September 15, 2022 – Layar Indonesia

Pemkot Kediri Menyediakan SIASAT Untuk Menghadapi Harga BBM Yang Melambung Tinggi Dan Inflasi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 15, 2022September 15, 2022

LayarIndonesia.com,Kediri -Pemerimtah Kota Kediri menyediakan layanan Siaga Inflasi Aman Terkendali (SIASAT). Portal web ini memiliki berbagai layanan siaga inflasi. Masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah dan cepat.

“Tinggal masuk saja ke siasat.kedirikota.go.id . Nanti di situ banyak layanan yang bisa diakses sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sangat mudah sekali,” ujar Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Kamis (15/9/2022) di Balai Kota Kediri.

Layanan pertama yang dapat diakses adalah pendaftaran wirausaha baru. Adanya program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja. Tentu nantinya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tak hanya wirausaha baru, dalam SIASAT juga menyediakan layanan permodalan. Yakni melalui Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (KURNIA). Pinjaman modal ini memiliki suku bunga 2% per tahun dengan masa pinjaman selama 3 tahun.

“Di sini sudah disediakan bagaimana alur dari program KURNIA, simulai pinjaman dan angsurannya hingga syarat pengajuannya. Bagi koperasi dan usaha mikro yang membutuhkan permodalan bisa mengajukan melalui program ini,” ungkapnya.

Selanjutnya layanan jadwal operasi pasar. Hal ini sebagai upaya menjamin ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Pemerintah Kota Kediri bersama TPID menggelar operasi pasar dengan sasaran masyarakat umum di Kota Kediri. Ada pula layanan info harga komoditi.

Harga komoditas yang tersedia pada platform SIASAT ini merupakan pergerakan harga harian di tingkat konsumen yang digali secara langsung di Pasar Bandar, Pasar Setono Betek dan Pasar Pahing. Ketiganya merupakan simpul-simpul perdagangan terbesar di Kota Kediri.

“Jadwal operasi pasar dan pergerakan harga bisa dilihat di sini. Kita menjamin ketersediaan barang dan keterjangkauan harganya,” ujarnya.

Masyarakat bisa melakulan pengecekan bantuan sosial melalui layanan cek bansos. Secara mandiri masyarakat bisa melakukan pengecekan hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kemudian layanan registrasi tukang ojek. Dimana Pemerintah Kota Kediri memberikan bantuan sosial kepada tukang ojek.

“Jadi di sini transparan masyarakat bisa mengecek sendiri bantuan sosial apa yang diterimanya. Jaring pengaman sosial memang kita siapkan untuk meredam gejolak dari kenaikan harga BBM ini,” pungkasnya.

Abdullah Abu Bakar menambahkan apabila ada hal yang belum dipahami oleh msyarakat maka masyarakat dapat menghubungi call center.

Melalui whatsapp di nomor 08113787119 atau melalui telepon di nomor (0354) 2894000. Masyarakat dapat juga bertanya atau membuat aduan melalui akun media sosial resmi Pemerintah Kota Kediri di @pemkotkediri dan @harmonikediri. Brj

Petani Millenial Sukses Membudidaya Melon Fujisawa Dengan Sistem Pertanian Organik

EKONOMI BINIS·September 15, 2022September 15, 2022

LayarIndonesia.com,Lamongan – Sejumlah petani millenial di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan sukses membudidayakan tanaman Melon Fujisawa melalui sistem pertanian organik.

Menurut Kepala Desa Kembangan Mashuda, tanaman buah melon itu dibudidayakan di green house seluas 336 m2, yang dikembangkan oleh petani millenial bekerjasama dengan pusat pengembangan agen hayati Bumdes Sekarwangi desa setempat.

“Di green house ini dapat ditanami sebanyak 752 pohon melon dengan jenis Fujisawa, masing-masing tanaman bisa menghasilkan 2 buah melon dengan berat rata-rata 1,8 kilogram dengan harga Rp25 ribu perkilogram” ujar Mashuda, Kamis (15/9/2022).

Mashuda juga menyebut, usia pertumbuhan melon ini tak jauh beda dengan tanaman melon pada umumnya yakni 75 hari, namun melon ini memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut.

“Meski masih dilakukan pemupukan dengan non organik, namun kadarnya sangat kecil, dari 120 kg hanya diberikan 45 kg saja. Hal ini juga dikarenakan ada fase kritis lahan. Harapan kami tentu sistem pertanian organik ini bisa dikembangkan lebih luas lagi,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Pengembangan Agen Hayati (PPAH) Desa Kembangan, Agus Suryanto mengatakan, selain dirawat oleh kaum milenial, menariknya tanaman ini juga menggunakan sistem pertanian organik.

