https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

2022 – Page 4 – Layar Indonesia

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Program Dan Anggaran Pemilu 2024 Diselaraskan Oleh KPU Jatim

Program Dan Anggaran Pemilu 2024 Diselaraskan Oleh KPU Jatim

LayarIndonesia..com,Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelaraskan program dan anggaran tahapan Pemilu 2024 untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 bersama 38 KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya.

“Kami gelar rapat koordinasi sinkronisasi di Jombang, 20 – 21 September, yang diharapkan terbangun sinergi antar satuan kerja,” kata Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim Miftahur Rozaq, melalui keterangan tertulis di Surabaya, Rabu.

Dalam rapat koordinasi tersebut, setiap divisi dan sekretaris menyampaikan beberapa rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Masing-masing adalah Divisi Hukum dan Pengawasan yang dipimpin Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat oleh Komisioner Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Data dan Informasi oleh Komisioner Nurul Amalia, Divisi Teknis Penyelenggara oleh Komisioner Insan Qoriawan.

Selain itu Divisi Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini. Bertindak memandu diskusi Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Jatim Nurita Paramita.

Ketua KPU Jatim Choirul Anam memastikan selanjutnya akan menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi tata kelola keuangan.

“Kami masih banyak menemukan kendala terkait pengelolaan keuangan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun pola kerja yang selama ini dilakukan. Untuk itu perlu digelar rakor agar tim keuangan di semua satuan kerja berjalan dengan baik,” ujarnya.

Anam mendorong seluruh satuan kerja di kabupaten/kota menerapkan metode “Cash Management System” (CMS) karena kini eranya digitalisasi, bukan lagi manual yang ditemukan banyak kekurangan.

Selain metode pengelolaan, juga disarankan bagi para staf sekretariat yang telah mempunyai sertifikat menjadi bendahara untuk dimutasi di beberapa daerah yang masih mengalami masalah SDM, terutama tim keuangan.

Anam menandaskan, KPU secara kelembagaan bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU.

“Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Jatim agar mampu menjadi komandan yang baik untuk satuan kerja masing-masing. KPU RI dan KPU Jatim bisa menjadi pedoman dari setiap keputusan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota,” tuturnya. Ant

 

 

Bawean Dijadikan Percontohan Penanggulangan Kemiskinan Oleh   Pemkab Gresik

Bawean Dijadikan Percontohan Penanggulangan Kemiskinan Oleh  Pemkab Gresik

LayarIndonesia.com,Gresik, Jatim – Pemerintah Gresik menjadikan dua kecamatan di Pulau Bawean, yakni Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak sebagai lokasi percontohan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan menargetkan 13 desa di wilayah itu sebagai Desa Maju dari awalnya berstatus Desa Berkembang pada 2023.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah di Gresik, Rabu, mengatakan Pulau Bawean beserta 30 desa ke depan harus semakin maju berkembang, dan segenap potensi wisata dan ekonomi dipacu perkembangannya guna penanggulangan kemiskinan.

Bu Min, panggilan akrabnya, pada Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Balai Desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura, mengatakan Pemkab Gresik sangat tinggi perhatiannya kepada kecamatan yang ada di Bawean, sejumlah kegiatan besar meski secara biaya lebih tinggi telah dilakukan.

“Pada Mei 2022 lalu, Mushabaqoh Tilawatul Quran (MTQ) telah dilaksanakan di Bawean, ke depan Jambore Pramuka Insya Allah akan dilaksanakan juga di sana. Ini untuk percepatan penanggulangan kemiskinan proyek percontohan di Bawean juga. Jadi Pemkab sangat perhatian,” kata Bu Min.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik, Abu Hassan mengatakan pihaknya secara khusus akan mengupayakan agar semua desa berstatus berkembang yang mencapai 21 desa harus naik status jadi desa maju pada 2023.

