jakarta – Layar Indonesia

Wagub DKI Menyebutkan UMP Naik Agar Pendapatan Perusahaan Meningkat

EKONOMI BINIS·July 13, 2022

Layar Indonesia, Jakarta-Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI masih mempelajari hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan langkah hukum selanjutnya, banding atau tidak terhadap putusan tersebut.

“Pemprov sedang melakukan evaluasi nanti akan kita sampaikan ya. Apakah kita nantinya akan banding atau tidak,” kata Riza di Jakarta, Rabu (13/7).

Pengusaha sebelumnya menggugat keputusan Anies yang menyatakan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar Rp4,6 juta dibatalkan. Terkait hal ini, Riza mengatakan bahwa Pemprov DKI pada prinsipnya hanya berlaku adil bagi semua pihak, termasuk buruh dan pengusaha.

“Prinsipnya Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memastikan kehadiran para buruh untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, yang baik, dan berupaya untuk mensejahterakan,” ujar Riza.

“Juga kami tentu memperhatikan semua pihak ya, pihak swasta juga, para pengusaha juga kita beri perhatian,” imbuhnya menambahkan.

Riza mengatakan kebijakan penetapan UMP sebelumnya juga sudah dibahas bersama pihak-pihak terkait. Apalagi, saat menetapkan itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi di Jakarta mulai membaik setelah dihantam pandemi Covid-19.

“Kalau buruhnya meningkat pendapatannya, UMP-nya itu sesungguhnya juga berarti swastanya juga meningkat, berarti ada pendapatan yang meningkat daripada swasta itu,” papar dia.

Sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman.

Para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

Anies memang merevisi naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan. Revisi itu memicu polemik, khususnya dari Apindo.(Mrd)

Puan Akan Bertemu AHY, Demokrat Mengungkapkan Terkait Beberapa Isu Yang Akan Dibahas

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 13, 2022July 13, 2022

Layar Indonesia, Jakarta-Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akan bertemu dengan seluruh pimpinan partai tanpa terkecuali. Termasuk Demokrat dan PKS juga akan ditemui ketua DPR RI ini.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengapresiasi rencana safari politik Puan. Demokrat merasa tidak ada hambat untuk membangun silahturahmi dengan PDIP.

“Partai Demokrat tak memiliki hambatan atau kendala apa pun untuk membangun silaturahmi dan komunikasi dengan partai-partai lainnya, termasuk PDIP,” ujar Kamhar kepada wartawan, Rabu (13/7).

Puan telah pernah menerima kunjungan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu di DPR RI. Kunjungan Puan ke Demokrat menjadi kunjungan balasan.

“Apalagi dengan Ibu Puan yang sebelumnya sudah pernah menerima kunjungan Mas Ketum AHY yang kala itu didampingi Bang Sekjen Teuku Riefky Harsjah dan beberapa pimpinan Partai Demokrat lainnya di DPR-RI. Jadi safari politik Bu Puan ke Partai Demokrat nantinya menjadi kunjungan balasan,” ujar Kamhar.

Kamhar mengatakan silahturahmi pimpinan partai politik ini untuk menjaga kehidupan politik kondusif. Demokrat dan PDIP punya pengalaman mendapatkan mandat memimpin roda pemerintahan. Dan punya pengalaman di luar pemerintahan.

Kamhar yakin akan menjadi bahan diskusi kedua partai untuk memberikan kontribusi kepada negara.

“Tentu banyak hal yang bisa didiskusikan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Wuryanto menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan semua partai politik tanpa terkecuali, termasuk PKS dan Demokrat.

Bambang mengatakan, perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Puan untuk bertemu dengan ketua-ketua partai tanpa terkecuali.