Para petani di desa ini tanpa mengunakan pupuk kimia dan hanya mengandalkan pupuk buatan seperti limbah kotoran sapi yang difermentasi dengan bahan-bahan alami seperti ekstrak kedelai. “Jadi kita mulai semai hingga tanam dan siap panen ini tidak mengunakan pupuk kimia sedikitpun, tapi hasil pupuk organik seperti limbah rumen atau kotoran sapi yang ada di perutnya,” ungkap Agus.

Mengenai biaya pembuatan green house di atas lahan 336 m2 tersebut, Agus menuturkan, setidaknya dibutuhkan dana lebih dari Rp100 juta. Meski begitu, lanjut Agus, petani bisa panen sampai 3kali dalam setahun, dari umur nol sampai 70 hari. “Jadi satu batang pohon melon ini akan menghasilkan dua buah. Untuk rasanya, melon ini tak kalah nikmatnya dengan melon-melon impor dari luar negeri,” imbuhnya.

Lebih jauh, pihaknya berharap, tanaman Melon Fujisawa yang baru pertama kali di Lamongan ini akan mampu mendorong para petani millenial di daerah lain agar bisa terus berinovasi di bidang pertanian. “Semoga para petani di Lamongan bisa terus mengangkat potensi di lokal masing masing dan bisa meningkatkan gairah perekonomian. Kami juga berharap hal ini bisa dikembangkan di tempat lain. Sehingga juga bisa menjadi destinasi agrowisata baru di Lamongan,” harapnya. Brj

Antisipasi Penyebaran PMK Oleh Pemkab Bangkalan Di Karapan Sapi Piala Presiden

SEPUTAR JATIM·September 15, 2022September 15, 2022

LayarIndonesia.com,Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengantisipasi kemungkinan adanya sapi karapan terserang wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ajang festival yang memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI 2022.

Menurut Kepala Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemkab Bangkalan Moh Hasan Faisol di Bangkalan, Rabu, karapan sapi memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI 2022 dijadwalkan digelar pada 16 Oktober 2022 di Stadion Karapan Sapi Moh Noer, Bangkalan.

“Karena saat ini sedang musim wabah PMK, maka yang pertama harus kami perhatikan adalah mengantisipasi kemungkinan adanya sapi peserta karapan yang terserang wabah PMK,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemkab Bangkalan telah membentuk tim khusus dari Dinas Peternakan dan dokter hewan di Kabupaten Bangkalan pada ajang festival karapan sapi itu.

“Tim ini bertugas melakukan deteksi dini, memeriksa kesehatan sapi yang menjadi peserta karapan, mulai sejak seleksi di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga di tingkat Karesidenan Madura,” katanya.

Karapan Sapi memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI kali ini merupakan kali pertama di Madura setelah pandemi COVID-19.

Kepala Disbudpar Pemkab Bangkalan Moh Hasan Faisol menuturkan, selama dua tahun yakni pada 2020 dan 2021 ajang festival karapan sapi yang memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI di Pulau Madura ditiadakan karena pandemi COVID-19.

“Saat ini pandemi COVID-19 sudah melandai, akan tetapi yang marak adalah wabah PMK pada sapi. Karena itu, maka perlu dibentuk tim khusus untuk mencegah penyebaran,” katanya. Ant

Peran Aktif Intervensi Menurunkan Kasus Kekerdilan Kepada Seluruh OPD Dari Wabup Bangkalan

MADURA·September 15, 2022

LayarIndonesia.com,Bangkalan – Wakil Bupati Bangkalan Mohni menyatakan, semua aparatur sipil negara (ASN) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus berperan aktif melakukan intervensi menurunkan kasus kekerdilan pada balita di wilayah itu.

“Semua OPD harus melakukan intervensi secara aktif, mengingat kasus stunting di Bangkalan tergolong tinggi,” katanya di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu.

Wabup mengemukakan hal ini, menjelaskan upaya Pemkab Bangkalan dalam menekan kasus balita kerdil, mengingat Kabupaten Bangkalan termasuk salah satu kabupaten di Pulau Madura dengan tingkat prevalensi kasus balita kerdil tinggi.

Berdasarkan data Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPPA) Pemkab Bangkalan, pada tahun 2021, angka prevalensi kasus balita kerdil di Kabupaten Bangkalan sebanyak 38,9 persen dari total jumlah balita di wilayah itu.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding tingkat prevalensi rata-rata di Jawa Timur yang hanya 23,5 persen 24,4 persen di tingkat nasional.

Wabup menjelaskan, Pemkab Bangkalan memang telah membentuk tim pendamping keluarga yang bertugas melakukan pendampingan kepada keluarga yang anaknya mengalami kasus kekerdilan.

Selain itu, pemkab juga bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur, seperti Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Karena itu, Wabup meminta, agar instansi terkait sering melakukan audit penanganan kasus kekerdilan bagi balita yang ada di Bangkalan.

Audit kasus balita kerdil ini, lanjut dia, menjadi upaya yang sangat strategis dalam penanggulangan secara komprehensif sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi. Ant