Hassan menjelaskan, target menuntaskan status desa berkembang di Gresik ini telah menjadi komitmen Pemkab Gresik, dan telah menyatakan ke publik agar 21 desa berkembang di wilayah itu pada 2023 bisa naik status, sehingga Kabupaten Gresik akan terbebas dari status desa  berkembang.

Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TA PM) Gresik, Bakron Hadi mengatakan, seluruh Tim Pendamping Profesional akan memfasilitasi proses perubahan status desa berkembang, baik yang 13 desa di Bawean maupun di Kecamatan Benjeng (6 desa) serta masing-masing 1 desa di Kecamatan Cerme dan Kecamatan Kedamean.

“Semua TPP Kabupaten Gresik, baik Tim TA PM maupun Pendamping Desa serta Pendamping Lokal Desa di 5 kecamatan masing-masing Sangkapura, Tambak, Benjeng, Kedamean dan Cerme akan mendampingi desa-desa berkembang itu dalam rangka memastikan naik statusnya jadi desa maju,” kata Bakron. Ant

 

 

Pemkot Kediri Menyediakan SIASAT Untuk Menghadapi Harga BBM Yang Melambung Tinggi Dan Inflasi

Pemkot Kediri Menyediakan SIASAT Untuk Menghadapi Harga BBM Yang Melambung Tinggi Dan Inflasi

LayarIndonesia.com,Kediri -Pemerimtah Kota Kediri menyediakan layanan Siaga Inflasi Aman Terkendali (SIASAT). Portal web ini memiliki berbagai layanan siaga inflasi. Masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah dan cepat.

“Tinggal masuk saja ke siasat.kedirikota.go.id . Nanti di situ banyak layanan yang bisa diakses sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sangat mudah sekali,” ujar Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Kamis (15/9/2022) di Balai Kota Kediri.

Layanan pertama yang dapat diakses adalah pendaftaran wirausaha baru. Adanya program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja. Tentu nantinya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tak hanya wirausaha baru, dalam SIASAT juga menyediakan layanan permodalan. Yakni melalui Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (KURNIA). Pinjaman modal ini memiliki suku bunga 2% per tahun dengan masa pinjaman selama 3 tahun.

“Di sini sudah disediakan bagaimana alur dari program KURNIA, simulai pinjaman dan angsurannya hingga syarat pengajuannya. Bagi koperasi dan usaha mikro yang membutuhkan permodalan bisa mengajukan melalui program ini,” ungkapnya.

Selanjutnya layanan jadwal operasi pasar. Hal ini sebagai upaya menjamin ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Pemerintah Kota Kediri bersama TPID menggelar operasi pasar dengan sasaran masyarakat umum di Kota Kediri. Ada pula layanan info harga komoditi.

Harga komoditas yang tersedia pada platform SIASAT ini merupakan pergerakan harga harian di tingkat konsumen yang digali secara langsung di Pasar Bandar, Pasar Setono Betek dan Pasar Pahing. Ketiganya merupakan simpul-simpul perdagangan terbesar di Kota Kediri.

“Jadwal operasi pasar dan pergerakan harga bisa dilihat di sini. Kita menjamin ketersediaan barang dan keterjangkauan harganya,” ujarnya.

Masyarakat bisa melakulan pengecekan bantuan sosial melalui layanan cek bansos. Secara mandiri masyarakat bisa melakukan pengecekan hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kemudian layanan registrasi tukang ojek. Dimana Pemerintah Kota Kediri memberikan bantuan sosial kepada tukang ojek.

“Jadi di sini transparan masyarakat bisa mengecek sendiri bantuan sosial apa yang diterimanya. Jaring pengaman sosial memang kita siapkan untuk meredam gejolak dari kenaikan harga BBM ini,” pungkasnya.

Abdullah Abu Bakar menambahkan apabila ada hal yang belum dipahami oleh msyarakat maka masyarakat dapat menghubungi call center.