“Jadi ini tentu tidak faktor tunggal siapa yang harus ditemui, tapi perintahnya ibu ketum temui semua ketum-ketum partai. Ibu tidak mengatakan ini nomor siji, ini nomor dua tidak begitu. Bisa saja zig-zag ketemu oh saya mau sama-sama yang muda bagaimana kalau ketemu mas AHY, bisa. Oh kira-kira ideologinya agak berjauhan misalnya mau ketemu Syaikhu dulu ya monggo,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).(Mrd)

Dalam RUU KIA Negara Wajib Memberi Jaminan Kesehatan Untuk Ibu Dan Anak Yang Kurang Mampu

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 12, 2022

Layar Indonesia , Jakarta-Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah resmi menjadi RUU Inisiatiaf DPR. Puan Maharani Ketua DPR RI menegaskan RUU ini akan memberi jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya dari kalangan yang kurang mampu.

“RUU KIA bertujuan mewujudkan rasa aman, tenteram bagi ibu dan anak. Lewat RUU KIA, Negara memiliki kewajiban meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin,” kata Puan, Senin (11/7/2022).

RUU KIA pun diinisiasi demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Puan menjelaskan, RUU ini tak hanya mengatur soal penambahan cuti melahirkan bagi ibu pekerja dari 3 bulan menjadi 6 bulan serta adanya usul cuti untuk ayah.

“Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Jadi lewat RUU KIA kita akan pastikan anak mendapatkan hak-haknya. Termasuk juga bagi ibu yang mengandung hingga melahirkan dan merawat anak,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dibutuhkan asupan gizi seimbang dan standar hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Hal ini juga menjadi kewajiban Negara sebab anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa.

“RUU KIA mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan asupan makanan sehat dan gizi seimbang terpenuhi bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui serta anaknya,” ucap Puan.

Dia menjelaskan, RUU KIA mengatur terjaminnya pelayanan serta pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana bagi kesejahteraan ibu dan anak, termasuk dalam hal nutrisi. Puan mengatakan, Pemerintah juga wajib memberikan bantuan kepada ibu dan anak yang secara ekonomi kesulitan mendapat pemenuhan gizi baik.

“Selama ini telah tersedia layanan kesehatan dan pengobatan gratis dari Pemerintah, salah satunya melalui BPJS Kesehatan, tapi hal itu tidak cukup karena belum ada jaminan pemberian asupan makanan sehat dan gizi seimbang bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui serta anaknya,” jelasnya.

“Kita tahu banyak masalah malnutrisi terjadi di berbagai pelosok negeri. Masalah stunting juga masih banyak di Indonesia. Harus ada upaya tambahan yang perlu kita lakukan untuk membenahi persoalan ini, salah satunya lewat RUU KIA,” imbuhnya.

Dalam Pasal 27 draf RUU KIA disebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan santunan kepada ibu dan anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Bantuan dan santunan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk makanan sehat dan gizi seimbang, bahan pokok penunjang, makanan pendamping air susu ibu (ASI) dan makanan tambahan. Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban memberikan layanan kesehatan dan pengobatan gratis, dan/atau pemberian perlengkapan anak kepada masyarakat kurang mampu.

“Pemberian bantuan dan santunan dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran serta bersifat insidental dan/atau berkelanjutan,” tegasnya.

Lewat RUU KIA, Pemerintah wajib merumuskan perencanaan serta melaksanakan kebijakan, dan program Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan KIA dalam APBN dan APBD, termasuk pada program pemenuhan gizi.

Dengan adanya RUU KIA, Puan berharap kebutuhan nutrisi Ibu dan anak dapat lebih terjamin. RUU KIA juga diharapkan dapat menurunkan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia.

“Ketika ibu dan anak sejahtera, generasi Indonesia pasti akan berkualitas. RUU KIA dibutuhkan dalam menyambut generasi emas Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan RUU KIA mengatur pelibatan keluarga dalam pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak yang meliputi pemenuhan hak dasar keluarga, khususnya kebutuhan dasar ibu dan anak secara layak. Kemudian pembentukan tempat tinggal keluarga ramah anak, perlindungan ibu dan anak dari kerentanan keluarga, serta dukungan terhadap pemenuhan KIA.

“Kemampuan keluarga tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperkuat dan memberikan dukungan pembangunan keluarga sejahtera,” pungkasnya.(Ssn)

PSSI Resmi Kirimkan Nota Protes Kepada AFF Soal Laga Thailand Vs Vietnam Dirasa Ada Yang Janggal

METRO, NASIONAL·July 12, 2022

Layar Indonesia,Jakarta-PSSI secara resmi mengirimkan nota protes kepada Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) berkaitan dengan laga Grup A Piala AFF U-19 Thailand versus Vietnam yang diduga melanggar prinsip fair play atau nilai-nilai sportivitas.

