan, TPID Kabupaten Mojokerto dalam mengendalikan stabilitas harga komoditas pangan sangat diharapkan perannya dan koordinasinya.
“Jadi tidak berhenti sampai level rapat saja tetapi juga di operasionalisasi, kemudian survei pemantauan harga juga intens dilakukan oleh opd terkait dan TPID maupun Satgas pangan. Kondisi komoditas utama bahan pokok di kabupaten Mojokerto masih sangat fluktuatif, baik dari harga cabai merah, cabai rawit, ayam ras, minyak goreng dan telur ayam ras,” ungkapnya.
fokus pada stabilitas harga komoditas tertentu melalui monitoring ketersediaan pasokan. Hal tersebut sebagai respon konflik geopolitik Rusia-Ukraina. BI juga merekomendasikan penguatan sektor hilir komoditas melalui optimalisasi dan efisiensi nilai tukar.
“Selanjutnya kebijakan pengendalian harga jual oleh koorporasi dalam rangka merespon kenaikan bahan baku serta perluasan elektronifikasi dan digitalisasi transaksi untuk efisiensi perekonomian daerah. Adanya kepastian ketersediaan BBM untuk transportasi bahan makanan juga penting, dan kemudian subsidi ongkos angkut bagi transportasi pengangkut bahan pangan dalam rangka mitigasi dampak kenaikan BBM,” urainya
BI juga merekomendasikan dalam upaya pengendalian inflasi dengan menggelar operasi pasar murah dibeberapa titik, lalu sidak gudang atau pabrikan, komoditas efektif berupa himbauan untuk belanja bijak. Monitoring ketersediaan pasokan di pasar tradisional, dan mengamankan impor komoditi jatim yang defisit.
Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menekankan, dalam melakukan Operasi Pasar (OP) harus sampai terdeteksi di pasar desa, hal ini sebagai upaya pemantauan harga. Harapannya pasar yang terdeteksi pemantauan harganya tinggi dibanding pasar yang lain, itu menjadi sasaran yang akan dapat mempengaruhi inflasi.
“Sehingga itu prioritas utama untuk dilakukan operasi pasar. Kami minta dukungan untuk elektronifikasi dan digitalisasi dalam upaya pengendalian perekonomian daerah. Kita bisa melakukan dengan memaksimalkan medsos, selain itu komunikasi efektif seperti baliho juga bisa kita terapkan,” pungkasnya.
Dalam rakor TPID yang diprakarsai Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) ini diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mojokerto dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Mojokerto. Brj