Melalui whatsapp di nomor 08113787119 atau melalui telepon di nomor (0354) 2894000. Masyarakat dapat juga bertanya atau membuat aduan melalui akun media sosial resmi Pemerintah Kota Kediri di @pemkotkediri dan @harmonikediri. Brj

 

 

Petani Millenial Sukses Membudidaya Melon Fujisawa Dengan Sistem Pertanian Organik

Petani Millenial Sukses Membudidaya Melon Fujisawa Dengan Sistem Pertanian Organik

LayarIndonesia.com,Lamongan  – Sejumlah petani millenial di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan sukses membudidayakan tanaman Melon Fujisawa melalui sistem pertanian organik.

Menurut Kepala Desa Kembangan Mashuda, tanaman buah melon itu dibudidayakan di green house seluas 336 m2, yang dikembangkan oleh petani millenial bekerjasama dengan pusat pengembangan agen hayati Bumdes Sekarwangi desa setempat.

“Di green house ini dapat ditanami sebanyak 752 pohon melon dengan jenis Fujisawa, masing-masing tanaman bisa menghasilkan 2 buah melon dengan berat rata-rata 1,8 kilogram dengan harga Rp25 ribu perkilogram” ujar Mashuda, Kamis (15/9/2022).

Mashuda juga menyebut, usia pertumbuhan melon ini tak jauh beda dengan tanaman melon pada umumnya yakni 75 hari, namun melon ini memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut.

“Meski masih dilakukan pemupukan dengan non organik, namun kadarnya sangat kecil, dari 120 kg hanya diberikan 45 kg saja. Hal ini juga dikarenakan ada fase kritis lahan. Harapan kami tentu sistem pertanian organik ini bisa dikembangkan lebih luas lagi,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Pengembangan Agen Hayati (PPAH) Desa Kembangan, Agus Suryanto mengatakan, selain dirawat oleh kaum milenial, menariknya tanaman ini juga menggunakan sistem pertanian organik.

Para petani di desa ini tanpa mengunakan pupuk kimia dan hanya mengandalkan pupuk buatan seperti limbah kotoran sapi yang difermentasi dengan bahan-bahan alami seperti ekstrak kedelai. “Jadi kita mulai semai hingga tanam dan siap panen ini tidak mengunakan pupuk kimia sedikitpun, tapi hasil pupuk organik seperti limbah rumen atau kotoran sapi yang ada di perutnya,” ungkap Agus.

Mengenai biaya pembuatan green house di atas lahan 336 m2 tersebut, Agus menuturkan, setidaknya dibutuhkan dana lebih dari Rp100 juta. Meski begitu, lanjut Agus, petani bisa panen sampai 3kali dalam setahun, dari umur nol sampai 70 hari. “Jadi satu batang pohon melon ini akan menghasilkan dua buah. Untuk rasanya, melon ini tak kalah nikmatnya dengan melon-melon impor dari luar negeri,” imbuhnya.

Lebih jauh, pihaknya berharap, tanaman Melon Fujisawa yang baru pertama kali di Lamongan ini akan mampu mendorong para petani millenial di daerah lain agar bisa terus berinovasi di bidang pertanian. “Semoga para petani di Lamongan bisa terus mengangkat potensi di lokal masing masing dan bisa meningkatkan gairah perekonomian. Kami juga berharap hal ini bisa dikembangkan di tempat lain. Sehingga juga bisa menjadi destinasi agrowisata baru di Lamongan,” harapnya. Brj

Antisipasi Penyebaran PMK Oleh Pemkab Bangkalan Di Karapan Sapi Piala Presiden

Antisipasi Penyebaran PMK Oleh Pemkab Bangkalan Di Karapan Sapi Piala Presiden

LayarIndonesia.com,Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengantisipasi kemungkinan adanya sapi karapan terserang wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ajang festival yang memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI 2022.

Menurut Kepala Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemkab Bangkalan Moh Hasan Faisol di Bangkalan, Rabu, karapan sapi memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI 2022 dijadwalkan digelar pada 16 Oktober 2022 di Stadion Karapan Sapi Moh Noer, Bangkalan.