“Tembusan nota tersebut juga ditujukan kepada AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia-red) dan FIFA agar turut mengetahui kasus ini,” kata Mochamad Iriawan Ketua Umum PSSI, mengutip Antara, Selasa (12/7/2022)

Iriawan melanjutkan, yang menjadi sorotan PSSI pada pertandingan antara Thailand dan Vietnam pada, Minggu (10/7/2022). Yaitu saat menjelang 27 menit laga berakhir atau ketika kedudukan imbang 1-1.

Berdasarkan rekaman yang diterima PSSI, dan sudah dibicarakan dalam rapat bersama pejabat internal PSSI pada Senin (11/7/2022), Vietnam dan Thailand diduga tidak berniat mencetak gol ke gawang lawan masing-masing karena skor 1-1 cukup membawa mereka ke semifinal Piala AFF U-19 2022.

Dalam nota protes yang dikirimkan PSSI ke AFF, mereka juga mengirim bukti video laga tersebut.

“Seperti tidak ada usaha Thailand mengambil bola, sementara Vietnam hanya mengoper ke belakang, ke kiper lalu bek. Itu saja. Kami ingin memastikan, bertanya kepada AFF, apakah itu fair play atau tidak? Jawabannya akan menjadi acuan bagi kami,” kata Iriawan.

“Kalau benar itu fair play, maka kami bisa saja melakukan hal yang seperti itu suatu saat. Kami tidak menuduh Thailand atau Vietnam ‘main sabun’ atau lain sebagainya. Yang jelas, saat pertandingan berjalan, ada hal yang tidak pantas dilakukan tim dari negara besar dengan kualitas sepak bola yang bagus,” sambung dia.

Secara head to head, berdasarkan regulasi turnamen, Vietnam dan Thailand sama-sama lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2022 jika mereka bermain seri dengan gol.

Kedudukan 1-1 Vietnam dan Thailand pun membuat Indonesia gagal ke empat besar meski menang besar 5-1 atas Myanmar pada saat bersamaan karena Indonesia hanya bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Thailand dan Vietnam.

Dengan demikian, dua tim terbaik Grup A yang menyegel tempat semifinal adalah Vietnam sebagai juara grup dan Thailand yang menempati peringkat kedua.(Ssn)

Direksi PT Summarecon Agung Kembali Dipanggil KPK Guna Penyelidikan Kasus Suap Izin Apartemen

HUKUM DAN KRIMINAL·July 11, 2022

Layar Indonesia,Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap proyek pembangunan Apartemen Royal Kedhaton, Malioboro, Yogyakarta.

Tim penyidik menjadwalkan memeriksa dewan direksi PT. Summarecon Agung, yakni Direktur Proyek PT. Summarecon Agung Jason Lim pada ini, Senin (11/7). Dia akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi kasus dugaan suap Wali Kota Yogyakarta (2017-2022) Haryadi Suyuti (HS).

Menurut dia, kasus dimulai pada sekitar 2019. Saat itu, tersangka Oon Nusihono (ON) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk melalui Dandan Jaya selaku Dirut PT JOP (Java Orient Property), mengajukan permohonan IMB (izin mendirikan bangunan). PT JOP adalah anak usaha dari PT. Summarecon Agung Tbk.

“Mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta,” kata Alex saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Kemudian, kata Alex, proses permohonan izin berlanjut pada 2021 dan untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat selaku Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022.

“Diduga ada kesepakatan antara ON (Oon) dan HS (Haryadi) antara lain HS berkomitmen akan selalu ‘mengawal’ permohonan izin IMB dimaksud dengan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan izin IMB dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung,” kata Alex.

