https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

DPR – Layar Indonesia

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Menko Polhukam  Sebutkan Presiden sudah kirim Surpres RUU Perubahan ITE ke DPR

Menko Polhukam Sebutkan Presiden sudah kirim Surpres RUU Perubahan ITE ke DPR

Layarindonesia.com,  Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan Surat Presiden terkait RUU Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke DPR

 

“Surat sudah ditandatangani Presiden, dan Surat Presiden (Surpres) tersebut sudah dikirim ke DPR RI pada 16 Desember 2021,” kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat.

 

Surat Presiden pada 16 Desember 2021 tersebut Bernomor R-58/Pres/12/202 dengan perihal RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan melampirkan satu berkas naskah RUU.
 

Dalam isi surat, selain menyampaikan RUU, kata dia, agar RUU tersebut segera dibahas dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.

 

Surat Presiden itu, kata Mahfud, mencantumkan bahwa untuk keperluan pembahasan RUU tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.

Pemerintah akan melakukan revisi UU ITE secara terbatas yang menyangkut substansi. Ada empat pasal yang akan direvisi, yaitu pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain revisi empat pasal itu, kata dia, akan ada penambahan pasal baru di revisi UU ITE, yakni Pasal 45C. (ant)

DPR Cari Plt Sementara Pengganti Azis Syamsuddin

DPR Cari Plt Sementara Pengganti Azis Syamsuddin

Layarindonesia.com,– Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan dewan akan menyelenggarakan rapat pimpinan guna mencari pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan Azis Syamsuddin sementara waktu sebagai Wakil Ketua DPR.

Hal ini dikatakan Dasco setelah Azis Syamsuddin mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua DPR lantaran telah menyandang status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus penanganan perkara di Lampung Tengah.

“Ada mekanisme rapat untuk mendelegasikan Plt ketika satu orang berhalangan. Misalnya ada kunjungan kerja ke daerah bisanya disepakati Plt sementara kita yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugasnya,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/9).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menambahkan, sampai saat ini belum ada surat masuk dari Fraksi Partai Golkar terkait nama pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR.

“Sampai dengan hari ini kita belum ada surat masuk,” katanya.

Dasco mengaku, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi Partai Golkar terkait nama yang bakal menggantikan Azis Syamsuddin tersebut. DPR saat ini hanya menunggu satu nama yang diajukan oleh partai yang dikepalai Airlangga Hartarto ini.

“Biarkanlah berproses sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar kita yang di DPR tinggal menunggu hasil dari mekanisme intenal Partai Golkar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dasco mengaku posisi kosong yang ditinggalkan Azis Syamsuddin tidak berpengaruh terhadap kerja pimpinan dewan. Sebab pimpinan DPR berjumlah lima orang, ketika ada satu yang berhalangan maka bisa digantikan yang lain.

“Saya sampaikan bahwa dalam pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, jadi tidak akan menganggu pengambilalihan keputusan yang harus dikakukan oleh forum rapat pimpinan DPR,” pungkasnya.

Diketahui, Azis Syamsuddin telah mengirimkan sepucuk surat kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR. Setidaknya ada tiga nama calon kuat yakni Ahmad Doli Kurnia, Melchias Marcus Mekeng, dan Adies Kadir.

Adapun, dalam perkara penanganan perkara di Lampung Tengah Azis Syamsuddin bersama Aliza Gunado yang juga merupakan politikus Golkar diduga menyuap eks penyidik KPK dari unsur Polri Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3,1 miliar. Suap tersebut diduga diberikan terkait perkara korupsi Dana Alokasi Khusus atau DAK di Lampung Tengah yang tengah ditangani KPK.

(jwp)

Sistem Automasi : Usul Anggota DPR Soroti Kebakaran Lapas Tangerang

Sistem Automasi : Usul Anggota DPR Soroti Kebakaran Lapas Tangerang

Layarindonesia.com, Jakarta – Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani menyoroti jumlah petugas jaga di Lapas Kelas I Tangerang yang jomplang dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Arsul menilai masalah SDM di lapas itu masih menjadi permasalahan saat ini.

“Salah satu persoalan akut lapas itu memang ‘njomplang’-nya jumlah sipir dengan WBP yang harus dijaga. Dikatakan akut karena ini sudah tahunan,” kata Arsul kepada wartawan, Jumat (10/9/2021) malam.

Arsul mengatakan pemerintah harus modernisasi sistem penjagaan di lapas berbasis teknologi jika tidak menambah SDM. Sehingga semua sistem bisa dilakukan secara automatis oleh petugas.

“Contoh yang paling bisa diberikan sentuhan teknologi saja adalah sisi pengamanan dan pengawasan. Buka-tutup pintu sel dan blok mestinya tidak lagi manual oleh petugas lapas, tapi perlu automasi yang dikendalikan dengan teknologi dari ruang kontrol,” ujarnya.

“Tapi rasanya lapas dengan penggunaan teknologi seperti ini belum ada di Indonesia. Akibatnya kekurangan SDM ini bertahun-tahun tambah parah karena pertambahan WBP seperti deret ukur sementara pertambahan SDM seperti deret hitung,” lanjut Arsul.

Tambahan SDM dari TNI/Polri

Arsul menyarankan perlu juga adanya bantuan dengan institusi lain terkait penjagaan lapas. Hal itu bisa dilakukan untuk menambah daya pengamanan lapas.