“Karena saat ini sedang musim wabah PMK, maka yang pertama harus kami perhatikan adalah mengantisipasi kemungkinan adanya sapi peserta karapan yang terserang wabah PMK,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemkab Bangkalan telah membentuk tim khusus dari Dinas Peternakan dan dokter hewan di Kabupaten Bangkalan pada ajang festival karapan sapi itu.

“Tim ini bertugas melakukan deteksi dini, memeriksa kesehatan sapi yang menjadi peserta karapan, mulai sejak seleksi di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga di tingkat Karesidenan Madura,” katanya.

Karapan Sapi memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI kali ini merupakan kali pertama di Madura setelah pandemi COVID-19.

Kepala Disbudpar Pemkab Bangkalan Moh Hasan Faisol menuturkan, selama dua tahun yakni pada 2020 dan 2021 ajang festival karapan sapi yang memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI di Pulau Madura ditiadakan karena pandemi COVID-19.

“Saat ini pandemi COVID-19 sudah melandai, akan tetapi yang marak adalah wabah PMK pada sapi. Karena itu, maka perlu dibentuk tim khusus untuk mencegah penyebaran,” katanya. Ant

 

 

Peran Aktif Intervensi Menurunkan Kasus Kekerdilan Kepada Seluruh OPD Dari  Wabup Bangkalan

Peran Aktif Intervensi Menurunkan Kasus Kekerdilan Kepada Seluruh OPD Dari  Wabup Bangkalan

LayarIndonesia.com,Bangkalan – Wakil Bupati Bangkalan Mohni menyatakan, semua aparatur sipil negara (ASN) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus berperan aktif melakukan intervensi menurunkan kasus kekerdilan pada balita di wilayah itu.

“Semua OPD harus melakukan intervensi secara aktif, mengingat kasus stunting di Bangkalan tergolong tinggi,” katanya di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu.

Wabup mengemukakan hal ini, menjelaskan upaya Pemkab Bangkalan dalam menekan kasus balita kerdil, mengingat Kabupaten Bangkalan termasuk salah satu kabupaten di Pulau Madura dengan tingkat prevalensi kasus balita kerdil tinggi.

Berdasarkan data Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPPA) Pemkab Bangkalan, pada tahun 2021, angka prevalensi kasus balita kerdil di Kabupaten Bangkalan sebanyak 38,9 persen dari total jumlah balita di wilayah itu.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding tingkat prevalensi rata-rata di Jawa Timur yang hanya 23,5 persen 24,4 persen di tingkat nasional.

Wabup menjelaskan, Pemkab Bangkalan memang telah membentuk tim pendamping keluarga yang bertugas melakukan pendampingan kepada keluarga yang anaknya mengalami kasus kekerdilan.

Selain itu, pemkab juga bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur, seperti Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Karena itu, Wabup meminta, agar instansi terkait sering melakukan audit penanganan kasus kekerdilan bagi balita yang ada di Bangkalan.

Audit kasus balita kerdil ini, lanjut dia, menjadi upaya yang sangat strategis dalam penanggulangan secara komprehensif sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi. Ant

 

 

Menekan Kasus Kekerasan Perempuan Serta Anak,Polres Sampang Bekerja Sama Dinas Pendidikan Sampang

Menekan Kasus Kekerasan Perempuan Serta Anak,Polres Sampang Bekerja Sama Dinas Pendidikan Sampang

LayarIndonesia.com,Sampang – Polres Sampang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Sampang guna menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah itu.

Menurut Kapolres Sampang AKBP Arman di Sampang, Selasa, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini terbilang cukup tinggi sehingga perlu penanganan secara terpadu antara institusi penegak hukum dan lembaga pendidikan.

Oleh karena itu, pihaknya memandang perlu untuk bekerja sama dan upaya bersama yang saling melengkapi dan saling membantu sehingga bisa menekan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kapolres menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya masih dalam angka rendah ketimbang kasus pelanggaran hukum lain, seperti narkoba.