Dia mengungkap, dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR, ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuh, yaitu terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

Alex memastikan, Haryadi mengetahui terjadi kendala di lapangan. Dia pun menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodasi permohonan Oon dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga IMB dapat diterbitkan. Continue reading →

Shin Tae-Yong Menuturkan Tim Vietnam Dan Thailand Takut Hadapi Timnas U-19 Indonesia Setelah Melibas Myanmar

NASIONAL·July 11, 2022

Layar Indonesia, Jakarta – Pelatih Timnas U-19 Indonesia, Shin Tae-yong, kecewa tim asuhannya gagal ke semifinal Piala AFF U-19 2022 setelah mengalahkan Myanmar di laga terakhir grup.

Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Ahad, 10 Juli 2022, Timnas U-19 Indonesia melibas Myanmar 5-1. Namun, kemenangan itu tidak bisa mengantarkan skuad Garuda Nusantara lolos semifinal karena finis di urutan ketiga klasemen Grup A.

Meski nilai yang diraih 11 poin sama dengan Vietnam dan Thailand yang berada di peringkat pertama dan kedua Grup A, bahkan selisih golnya lebih banyak dari mereka, pasukan Shin Tae-yong harus tersingkir. Penyebabnya adalah aturan head-to-head.

Hasil pertandingan imbang tanpa gol saat melawan Vietnam dan juga Thailand di babak penyisihan grup membuat Indonesia kalah head-to-head dengan mereka yang bermain imbang 1-1 di laga akhir.

Shin Tae-yong merasa Thailand dan Vietnam bermain tidak fairplay di laga terakhir. Kedua tim tersebut bermain pada waktu yang sama dengan Indonesia di Stadion Madya, Senayan.

“Seharusanya dari lawan dan pesaing kami bermain fairplay. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Thailand dan Vietnam takut dengan Indonesia, oleh karena itu saya sedikit tersinggung dan tidak senang dengan situasi seperti ini,” kata pelatih asal Korea Selatan setelah pertandingan melawan Myanmar.

“Artinya Thailand dan Vietnam sudah merasakan sepak bola Indonesia semakin baik, sehingga mereka buat hasil seperti itu,” ujar pelatih asal Korea Selatan ini.

Meski Timnas U-19 Indonesia gagal lolos ke semifinal, Shin Tae-yong tetap senang dengan perjuangan yang sudah ditampilkan anak asuhnya. Ia menilai para pemain telah bekerja keras secara maksimal.(Tmp)

Susun Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Al-Quran Oleh Kementerian Agama

PENDIDIKAN·July 8, 2022

Layar Indonesia,Jakarta-Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah menyusun Standar Kompetensi Lulusan pada Lembaga Pendidikan Al-Quran. Tujuannya, meski masih tingkat bawah, anak-anak harus mulai diajarkan standar isi sebelum ditetapkannya standar kelulusan.

Waryono Abdul Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ghafur, dalam Workshop penyusunan Standar Kompetensi Lulusan pada Lembaga Pendidikan Al-Quran di Bekasi, Kamis (7/7/2022) malam mengatakan, Pendidikan Al-Quran tidak boleh berhenti hanya kepada literasi membaca dengan benar.

Menurut Waryono, target pertama dalam Pendidikan Al-Quran adalah paham terhadap apa yang dibaca. Lulus dengan belum memahami isi Al-Quran akan jadi tragedi karena kesalahan dalam memahami.

Selain itu, kata dia, perlu ditekankan juga untuk masing-masing marhalah harus ada, sehingga anak didik dengan pemahaman tertentu dapat dinyatakan lulus. Misalnya, seorang anak sudah mampu membaca dengan lancar, akan tetapi anak tersebut relatif belum memadai pemahamannya, maka belum dapat dinyatakan lulus.

“Hal ini dilakukan supaya tidak menjadi tertuduh, belajar Al-Quran kok malahan menyimpang atau bahkan melakukan pelecehan seksual. Hal ini merupakan bagian dari pembelajaran yang dalam praktiknya menciderai praktik Pendidikan Al-Quran,” katanya seperti dilansir kemenag.go.id.

Di hadapan para peserta, Waryono menegaskan bahwa apabila nanti Pendidikan Al-Qur’an didesain berjenjang, jangan sampai dalam kurikulumnya tautologi, seperti dalam materi fiqih yang sudah ada selama ini.