“Hemat saya perlu juga ada sinergi perbantuan dari institusi lain. Misalnya TNI dan Brimob yang bisa diperbantukan untuk menambah pengamanan lapas. Coba kalau di bagian depan dijaga TNI dan Polri sementara sipir di bagian dalam saja, maka ini juga sudah membantu pengamanan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III F-PKB Rano Al Fath. Dia juga menyoroti jumlah petugas di Lapas Tangerang yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana.

“Kita harus juga memperhatikan petugas lapas apa sesuai jumlahnya apalagi dengan lapas yang overkapasitas. Kami berharap bahwa peristiwa ini menjadi catatan serius bagi perbaikan lapas di masa datang. Harus ada skema sehingga lapas ke depan lebih manusiawi,” kata Rano dihubungi terpisah.

Rano lantas mengusulkan adanya teknologi untuk membuka pintu sel secara automatis. Sehingga menurutnya pintu sel dapat terbuka dengan cepat jika ada kejadian tak diinginkan.

“Harus mulai ada sistem protap yang baru mungkin kalau di luar kan buka sel itu dengan teknologi sekali pencet tombol kebuka, bukan manual seperti sekarang ya harus menjadi perhatian khusus,” ujarnya.

13 Petugas Jaga 2.072 Narapidana saat Insiden Kebakaran Lapas Tangerang

Kebakaran maut di Lapas Kelas I Tangerang merenggut 44 korban jiwa. Saat kebakaran terjadi, hanya ada 13 petugas yang berjaga di lapas yang dihuni 2.072 narapidana (napi) itu pada dini hari tersebut.

“Kalau secara keseluruhan, itu yang jaga 13 ya. Penghuninya ada 2.072, blok hunian ada 7, menara ada 7,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti, Kamis (10/9).

Kebakaran maut itu terjadi tepatnya di Blok C2. Blok C2 dihuni oleh 122 napi. Rika mengungkapkan, saat kebakaran melanda, blok yang dipenuhi ratusan napi itu hanya ada satu petugas lapas yang berjaga.

“Semuanya ada 13. Tapi yang di blok itu diatur secara bergantian yang di Blok C2 itu memang ada satu pada saat kejadian ya,” katanya.

Rika menjelaskan, 13 petugas lapas memang digilir secara bergantian untuk menjaga tujuh blok yang ada. Dia pun mengakui jumlah personel yang ada memang tidak seimbang dengan kapasitas lapas yang berlebih.

“Jadi komandan jaga harus menerapkan strategi semuanya agar bisa dijaga. Nah, jadi di menara itu tentunya tidak bisa diisi semua, jadi coba kita coba isi 4 yang posisinya silang. Nah sisanya ada berapa? Kalau komandan jaga kan di tempat komandan jaga kan. Lima kan. Berarti ada sisa 8. Delapan inilah yang diatur oleh komandan jaga untuk melakukan penjagaan di masing-masing blok secara bergantian,” tutur Rika.

“Artinya, begitu besarnya pengelolaan pengawasan kami dengan jumlah seperti itu. Menara juga diisi, keliling luar lingkungan gitu,” imbuh dia.

Namun dia sekali lagi menegaskan tidak hanya satu petugas yang menjaga lapas kala kebakaran terjadi.

“Jadi bukannya hari waktu itu cuma ada satu. Di Blok C saja, di blok yang lain kan diisi semua. Menara juga diisi, keliling luar lingkungan gitu. Bergilir disebar termasuk juga shift naik ke menara pengawasan itu. Nah, memang jadi strategi yang dikerahkan kepada komandan jaga, bagaimana semuanya bisa terawasi secara baik gitu,” ungkap Rika. (dtk)

Lindungi Rakyat dari Risiko Pandemi, DPR Siap Kawal RAPBN 2022

Lindungi Rakyat dari Risiko Pandemi, DPR Siap Kawal RAPBN 2022

Layarindonesia, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR siap mengawal pembahasan RUU APBN 2022 bersama pemerintah agar anggaran tahun depan dapat merespons dinamika dan risiko pandemi Covid-19 yang dapat berubah secara cepat.

“Respons tersebut semata-mata untuk melindungi rakyat dari dinamika dan risiko akibat pandemi Covid-19,” kata Puan merespons tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBN 2022, di Jakarta.

Mantan Menko PMK ini mengatakan, tahun 2020 dan 2021 memberikan pembelajaran bahwa APBN yang fleksibel dan responsif dalam menghadapi ketidakpastian sangat penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. “Sebab penanganan Covid-19 menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi,” kata Puan.

Oleh karena itu, lanjut Puan, sinergi DPR dan Pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. “Sinergi ini dalam konteks checks and balances dalam penyusunan RAPBN 2022,” ujarnya.

Lebih jauh Puan menilai tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBN 2022 makin memperjelas arah APBN yang masih menjadi instrumen penting dan utama untuk pemulihan ekonomi, sehingga anggaran harus dibangun dengan karakteristik responsif, antisipatif dan fleksibel.

“Untuk itu RAPBN tahun 2022 akan fokus pada intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan reformasi struktural untuk mengakselerasi pemulihan,” ujar Puan. (brj)