Berdasarkan data di Mapolres Pamekasan, hingga pertengahan 2022 kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak empat kasus, sedangkan tindak asusila sebanyak 16 kasus.

Pada tahun 2021, kasus kekerasan pada perempuan, yakni dalam rumah tanggal empat kasus dan tindak asusila enam kasus.

“Jadi, ada kecenderungan meningkat antara 2021 dan 2022,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya perlu melakukan upaya terintegratif. Dalam hal ini bekerja sama dengan institusi berwenang dalam bidang pendidikan dan pembinaan keluarga dan masa depan anak, yakni dinas pendidikan.

Secara terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sampang Ali Afandi menyambut baik hal itu karena kekerasan dalam rumah tangga dan anak juga menjadi tanggung jawab dunia pendidikan.

“Para kepala sekolah penting untuk mengingatkan guru pengajar agar selalu memberikan nasihat kepada siswa untuk tidak melakukan pergaulan yang menyimpang sehingga terhindar dari kekerasan perempuan dan anak,” katanya. Ant

 

 

Susunan Pemain Laga  Timnas U-19 Vs Timor Leste Di Kualifikasi Grup F Piala AFC U-20

Susunan Pemain Laga  Timnas U-19 Vs Timor Leste Di Kualifikasi Grup F Piala AFC U-20

LayarIndonesia.com,Surabaya – Laga Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Timor Leste U-19 dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (14/9/2022) pukul 20.00 WIb.

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Shin Tae-yong, diprediksi sudah menemukan komposisi terbaik dari timnya. Ia bahkan sangat percaya diri dengan kualitas para pemain Timnas Indonesia U-19.

“Kami siap bekerja keras dan bermain maksimal demi asal lolos ke Piala AFC U-20 tahun depan. Para pemain sudah mengalami perkembangan dan kemajuan yang baik. Kami siap bersaing dengan tiga negara peserta di grup ini,” kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

Menilik daftar pemain yang ada, Shin Tae-yong diprediksi menurunkan formasi 3-5-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Cahya Supriadi.

Kiper milik Persija Jakarta ini merupakan benteng tangguh dan membuat skuad Garuda Nusantara hanya kemasukan dua gol di Piala AFF U-19 2022. Aksi brilian diharapkan kembali ditunjukkan Cahya Supriadi di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023.

Kemudian di posisi tiga bek sejajar ada Barnabas Sobor, Muhammad Ferrari dan Ahmad Rusadi. Muhammad Ferrari sedang panas-panasnya. Ia merupakan salah satu alasan sang tim, Persija Jakarta, mendapatkan kemenangan beruntun di Liga 1 2022-2023.

Selanjutnya, di posisi wing back kanan ada Kakang Rudianto dan Frengky Missa di sisi sebelahnya. Frengky Missa juga menunjukan kelasnya di Liga 1 2022-2023, tepatnya bersama Persija Jakarta. Ia sempat mencetak gol saat Persija Jakarta menang 2-1 atas Persis Solo.

Lanjut ke tiga gelandang sentral ditempati trio Arkhan Fikri, Robi Darwis dan Marselino Ferdinan. Ketiga gelandang ini menjadi andalan tim masing-masing di Liga 1 2022-2023. Bahkan Marselino Ferdinan sudah mencetak gol, tepatnya saat menjadi penentu kemenangan 1-0 Persebaya Surabaya atas PSIS Semarang.

Selanjutnya di posisi ujung tombak kembar ada Hokky Caraka dan Rabbani Tasnim. Kedua nama ini sama-sama mengemas empat gol di Piala AFF U-19 2022.

 

Melihat daftar di atas, tak ada nama Ronaldo Kwateh. Jika Ronaldo kwateh masih bermain standar layaknya di Piala AFF U-19 2022, sulit baginya menembus starting XI Timnas Indonesia U-19 asuhan Shin Tae-yong. Brj

 

 

Hari Lingkungan Hidup Sedunia Di Jatim Adakan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Oleh SIG

Hari Lingkungan Hidup Sedunia Di Jatim Adakan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Oleh SIG

LayarIndonesia.com,Gresik- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mensosialisasikan pengelolaan lingkungan di Jatim melalui Enviroment Exhibition 2022 di rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar di Surabaya.