“Misalnya, belajar Kitab Safinah tentang Thaharah. Naik ke jenjang berikutnya dengan maraji’ kitab Fathul Qarib, maka pembahasannya Thaharah lagi. Hal serupa ketika jenjang berikutnya lagi dengan kitab Fathul Wahab, Thaharah lagi, meskipun dengan sedikit perluasan,” jelasnya.

Waryono berharap Pendidikan Al-Quran didesain agar para peserta didik dapat paham secara kontekstual. Pesan universal dalam Al-Quran harus diajarkan terlebih dahulu mulai dari tingkat Pendidikan paling bawah sampai ke tingkat atas.

Pengajaran secara tafsili diharuskan, tapi pesan universal harus diperoleh. Misalnya, ketika anak-anak bertengkar atau melakukan kekerasan dengan saudaranya walaupun berbeda agama, diberikan pemahaman jika hal tersebut bertentangan dengan ajaran Al-Quran.

Dalam kesempatan yang sama, Mahrus Kasubdit Pendidikan Al-Qur’an mengatakan jika perumusan standar kompetensi lulusan Pendidikan Al-Qur’an merupakan bagian penting untuk menjaga kualitas pembelajaran Al-Qur’an. Dia menambahkan bahwa kegiatan ini juga diharapkan mampu merumuskan kalender Pendidikan Al-Qur’an yang nantinya akan digunakan secara nasional.

“Subdit Pendidikan Al-Qur’an saat ini sedang fokus merumuskan standar kompetensi lulusan dan penjenjangan dalam Pendidikan Al-Qur’an. Hal ini dilakukan agar semakin jelas lulusan Pendidikan Al-Qur’an mampu menempatkan diri sesuai dengan levelnya,” terang Mahrus.(Ssn)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meluncurkan program Literasi Digital Nasional

NASIONAL·July 8, 2022July 8, 2022

Layar Indonesia,Jakarta-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meluncurkan program Literasi Digital Nasional dengan tema Menyongsong Satu Abad Nahdlatul Ulama: Mencerdaskan Warga, Menata Kembali Peradaban di Era Digital. Acara tersebut berlangsung di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Program tersebut bakal digelar dari Juli hingga Oktober 2022 dan disukseskan oleh lima lembaga NU antara lain Lakpesdam NU, LTNNU, LDNU, serta RMI NU, dan LP Ma’arif NU. Peluncuran secara simbolis ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali oleh Ketua PBNU Mohamad Syafi Alielha (Savic Ali).

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merespons positif atas terselenggaranya program literasi digital. Menurutnya, hal itu merupakan ikhtiar bersama untuk menciptakan kehidupan di ruang digital menjadi lebih positif mengingat dunia digital telah mendominasi ruang hidup masyarakat luas.

“Ini semua ikhtiar kita bersama agar suasana dalam pergaulan dunia digital yang semakin mendominasi ruang hidup bersama ini menjadi lebih positif, membawa maslahat, dan menghindari kemudaratan yang mungkin timbul,” ungkap Gus Yahya dalam sambutannya.

Lebih lanjut ia menerangkan, transformasi digital dinilai dapat membentuk sikap masyarakat untuk menghargai otentisitas dalam menerima dan menyebarkan informasi. Bahwa informasi yang disebarkan, sambungnya, harus aktual, faktual, dan kredibel

Ulama kelahiran Rembang, Jawa Tengah itu lantas mengucapkan selamat atas peluncuran program tersebut. Ia menaruh harapan atas kesuksesan program dan manfaat yang kelak diberikan kepada masyarakat.

“Selamat atas dimulainya gerakan literasi digital. Semoga ini mendapatkan ridho dan barakah dari Allah swt,” tuturnya.

Sementara Savic Ali mengatakan, program literasi digital nasional merupakan sebuah respons yang dilakukan untuk melanjutkan perjuangan NU di masa depan.

“Bukan hanya soal keagamaan, tapi juga sosial, politik, budaya, dan lainnya. Ini bukti bahwa teknologi punya dampak yang luar biasa dalam hidup,” kata Savic.

