Layarindonesia.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani tak ingin ekonomi nasional sekadar pulih dari dampak pandemi. Lebih dari itu, dia ingin ekonomi Indonesia juga lebih kuat dan makin baik.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyiapkan sejumlah langkah reformasi struktural untuk memperbaiki fondasi perekonomian. Langkah reformasi itu baik dari sisi daya saing maupun inovasi, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19.
“Dengan demikian kita tidak hanya sekadar pulih, tapi juga pulih lebih kuat dan baik,” kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Kongres ISEI XXI secara daring, Selasa (31/8).
Saat ini, pemerintah berfokus memulihkan ekonomi dengan mendorong realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengakselerasi permintaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. “Kita terus lakukan berbagai belanja yang bisa meningkatkan permintaan termasuk belanja modal agar investasi bisa muncul,” imbuh Sri Mulyani.
Ia mengatakan pemerintah terus menyesuaikan anggaran dana PEN dengan kondisi COVID-19. Pada awal tahun, anggaran PEN dipatok di bawah Rp 400 triliun yang meningkat menjadi Rp 744,7 triliun karena penyebaran COVID-19 varian delta.
“Bidang kesehatan mengalami tambahan anggaran hingga Rp 214 triliun meskipun hingga Agustus realisasinya baru 35,9 persen,” kata Sri Mulyani.
Di samping itu, dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, pemerintah juga menambah dana bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat, menyalurkan subsidi listrik bagi pelanggan 450 dan 900 VA, dan mensubsidi ubah pekerja yang terdampak.
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga dibantu baik melalui penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat), penjaminan kredit modal kerja, dan penempatan dana untuk UMKM di perbankan. Di samping itu, pemerintah juga menggunakan APBN untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan terdampak COVID-19.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, saat ini realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 43 persen dari yang dianggarkan atau sebesar Rp 326 triliun. Ke depan, untuk mengembalikan defisit APBN ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023, pemerintah akan mengonsolidasikan fiskal secara bertahap dan berhati-hati.kum