Jatim Environment Exhibition & Forum 2022 diikuti oleh perusahan BUMN dan swasta, instansi pemerintah hingga civitas akademik yang ada di provinsi Jawa Timur. Pameran ini menampilkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup seperti pengelolaan limbah cair, udara, limbah B3, serta penghargaan bidang lingkungan hidup yang telah diperoleh, dan inovasi di dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, sebagai BUMN yang berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, SIG mendukung penyelenggaraan Jatim Environment Exhibition & Forum 2022 yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ini. Pada kegiatan ini, SIG mengenalkan metode reklamasi Sistem Alur di pabrik Tuban, pemberdayaan petani green belt di Pabrik Tuban, serta pengelolaan limbah dan sampah yang dilakukan oleh Nathabumi sebagai salah satu unit bisnis SIG.

“Sistem Alur adalah terobosan teknik reklamasi di lahan bekas tambang batu gamping di pabrik Tuban. Teknik yang diterapkan dalam sistem alur adalah dengan cara membuat cekungan, berbentuk alur memanjang pada lahan bekas tambang. Struktur lahan bekas tambang kapur yang sangat keras membutuhkan proses menggunakan rock breaker untuk membuat cekungan. Keunggulan teknik ini yakni memiliki pertumbuhan tanaman yang lebih cepat dibanding dengan menggunakan sistem tebar,” katanya, Rabu (14/09/2022).

SIG juga mengenalkan pengelolaan lingkungan di kawasan green belt Pabrik Tuban. SIG menyediakan lahan seluas 192 ha untuk dikelola oleh 527 petani binaan yang tergabung dalam 24 kelompok.

“Tidak hanya lahan, SIG juga memberikan sarana produksi, pelatihan, serta edukasi mengenai inovasi pertanian yang efektif, efisien dan berbasis kelestarian lingkungan. Sistem pengelolaan seperti ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi jumlah kelompok rentan dan kemiskinan di Kabupaten Tuban,” ungkap Vita Mahreyni.

Selain reklamasi dan pengelolaan kawasan green belt di Pabrik Tuban, SIG juga mengenalkan unit usaha pengelolaan limbah yang berkelanjutan bagi sektor industri dan pemerintah daerah yaitu Nathabumi.

Layanan yang diberikan diantaranya analisa limbah dan sampah, pengemasan dan transportasi limbah, persiapan dan co-processing limbah, pemanfaatan limbah, pelatihan pengelolaan limbah serta jasa pemetaan dan konsultasi mengenai limbah.

Nathabumi telah tersertifikasi untuk menangani limbah B3 dalam bentuk cair, padat maupun gas. “Nathabumi bisa menjadi mitra strategis bagi industri dan pemerintah daerah dalam mencapai posisi lingkungan yang lebih baik, menuju masa depan tanpa limbah,” kata Vita Mahreyni. Nathabumi juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk pemanfaatan sampah perkotaan menjadi bahan bakar alternatif dalam bentuk refuse-derived fuel (RDF).

Upaya dan komitmen SIG untuk memperhatikan aspek lingkungan dan bisnis keberlanjutan membuahkan sejumlah apresiasi dan penghargaan. Sebanyak 8 pabrik milik SIG meraih penghargaan Proper Hijau, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada awal 2022.

Pabrik SIG yang memperoleh Proper Hijau itu ialah Pabrik Tuban, Semen Gresik (Pabrik Rembang), Semen Padang (Pabrik Indarung), Semen Tonasa (Pabrik Pangkep) dan Solusi Bangun Indonesia (Pabrik Tuban, Pabrik Narogong, Pabrik Cilacap dan Pabrik Lhoknga).