Program tersebut, lanjut Savic, diharapkan bisa mempercepat pengembangan kemampuan warga Nahdliyin secara khusus, maupun masyarakat Indonesia dalam kemahiran berdigital dengan baik.

“Semoga bisa membangun akselerasi yang cukup dirasakan manfaatnya dan yang akan berdampak pada kemajuan Indonesia,” paparnya.

Peluncuran tersebut dilanjut dengan diskusi yang diisi oleh CEO London School of Public Relation and Business Institute Prita Kemal Gani, Ketua PBNU Savic Ali, dan Pengurus Lakpesdam Muhammad Nurkhoiron.(NUo)

Kemensos Mencabut Izin Penyelenggaraan PUB Milik ACT Karena Melanggar Aturan

METRO·July 6, 2022

Layar Indonesia,Jakarta-Muhadjir Effendy Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tegas terkait dugaan penyelewengan lembaga pengumpul bantuan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kemarin, Selasa (5/7/2022), Muhadjir yang bertugas sebagai Menteri Sosial Ad Interim selama Tri Rismaharini menjalankan Ibadah Haji, mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Menurut Muhadjir, alasan mencabut izin PUB milik ACT karena ada indikasi pelanggaran peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Jadi, alasan kami mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Rabu (6/7/2022).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, uang sumbangan yang boleh diambil maksimal 10 persen.

Kemudian, PUB Bencana harus disalurkan seluruhnya kepada masyarakat, tanpa ada biaya operasional dari dana sumbangan yang terkumpul.

Sementara, Ibnu Khajar Presiden ACT mengungkapkan rata-rata mengambil 13,7 persen dari dana sumbangan yang terkumpul, untuk biaya operasional.

Maka dari itu, Muhadjir menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tertanggal 5 Juli 2022.

“Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan pemerintah selalu responsif terhadap berbagai hal yang meresahkan masyarakat.

Ke depan, pihaknya akan memeriksa ulang izin yang sudah diberikan kepada yayasan, dan akan menindak tegas untuk memberikan efek jera supaya tidak terjadi lagi kasus penyelewengan dana bantuan masyarakat yang terkena musibah.(Ssn)

Relawan Mak Ganjar Jabodetabek Menggelar Zikir Dan Doa Untuk Dukung Gubernur Jawa Tengah Capres 2024

METRO·July 6, 2022

Layar Indonesia,Jakarta – Relawan Mak Ganjar Jabodetabek menggelar acara zikir dan doa bersama agar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat menjadi presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

“Doa ini adalah bagian dari ikhtiar kami, Mak Ganjar Jabodetabek, karena bagaimana pun perjuangan, ikhtiar, harus dibarengi dengan doa. Kami memohon kepada Allah Swt supaya Pak Ganjar jadi presiden 2024,” kata Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jabodetabek Evi Navisah di Gedung Sekar Wijaya Kusuma, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa, 5 Juli 2022.

Evi mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk ikhtiar secara spiritual agar perjalanan Ganjar menjadi Presiden Indonesia dapat berjalan baik, lancar, dan sukses. Kegiatan itu juga merupakan tindak lanjut usai deklarasi dukungan kepada politikus PDI Perjuangan itu.

Ia menambahkan ke depannya akan ada kegiatan positif lain di berbagai wilayah di Jabodetabek, selain gerakan media sosial untuk menyosialisasikan Ganjar Pranowo.

“Kami akan berkeliling pelosok Jakarta, ke wilayah Jabodetabek, dalam rangka bersatu padu menggalang dukungan kepada Ganjar,” ucapnya.

Evi juga mengajak kaum perempuan untuk mendukung Ganjar karena menurutnya Ganjar merupakan sosok yang peduli pada kaum emak-emak, terutama terkait kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan stabil.

Selain itu, menurut dia, Ganjar beberapa kali menduduki urutan pertama dalam sejumlah lembaga survei. Sehingga, harapan untuk kesejahteraan bagi emak-emak akan segera terwujud. “Kemenangan Ganjar jadi Presiden Indonesia adalah kemenangan juga bagi emak-emak,” ujarnya.(Tmp)