Layarindonesia.com, Bangkalan – Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan harus menyediakan tempat isolasi. Sebab tempat isoter (isolasi terpusat) yang disediakan sebelumnya mayoritas memanfaatkan gedung sekolah. Sementara saat ini gedung sekolah sudah kembali digunakan untuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Dandim 0829 Bangkalan Letkol Inf Syarifuddin Liwang mengatakan, selain karena gedung sekolah sudah digunakan, relokasi tempat isoter itu juga dikarenakan masih banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dari perantauan, sehingga tempat isoter harus tetap disediakan.
“Sesuai peraturan Pemerintah Provinsi bahwa isolasi terhadap PMI itu tiga hari di asrama haji dan lima hari di daerah masing-masing. Makanya kita juga harus mengantisipasi hal itu dengan mencari tempat-tempat yang sekiranya bisa dijadikan tempat isoter sebagai pengganti tempat isoter yang sudah ada sebelumnya,” ujarnya usai rapat koordinasi persiapan isolasi terpusat di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (15/9/2021).
Selain itu, Liwang juga mengatakan, penambahan tempat isoter di Kabupaten juga akan segera dilakukan, mengingat sejauh ini yang tersedia hanya di Balai Diklat dan Balai Latihan Kerja (BLK).
“Insyaallah secepatnya kita realisasikan, gedung Rato Ebuh sudah kami cek dan bisa digunakan ketika gedung Balai Diklat dan BLK sudah tidak mampu menampung,” katanya.
Tak hanya itu, berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan Bangkalan, jumlah PMI yang masuk ke Bangkalan hingga saat ini sebanyak 1557 orang.
“Hari ini akan kita jemput 14 orang, kita langsung arahkan ke tempat isoter yang tersedia. Kalau yang positif tidak ada kata isolasi mandiri, kita langsung bawa ke rumah sakit lapangan di BPWS atau Compok Sehat di Geger,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron meminta semua lapisan masyarakat mengikuti aturan yang berlaku, khususnya bagi para PMI yang datang ke Bangkalan.
“Semua PMI yang datang harus diisolasi selama 8 hari, kecuali bagi yang memiliki kebutuhan khusus (Sakit berdasarkan keterangan petugas medis, keluarga meninggal dan lainnya) dengan persetujuan keluarga, Kepala Desa, Camat, Polsek dan Danramil setempat,” katanya.
Ra Latif juga berharap, kerjasama yang baik dari masyarakat dan segenap lapisan masyarakat demi kebaikan dan kenyamanan bersama dalam beraktivitas kedepannya.
“Jadi kami bukan menghalangi masyarakat untuk berkumpul dengan keluarganya, tapi ini demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya. pemk