Sebagai catatan, Proper Hijau merupakan kriteria bagi perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih baik dari yang telah dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance), mempraktikkan sistem pengelolaan lingkungan dan telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.

Sementara itu, Muhammad Hilal Nur Anshori salah satu mahasiswa jurusan teknik Universitas PGRI Adi Buana menyatakan tertarik dengan pegelolaan lingkungan yang dilakukan SIG. Menurutnya, SIG sebagai perusahaan building material tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hingga meraih berbagai penghargaan seperti PROPER Hijau.

“Apa yang dijalankan SIG sangat luar biasa, dengan berbagai produk yang inovatif dan ramah lingkungan. Tidak hanya peduli terhadap lingkungan, SIG juga berkomitmen mensejahterakaan masyarakat melalui permberdayaan petani Green Belt,” pungkasnya. Brj

Persoalan Tanah “Surat Ijo” Di Surabaya Diuraikan Oleh Komisi II DPR RI

Persoalan Tanah “Surat Ijo” Di Surabaya Diuraikan Oleh Komisi II DPR RI

LayarIndonesia.com,Surabaya- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) salah satunya mencoba mengurai persoalan tanah berstatus sertifikat hijau atau “surat ijo” di Kota Surabaya saat mengunjungi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur (BPN Jatim).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan, berdasarkan catatan BPN terdata sebanyak 33 ribu peta bidang tanah surat ijo di Kota Surabaya.

“Tapi kalau menurut masyarakat, “surat ijo” di Kota Surabaya ada 48 ribu peta bidang. Lha ini mau 33 atau 48 ribu kita harapkan selesai semua,” kata Syamsurizal kepada wartawan di sela kunjungan kerja di Surabaya, Rabu.

Warga yang menempati lahan berstatus “surat ijo” selama ini mengantongi izin pemakaian tanah (IPT) yang diterbitkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Hasil pertemuan Komisi II DPR RI dengan pejabat BPN Jatim mengungkap bahwa lahan yang ditempati warga dengan mengantongi IPT atau “surat ijo” masih menjadi permasalahan pertanahan di Kota Surabaya.

Warga pemegang IPT merasa keberatan dengan pungutan oleh Pemkot Surabaya terhadap tanah yang dikuasai, yang meliputi retribusi atau sewa, selain pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun.

Penghuni lahan “surat ijo” tersebut bersikeras bahwa lahan yang telah ditempatinya secara turun temurun selama puluhan tahun bukan aset Pemkot Surabaya. Sehingga, lanjut dia, mereka menuntut pemerintah agar melepas aset dan selanjutnya “surat ijo” tersebut dapat dimohonkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Pemkot Surabaya telah memenuhi sebagian tuntutan warga dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya. Selain itu menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya.

Objek pelepasan yang diatur melalui Perda dan Perwali itu kriterianya IPT rumah tinggal, pemegang IPT selama 20 tahun berturut-turut, IPT masih berlaku, luas IPT maksimal 250 meter persegi, hanya satu persil bagi setiap pemilik IPT dengan nama sama, tidak dalam sengketa dan tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Menurut data Kantor Pertanahan Surabaya I dan II meliputi sebanyak 85 bidang tanah dengan hak pengelolaan (HPL) yang tersebar di 18 kecamatan dan 36 kelurahan.

Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin mengatakan, upaya pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat terkait permasalahan “surat ijo” selama ini mulai menampakkan hasil.

“Pada saat rapat, Kantor Pertanahan Surabaya I dan II telah memberikan laporan bahwa dalam waktu dekat ada solusi penyelesaian,” kata dia.

Legislator dari daerah pemilihan Jatim I itu memastikan Kepala Kanwil BPN sedang mencari formula penyelesaiannya dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena melibatkan banyak lembaga dan kementerian, politikus partai Gerindra ini mengaku tidak bisa mengungkapkan target penyelesaian. “Yang penting sudah ada progres penyelesaian ‘surat ijo’,” kata dia.  Ant